90 Dokter Gugur, Pemerintah Akan Batasi Jam Kerja Tenaga Kesehatan

JAKARTA - Pemerintah akan membatasi jam kerja bagi dokter dan perawat. Hal ini dinilai sangat penting. Sebab, sudah banyak tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Hingga Selasa (25/8) kemarin, jumlah dokter yang gugur mencapai 90 orang.

"Banyaknya tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 terus dimonitor oleh pemerintah. Kami turut belasungkawa atas kejadian ini. Perlindungan kepada tenaga kesehatan sangat diperlukan. Pertama jam kerja juga perlu dibatasi. Apabila ada kekurangan tenaga kesehatan, akan dilakukan penggerakan tenaga kesehatan dari fasilitas kesehatan lainnya," ujar juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurutnya, tenaga kesehatan diberi perhatian lebih karena memiliki punya beban pekerjaan yang berisiko tinggi. Rumah sakit juga diminta agar tidak terkonsentrasi di tempat tertentu. Selain itu training juga dilakukan oleh pemerintah kepada dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik dan benar.

BACA JUGA:  Sinopsis Beyond The Reach, Kisah Perburuan Kolektor yang Alihkan Target

"Tentu penanganan kasusnya juga harus makin baik pula. Proses belajar ini terbukti dengan makin tingginya angka kesembuhan. Kami tetap memberi perhatian penuh kepada tenaga kesehatan. Tujuannya agar bisa menjalankan tugas dengan aman dan tidak terbebani dengan beban pekerjaan yang tinggi," terangnya.

Hingga kemarin, ada penambahan dokter yang gugur akibat terinfeksi COVID-19. Total ada 90 dokter yang meninggal dan berstatus probable PDP Corona. Humas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, dokter Halik Malik membenarkan hal itu.

Terkait hal itu, lanjut Wiku, pemerintah berupaya agar mendapatkan akses pembuatan vaksin COVID-19. Ada tiga perusahaan yang berkomitmen dengan pemerintah membuat vaksin Corona. "Salah satunya Sinovac bersama Bio Farma. Ini sudah mendapatkan komitmen terkait akses vaksin tersebut," terang Wiku.

BACA JUGA:  Bawakan Lagu Lathi, Netizen Bandingkan Dewi Perssik dengan Sara Fajira

Selain itu, Bio Farma juga bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan vaksin Merah Putih. "Pengembangan vaksin Merah Putih juga dilakukan kerja sama PT Bio Farma dan konsorsium Eijkman. Tetapi, perusahaan yang mengembangkan di Indonesia dalam konteksnya Sinovac adalah PT Bio Farma," urai Wiku.

Kerja sama kedua adalah dengan Sinopharm. Vaksin yang dibuat dengan Sinopharm saat ini sudah memasuki uji klinis fase 3. "Ini dilakukan oleh China National Biotec Group. Uji ini diadakan dengan aliansi Uni Emirat Arab (UEA) dan perusahaan yang disebut G42 Healthcare yang berbasis di Abu Dhabi," terangnya.

Kerja sama ketiga dengan perusahaan asal China, Cansino. Wiku menuturkan vaksin yang dibuat Cansino berasal dari protein virus Corona yang telah dilemahkan. "Dengan Cansino merupakan perusahaan pertama penerima paten teknologi pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini dibuat dari protein virus COVID-19 dengan cara vektor virus Adenovirus yang sudah dilemahkan dengan nama Ad5," ucapnya.

Cansino, jelas Wiku, juga telah melakukan uji klinis fase 3 di UEA. Saat ini, Cansino tengah bernegosiasi dengan negara lain untuk uji coba lebih lanjut. Salah satunya di Indonesia.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Aceh-Sigli Sepanjang 74 Km

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Reisa Broto Asmoro. Dia menjelaskan protokol kesehatan lengkap dan menyeluruh yang perlu diterapkan saat menggelar rapat di perkantoran.

Untuk mencegah celah-celah yang dapat berpotensi terjadinya penularan COVID-19, protokol kesehatan harus dijalankan secara menyeluruh. Salah satunya saat pelaksanaan rapat yang mendesak dan memerlukan pertemuan fisik.

"Adaptasi kebiasaan baru saat ini telah berjalan. Termasuk aktivitas bekerja di kantor yang berlangsung normal walaupun tetap dibatasi. Namun, dalam beberapa hari terakhir muncul kekhawatiran kluster perkantoran menjadi salah satu lokasi penyebaran COVID-19," terang Reisa.

Menurutnya, ketika para pegawai menggelar rapat di kantor, perlu memperhatikan beberapa hal penting. Antara lain dengan memastikan ruangan yang digunakan rapat benar-benar menjamin kemungkinan menjaga jarak.

BACA JUGA:  Bawakan Lagu Lathi, Netizen Bandingkan Dewi Perssik dengan Sara Fajira

Ia menyarankan agar seluruh peserta rapat dipastikan dalam keadaan sehat. Sehingga meminimalkan kemungkinan penularan COVID-19 kepada pegawai yang daya tahan tubuhnya lemah.

Sebelum masuk ke dalam ruang rapat, peserta diwajibkan untuk melakukan prosedur standar dalam adaptasi kebiasaan baru. Antara lain dengan mencuci tangan, memeriksa suhu tubuh dan selalu menggunakan masker selama rapat berlangsung. "Di masa pandemi ini, hindari pula kebiasaan menyediakan makanan dan minuman saat rapat," paparnya.

Konsumsi makanan atau minuman selama rapat, lanjutnya, akan membuat seseorang melepas maskernya. Padahal, masker wajib digunakan setiap saat ketika pertemuan tertutup berlangsung.

"Yang penting juga adalah mengecek ventilasi dan sirkulasi udara di ruangan. Pastikan jika menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan lainnya tidak mengarah ke peserta rapat," imbuhnya.

BACA JUGA:  Giring Ngaku Siap Jadi Capres 2024, Ernest Prakasa Bilang Gimmick yang Kebablasan

Sementara itu, terkait pelaksanaan rapat, Reisa menyarankan agar acara rapat sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 30 menit. "Jika memerlukan rapat yang lebih panjang waktunya, bisa dibagi dan diberi jarak. Tujuannya agar ruang rapat bisa disterilkan kembali terlebih dahulu," tukasnya.

Meski demikian, Reisa tetap menyarankan agar rapat sebaiknya dilakukan secara virtual. Sehingga setiap kemungkinan penularan COVID-19 dapat lebih mudah dikendalikan.