Penanganan Covid-19 Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan penanganan wabah COVID-19 adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Terlebih, hingga saat ini grafiknya belum melandai.

“Kita harus katakan jujur. Apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi kesalahan penanganan pemerintah pusat sejak awal,” tegas Mardani di Jakarta, Kamis Rabu (3/9).

Menurut Politisi PKS itu pandemi menjadi bencana karena konsepnya salah dari awal. “Mulai PSBB yangg terus menerus diperpanjang berkali-kali namun tidak dapat 100 persen menekan kerumunan dan penularan. Klasternya bahkan menyebar. Seperti pasar, tempat ibadah, pesantren, sekolah akademi, perkantoran bahkan perumahan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Denny Siregar Sentil Aldy Taher: Dia Pikir Bangun Daerah Itu Cukup dengan Mengaji

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mengkritisi perspektif penanganan wabah dan tim gugus tugas yang ditunjuk. “Perspektif Presiden dalam mengangani krisis ini condong ke ekonomi sentris. Penanganannya pun Presiden membuat Gugus tugas baru yang tidak memiliki belalai hingga level terbawah,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Mardani, Presiden Jokowi mengoptimalkan peran Kemendagri yang bekerjasama dengan Kemenkes dan instansi lain baik pemerintah maupun swasta untuk menggerakkan struktur birokrasi sampai ke level RT/RW. “Kemendagri seharusnya di optimalkan bersamaan dengan Kemenkes untuk menggerakkan infrastruktur kesehatan masyarakat terkecil sampai puskesmas,” ucapnya.

Selanjutnya, permasalahan vital lain adalah keterbatasan anggaran stimulus fisikal. Karena serapannya baru 25 persen dari sekitar Rp 695 Triliun. “Sudah enam bulan krisis ini serapan anggarannya baru 25 persen. Bagaimana tidak rakyat semakin menjerit?” tukas Mardani.

BACA JUGA:  Gawat! RS Makin Penuh, Banyak Petugas Laboratorium Terpapar COVID-19

Dia tidak setuju krisis ini menjadi bencana salah kepala daerah. Karena ini agenda nasional yang seharusnya penangung jawab Pemerintah Pusat.

“Adalah salah ketika membebankan penganganan ini diserahkan kepada masing-masing pemda. Mestinya Pemerintah pusat yang ambil penuh,” pungkasnya.

Sementara itu, pandemi COVID-19 telah memicu kontraksi ekonomi dunia. Hal ini seiring kebijakan pembatasan mobilitas manusia secara ketat guna menekan angka penyebaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32 persen (yoy) pada Kuartal II-2020. Namun, pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Vietnam justru tumbuh positif.

BACA JUGA:  Menunggu Jaehyun NCT Jalani Debut Sebagai Aktor dan Adu Akting Bareng Park Hye Soo

Masing-masing 3,2 persen (yoy) dan 0,32 persen (yoy). Hal tersebut tidak terlepas dari peran sektor perbankan dan keuangan dalam menopang ekonomi kedua negara tersebut.

Sebenarnya Kuartal I-2020 ekonomi Indonesia masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen, tetapi pada kuartal selanjutnya, ekonomi terkontraksi cukup dalam di zona negatif. Walaupun tidak sedalam negara lain yang bahkan mencapai minus 22,1 persen seperti di Spanyol.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menilai agar Pemerintah beserta otoritas terkait untuk mewaspadai risiko melambatnya laju investasi pada sektor swasta akibat terserapnya dana masyarakat ke Surat Berharga Negara (SBN), atau crowding out.

BACA JUGA:  Menunggu Jaehyun NCT Jalani Debut Sebagai Aktor dan Adu Akting Bareng Park Hye Soo

“Untuk itu, kita perlu terus fokus pada upaya pemulihan agar ekonomi dapat kembali di zona positif. Seperti Tiongkok dan Vietnam. Terlebih, para pakar pun menyebut keberhasilan kedua negara ini turut ditopang peran intermediasi sektor keuangan dan perbankan sehingga terhindar dari risiko crowding out,” terang Puteri di Jakarta, Kamis (3/9).

Di tengah kondisi pandemi, Pemerintah di seluruh dunia cenderung menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif sebagai upaya penanganan wabah. Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan yang tinggi mendorong ditingkatkannya penerbitan surat berharga negara.

Dengan imbal hasil (yield) yang kompetitif dan tingkat risiko yang relatif aman, investor pun cenderung memilih SBN dibandingkan investasi pada sektor swasta. Puteri mendorong dimaksimalkannya fungsi intermediasi perbankan untuk menyalurkan dana pihak ketiga ke sektor riil.

BACA JUGA:  Bela Rezim, Ferdinand Nilai Ucapan Refly Harun Seperti Preman Kampung Dungu

“Yang sekarang perlu didorong adalah fungsi intermediasi perbankan. Artinya, memastikan likuiditas dari perbankan betul-betul mengalir ke sektor riil sehingga terjadi permintaan kredit. Dimana data pada bulan Juli, laju pertumbuhan kredit sangat rendah yaitu hingga 1,53 persen. Sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 8,53 persen. Namun, di tengah kondisi ketidakpastian ini, perbankan tentu masih was-was, terlebih dihadapkan dengan risiko kredit macet. Hal inilah yang mungkin mendorong perbankan lebih memilih untuk menggunakan likuiditasnya dalam bentuk investasi SBN,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dia juga menyoroti tingkat imbal hasil (yield) surat berharga Indonesia untuk tenor 10 tahun yang masih cukup tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berkisar di level 6,8 persen, per akhir Agustus lalu.

Dengan imbal hasil yang kompetitif ini turut memicu investor untuk memilih berinvestasi pada SBN, sehingga mengalihkan dana yang mengalir ke perbankan dan pasar keuangan. Terlebih, kebutuhan pembiayaan APBN untuk penanganan COVID -19 melalui penerbitan SBN masih cukup tinggi hingga akhir tahun.

“Apabila kepemilikan SBN lebih banyak dikuasai investor domestik, tentu dapat meminimalisir risiko arus modal asing keluar atau capital outflows yang berakibat pada nilai tukar rupiah maupun imbal hasil SBN. Sementara, apabila mengandalkan pembiayaan dari SBN di pasar domestik, tentunya dihadapkan dengan risiko crowding out ini. Maka dari itu, pemerintah harus mewaspadai risiko-risiko tersebut dengan mendorong bauran kebijakan yang hati-hati dan akuntabel dalam pemenuhan pembiayaan anggaran tahun ini,” jelasnya.