Ketegangan Pakistan dan India Makin Panjang

Beranda Internasional Ketegangan Pakistan dan India Makin Panjang

JAKARTA – Kedutaan Besar Pakistan Jakarta mengadakan Media Briefing di Jakarta. Affaires d ‘Affaires of Pakistan, Sajjad Haider Khan yang membahas secara singkat Kebijakan Luar Negeri Pakistan dan Hubungan Pakistan-Indonesia, memberikan laporan terperinci tentang situasi Perdamaian & Keamanan di Asia Selatan.

Mengacu pada postur hegemonik India di kawasan itu, munculnya kebijakan Hindutva yang dipimpin RSS, Khan mengungkapkan situasi yang berkembang dalam konteks ketegangan baru-baru ini yang diciptakan oleh India dengan hampir semua tetangganya termasuk Pakistan, Cina, Bangladesh, dan Nepal.

Menyoroti posisi historis dan hukum pada Sengketa Jammu & Kashmir, Khan menegaskan bahwa Jammu & Kashmir tetap menjadi sengketa yang diakui secara internasional dan sengketa terpanjang yang pernah ada di Agenda Dewan Keamanan PBB, dengan hampir selusin resolusi DK PBB yang mencari plebisit untuk menentukan keinginan Kashmir untuk penyelesaian akhir.

Khan menunjukkan bahwa pemerintah India mencabut pasal 35A dan 370 Konstitusi pada 05 Agustus 2019, mencabut status khusus yang diberikan kepada Jammu & Kashmir, yang jelas melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Khan juga melebar pada dampak kebijakan represif India secara khusus mengunci total Jammu & Kashmir yang diduduki secara ilegal India sejak 5 Agustus 2019 termasuk menutup layanan Internet, sekolah / perguruan tinggi dan kurangnya layanan medis selama pandemi Covid-19.

Khan menerangkan berbagai aspek sengketa Jammu & Kashmir termasuk Pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan & anak-anak dan menggarisbawahi tindakan ilegal India yang membawa perubahan demografis di wilayah tersebut.

Menyoroti gelombang intoleransi yang sedang berlangsung dan represi yang disponsori negara terhadap minoritas (terutama Muslim) di India, Khan berbicara panjang lebar tentang kebencian yang ditargetkan dan diskriminasi terhadap Muslim di India oleh Pemerintah Modi seperti putusan Masjid Babri, Kewarganegaraan diskriminatif (Amendment) Act (CAA), National Register of Citizens (NRC) yang kontroversial, dan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap Muslim oleh para penjaga sapi.

Keputusan Perdana Menteri Modi untuk meletakkan batu fondasi sebuah kuil di tempat Masjid Martyred Babri, pada tanggal 05 Agustus tahun ini adalah refleksi dari pola pikir Hindu Rashtra, yang bisa mematikan bagi umat Islam di India dan minoritas lainnya.

Media Briefing menandai ulang tahun pertama keputusan India untuk mengubah status khusus Jammu & Kashmir (IIOJK) yang diduduki secara India secara ilegal, suatu langkah yang ditolak oleh orang-orang Kashmir.

Pemerintah Pakistan mengamati 5 Agustus sebagai Yom-e-Istehsaal (hari Eksploitasi) sebagai tanda solidaritas dengan rakyat Kashmir.

“Kami mendesak saudara dan saudari Indonesia dan kantor media untuk mengekspresikan solidaritas kepada orang-orang tak bersalah di Jammu & Kashmir,” pungkasnya.

Baca Juga

WNI Lolos dari Hukuman Mati di Malaysia

KUALA LUMPUR - Mahkamah Persekutuan Malaysia yang berkedudukan di Putrajaya, Rabu (23/9/2020) kemarin memutuskan, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Aceh, M. Yusuf...

Sinovac Siap Distribusi Vaksin Covid-19 Awal 2021

BEIJING - Perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac menyatakan siap mendistribusikan vaskin corona untuk dunia pada awal tahun depan, jika berhasil melewati uji klinis ketiga...

Jamaah Umrah Dibatasi 3 Jam

MAKKAH - Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan bagi setiap gelombang jemaah hanya diberi waktu 3 jam untuk merampungkan seluruh proses ibadah umrah. Sebagaimana dikutip dari...

