Pendapatan Daerah Turun 9,36 Persen

TEGAL - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tegal menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPAPPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, yang ditandatangani di Ruang Rapat Komisi I, Senin (31/8).

Berdasarkan hasil pembahasan KUPAPPASP, terjadi penurunan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. “Secara garis besar, Pendapatanmenurun 9,36 persen dan Belanja 9,70 persen,” kata Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro usai penandatanganan KUPAPPASP APBD 2020. Penandatanganan dihadiri Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Muhammad Jumadi.

BACA JUGA:  MenkopUKM: Kemitraan Usaha Besar dan Koperasi Nelayan Agar Lebih Efisien dan Ekonomis

Penurunan Pendapatan Daerah, urai Kusnendro, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun sebesar 19 persen. “Sehingga sudah mengasumsikan seperti itu. Pada saat pandemi, terjadi Pendapatan yang tidak bisa ditarik pada Maret, April, Mei. Tiga bulan praktis tidak ada Pendapatan karena Isolasi Wilayah,” jelas Kusnendro seperti dikutip dari Radar Tegal (Fajar Indonesia Network Grup).

Seperti yang diingat bersama, Kota Tegal menangani pandemi dengan sejumlah kebijakan, mulai Isolasi Wilayah sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kusnendro menyampaikan, KUPAPPASP menjadi dasar pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan 2020. Baik Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah angkanya masih bisa berubah.

BACA JUGA:  Kesepahaman Buruh-DPR Terkait RUU Cipta Kerja Bawa Manfaat Untuk Masyarakat

DPRD berharap serapan Belanja Daerah yang rendah dapat dilakukan perubahan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak tinggi. Di mana, Silpa APBD Murni 2020 yang sebelumnya Rp165 miliar, terkoreksi menjadi Rp143 miliar. Selanjutnya, Parlemen mendorong agar RAPBD Perubahan 2020 segera dibahas, dan dapat ditetapkan akhir September.

“Sebab, Oktober KUA APBD 2021 harus sudah mulai dibahas. Paling lambat 30 November APBD 2021 harus ditetapkan,” jelas Kusnendro.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Johardi menjelaskan, sesuai hasil pembahasan KUPAPPASP, Pendapatan Daerah Rp1.027.041.327.775 atau terdapat selisih Rp105.929.430.225 dari Pendapatan Daerah APBD Murni 2020 Rp1.132.970.758.000. Untuk PAD Rp269.197.870.775 atau terdapat selisih Rp63.814.871.225 dari PAD APBD Murni 2020 Rp333.012.742.000.

Sedangkan Belanja Daerah Rp1.154.391.880.275 atau terdapat selisih Rp124.001.219.725 dari Belanja Daerah APBD Murni 2020 Rp1.278.393.100.000. (nam)