Buta Aksara Masih Terjadi di Enam Daerah

Berdasarkan data Kemendikbud, sebaran enam kabupaten atau kota tersebut berada di Kalimantan Barat hingga Papua. Khusus Papua, masih jadi daerah yang memiliki angka buta aksara tertinggi di Indonesia, dengan persentase 21,9 persen. Kemudian disusul Nusa Tenggara Barat 7,46 persen, Nusa Tenggara Barat 4,24 persen, Sulawesi Selatan ada 4,22 persen, Sulawesi Barat itu 3,98 persen dan Kalimantan Barat 3,81 persen Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan bahwa daerah-daerah tersebut perlu mendapat perhatian lebih agar permasalahan buta aksara bisa mencapai angka nol persen. "Ini bukan tugas mudah. Namun, permasalahan harus tetap dituntaskan agar perkembangan literasi di Tanah Air tidak terhambat," kata Jumeri dalam konferensi virtual, Jumat (4/9). Jumeri mengungkapkan, bahwa untuk mendorong percepetan ketertinggalan tersebut, pihaknya telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan. Fokusnya, ada pada dareah dengan persentase buta aksara tertinggi. Bahkan, ia menyebut bakal membuat koordinasi gabungan (korgab) pemerintah pusat dengan daerah. "Pengklasteran daerah tersebut dirasa efektif dalam menurunkan angka buta aksara di Indonesia. Ke depan ada korgab daerah dengan pusat. Kita cover dengan balai besar penjaminan mutu pendidikan," terangnya. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Samto mengakui bahwa dalam lima tahun terakhir, penurunan penduduk buta aksara memang agak sedikit melambat. Pada tahun 2018, persentase penduduk buta aksara di Indonesia sebesar 1,93 persen. Sementara pada tahun 2019, persentase menurun sedikit menjadi sebesar 1,78 persen. "Hal ini disebabkan karena saat penduduk buta aksara yang tersisa memang yang paling sulit dijangkau," ujar Samto. Samto mengatakan, untuk mengikis permasalahan ini, pihaknya tengah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk intervensi yang masing-masing memiliki porsi sekitar 50 persen. "Sekarang kita upayakan enam provinsi itu menjadi fokus pemerintah, karena sudah tinggal sedikit dan kita usahanya memang ke situ," ujarnya. Samto menambahkan, bahwa Pemda yang mengajukan program untuk penuntasan buta aksara telah mendapat bantuan dari Kemendikbud, mulai dari anggaran hingga pengajar yang bakal terjun mengatasi buta aksara di masyarakat. Dengan demikian, kata dia, tidak ada alasan bagi Pemda untuk tak menjalankan program keaksaraan. Sebab, ketika pemerintah pusat memberi bantuan program tersebut merupakan usulan dari pemerintah kabupaten atau kota. "Kalau Pemda bilang tidak tahu itu hanya ngeles. Karena, semua anggran yang diberikan berdasarkan permintaan daerah, kabupaten maupun kota," ungkapnya. Samto menjelaskan, bahwa program keaksaraan merupakan kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah. Namun, masih banyak Pemda seperti lepas tanggung jawab. "Kemendikbud memastikan bakal mengawal program keaksaraan ini. Kita akan selesaikan dengan memperkuat kerja sama," pungkasnya. (der/fin)