Indonesia Menuju Energi Nuklir

WINA - Indonesia resmi bekerja sama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) terkait program pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kesepakatan kerja sama tersebut dibuktikan...

Perusahaan Cina Bocorkan 2.100 Data Pribadi Warga Indonesia

CANBERRA - Salah satu perusahaan Cina yang memiliki relasi militer dan intelijen disinyalir telah membocorkan lebih dari 2 juta data pribadi, termasuk ribuan data...

Berita Terbaru

Ditjen PSP Kementan Benahi Saluran Irigasi di Banjaran dengan RJIT

KABUPATEN BANDUNG – Pengelolaan air melalui saluran irigasi di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, semakin efisien. Sebab, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian...

Menu Sarapan Populer yang Tidak Dianjurkan

JAKARTA — Tidak semua apa yang Anda lihat di televisi, dapat Anda tiru di kehidupan nyata, salah satunya adalah kebiasaan orang menyantap sarapan mereka....

Tertahan di Barca, Messi Tetap All Out

BARCELONA - Meski masih harus tertahan di Barcelona untuk satu musim ke depan, Lionel Messi mengaku akan memberikan yang terbaik dari dirinya.  “Saya akan memberikan...

Telepon Dokter, Jokowi: Saya Bisa Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Medis

JAKARTA- Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja...

Biar ga Dibilang Pengecut, Teddy Gusnaidi Tantang Gatot Sebut Gus Dur PKI

JAKARTA- Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan tantangan ke mantan panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tantangan terbuka itu berupa...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...

Ferdinand Duga Isu PKI Dimainkan oleh Kaum Intoleran Radikal, HTI dan ISIS

JAKARTA- Politikus Partai Demokrat mengaku heran masih ada yang mengangkat isu PKI setiap tahunnya. Padahal, sejarah kelam PKI telah lama berlalu yang mustahil kembali...

WNI Lolos dari Hukuman Mati di Malaysia

KUALA LUMPUR - Mahkamah Persekutuan Malaysia yang berkedudukan di Putrajaya, Rabu (23/9/2020) kemarin memutuskan, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Aceh, M. Yusuf...

Nusantara

Puluhan Santri di Kuningan Terpapar Covid-19

KUNINGAN – Puluhan santri di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Kuningan, diduga terpapar Covid-19. Pihak ponpes pun dengan sigap langsung berkoordinasi dengan Gugus...

Hari Pertama, Penyaluran Beras Bermasalah

SLAWI – Hari pertama penyaluran bantuan sosial beras (BSB) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Tegal bermasalah. Mestinya, tiga...

News

Ditjen PSP Kementan Benahi Saluran Irigasi di Banjaran dengan RJIT

KABUPATEN BANDUNG – Pengelolaan air melalui saluran irigasi di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, semakin efisien. Sebab, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian...

Biar ga Dibilang Pengecut, Teddy Gusnaidi Tantang Gatot Sebut Gus Dur PKI

JAKARTA- Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan tantangan ke mantan panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tantangan terbuka itu berupa...

Realisasi Program PEN Sektor UMKM Mengalami Kemajuan dan Diperluas

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyaluran dan memperluas sasaran UMKM yang mendapat bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi penyaluran sejumlah program PEN sektor...

Dokter Pelaku Pelecehan Ditangkap

JAKARTA - Pelaku pelecehan terhadap wanita berinisial LHI di Bandara Soekarno Hatta,  berhasil ditangkap. Pelaku mempunyai gelar dokter.  Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes...

Sabu-sabu 13,8 Kg Disembunyikan di Mobil

MAKASSAR - Sabu-sabu seberat 13,8 kilogram (kg) dan 2.994 pil ekstasi diamankan dari empat pelaku. Narkotika ini masuk Makassar dari jalur Tiongkok-Malaysia. Direktorat Reserse Narkoba...

Asisten II Sekda Lamsel Tersangka Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. Dia dijadikan tersangka kasus dugaan...

Ketua KPK Dijatuhi Sanksi Etik

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menjatuhkan sanksi etik ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Sanksi...