Terbitkan SP Supervisi Kasus Joko Tjandra , KPK Segera Ambil Alih

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah (SP) supervisi kasus dugaan korupsi yang menjerat Djoko S Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK juga akan mengundang dua institusi penegak hukum yang menangani perkara tersebut, yakni Kejaksaan Agung dan Polri, untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, pihaknya telah memerintahkan Deputi Penindakan Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi tersebut. "KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019," ujar Alexander dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (4/9). Alexander menambahkan, pelaksanaan pengambilalihan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) tidak perlu menunggu penyusunan peraturan presiden lebih lanjut. KPK pun, kata dia, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara Joko Tjandra dan Pinangki. "Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," kata Alex. Lebih lanjut, Alexander juga menampik adanya perbedaan pandangan di antara para Pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara yang ditangani Kejaksaan Agung dan Polri. Ia menegaskan pernyataan para pimpinan KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Pada pokoknya pernyataan yang disampaikan mengacu pada Pasal 11 UU KPK bahwa KPK berwenang menangani perkara terkait penegak hukum. Sedangkan, terkait pengambilalihan mengacu kepada Pasal 10A," tegas dia. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera melakukan supervisi. Jika tidak dilakukan maka akan semakin sulit mengungkap lebih jauh. "Karena jika tidak maka akan semakin ketinggalan," katanya. Dia mengatakan KPK punya kewenangan melakukan supervisi. Dia pun berharap Kejaksaan Agung menerima KPK dengan lapang dada. "Jika tetap tidak diberi akses, maka akan minta KPK untuk ambil alih (kasus itu)," tegasnya. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 jaksa Pinangki. Pelaksanaan gelar perkara sebelum pelimpahan berkas dinilai senyap.     "Memang menjengkelkan, karena nampak sembunyi-sembunyi dan cepat-cepat dilimpahkan untuk hindari kontrol supervisi dari KPK," tuturnya. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono menyebutkan, pihaknya terbuka untuk melibatkan KPK dalam gelar perkara dalam kasus dugaan suap Pinangki. Hari juga memastikan Kejaksaan Agung juga akan melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK terkait perkara itu. "Jika perlu nanti akan dilakukan gelar perkara dengan mengundang kawan-kawan kami dari KPK untuk menjawab keragu-raguan publik," tukas Hari. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk menjawab keraguan publik terhadap Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Pinangki. Kejaksaan Agung pun, kata dia, sudah saling mendukung dalam menangani perkara bersama instansi penegak hukum lainnya. Untuk diketahui, Jaksa Pinangki Sirna Malasari resmi ditetapkan sebagai tersangka. Perempuan cantik itu diduga menerima hadiah senilai USD500 ribu terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Pinangki merupakan jaksa yang diduga pernah bertemu Joko Tjandra saat masih buron. Pertemuan itu diduga terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Bidang Pengawasan Kejagung telah menyatakan Pinangki terbukti melanggar disiplin. Dia diketahui pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019. Negara tujuan Pinangki dalam perjalanan tanpa izin tersebut adalah Singapura dan Malaysia. Diduga, salah satunya bertemu Joko Tjandra. Selanjutnya, Pinangki diberi hukuman disiplin. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. (riz/gw/fin)