Beranda Nusantara Seminggu Beroperasi, Karaoke Belum Dievaluasi

Seminggu Beroperasi, Karaoke Belum Dievaluasi

TASIK – Gugus Tugas Kota Tasikmalaya belum memiliki kesimpulan terkait kelanjutan rekomendasi tempat hiburan karaoke. Perlu ada evaluasi dari dinas terkait bersama tim teknis operasi di lapangan.

Sudah seminggu pasca Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) memberikan rekomendasi uji coba tempat karaoke. Namun pemerintah belum melakukan evaluasi untuk kelanjutan rekomendasi tempat hiburan malam itu.

Juru Bicara Gugus Tugas Kota Tasikmalaya, Drs H Ivan Dicksan mengatakan evaluasi akan dibahas oleh Disporabudpar dengan bagian Operasi Gugus Tugas. Pihaknya, belum menerima laporan lebih lanjut. “Mungkin dalam beberapa hari ke depan evaluasinya,” ujarnya kepada Radar , Minggu (2/8).

Evaluasi yang dimaksud yakni terkait efektivitas penerapan protokol kesehatan. Jika prosedur itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka operasional tempat hiburan bisa berlanjut. “Tapi kalau tidak, ya kita hentikan lagi sementara,” katanya.

Maka dari itu, tim patroli diinstruksikan secara intensif melakukan pengecekan ke tempat-tempat karaoke. Hal itu sebagai bahan untuk evaluasi dari OPD teknis. “Pak Wali sudah menginstruksikan tim patroli untuk mengecek,” ujarnya.

Disinggung banyaknya reaksi publik yang menilai sekolah harus lebih diutamakan, menurutnya hal itu berkaitan dengan kewenangan. Pasalnyam sekolah merupakan kewenangan langsung dari pusat. “Kalau untuk sekolah kan kita tidak bisa apa-apa,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun Radar, tiga tempat karaoke di Kota Tasikmalaya sudah semuanya mulai beroperasi. Akan tetapi rekomendasi yang tercatat di Sekretariat Gugus Tugas hanya ada satu karaoke saja.

Menanggapi itu, H Ivan mengaku tidak mengetahui secara jelas kronologisnya. Akan tetapi pemkot ingin memberikan rasa adil kepada masing-masing pengelola karaoke untuk melakukan uji coba. “Jadi semua (tempat karaoke, Red) kita perlakukan sama,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada menilai rekomendasi pembukaan tempat karaoke perlu ditangguhkan. Pasalnya, hal itu kontradiktif dengan upaya pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas.

“Apa pemerintah berani menjamin protokol kesehatan benar-benar diterapkan disana,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (31/7).

Pihaknya meragukan para pengunjung bisa menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain. Karena tim patroli pun tidak akan standby di lokasi untuk mengawasi pengunjung.

“Apalagi ruangan karaoke itu kan cukup tertutup jadi sirkulasi udaranya kurang bagus,” terangnya.

Terkait rekomendasi yang masih uji coba, kata Dodo, hal itu sudah menunjukkan pemerintah belum yakin protokol kesehatan bisa dilakukan. Maka dari itu, rekomendasi untuk tempat karaoke lebih baik ditangguhkan.

“Jangan gegabah, salah-salah muncul klaster baru di tempat karaoke,” ujar anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya itu.

Padahal, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai mempertegas dalam penerapan protokol kesehatan. Di antaranya menerapkan denda kepada warga yang berkerumun tanpa menggunakan masker.

“Tapi dengan dibukanya tempat karaoke, berarti pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan untuk pencegahan Covid-19,” katanya.

Mulai beroperasinya tempat karaoke pun menuai banyak reaksi negatif di masyarakat yang membanding dengan sekolah yang tak kunjung dibuka. Menurut Dodo, hal itu sangat wajar karena nilai manfaat dari sekolah jauh lebih besar.

“Sudah jelas pendidikan lebih urgen dibandingkan karaoke, tidak salah jika masyarakat banyak yang kecewa,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam tidak keberatan dengan rekomendasi beroperasinya tempat karaoke. Namun, dia menyarankan kepala daerah dan pejabat-pejabat terkait mencoba menjadi konsumen supaya tahu kondisinya.

“Mungkin eksekutif tidak tahu bagaimana situasi di tempat karaoke, jadi menganggap aman,” ujarnya.

Selain itu, sebelum rekomendasi untuk tempat karaoke dikeluarkan, sekolah harus lebih dulu diperhatikan. Supaya tidak menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi ketimbang pendidikan.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan bisnis saja, pendidikan anak-anak harus lebih diprioritaskan,” terangnya.

Jika bicara protokol kesehatan, kata Dede, sekolah lebih memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehingga, efeknya pun bisa mendongkrak kualitas SDM, ekonomi dan sosial.

“Murid itu kan bisa nurut kepada gurunya, beda dengan pengunjung karaoke,” pungkasnya. (rga)

Baca Juga

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

Realisasi PBB P2 Terus Meningkat

CILACAP - Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Kabupaten Cilacap sudah mencapai 90 persen. Dari 269 desa di Kabupaten Cilacap, ada 151...

Bangkitkan Semangat Lawan Covid-19

CIHIDEUNG – Dinas Kesehatan beserta puskesmas se-Kota Tasikmalaya melaksanakan Gerakan Bersama (Gema) lawan Covid-19 secara serentak ke sejumlah titik keramaian. Mereka mengingatkan pentingnya memakai...

Penerapan Protokol Kesehatan Para Pengguna Jalan

WONOSOBO - Perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Wonosobo telah memasuki minggu ke 39, dengan angka terakhir secara kumulatif mencapai 487 pasien terkonfirmasi...

Berita Terbaru

Kemenag Gandeng Lima Provider

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng lima operator telekomunikasi untuk memberikan paket data internet secara gratis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa...

Infografis: Mekanisme Pelaporan Pengajuan Subsidi Internet

JAKARTA - Bagi orang tua peserta didik, pendidik, mahasiswa atau dosen yang belum menerima bantuan subsidi data Internet segera melapor ke pimpinan satuan pendidikan...

Jamaah Umrah Dibatasi 3 Jam

MAKKAH - Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan bagi setiap gelombang jemaah hanya diberi waktu 3 jam untuk merampungkan seluruh proses ibadah umrah. Sebagaimana dikutip dari...

Potensi Tsunami Sumatera Hingga Nusa Tenggara

JAKARTA - Potensi tsunami di Indonesia bisa terjadi di sejumlah wilayah di jalur pertemuan lempengan gempa. Potensi itu memanjang dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Kepala...

PKPU Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

JAKARTA - Pemerintah diminta menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait Pilkada. Terutama untuk mengatur penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini lebih baik dilakukan...

Infografis: Hotel Covid

JAKARTA - Pemerintah menyediakan 106 hotel berbintang untuk perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala. Hotel bintang 2 dan 3 tersebut tersebar di tujuh provinsi. Sumatera Utara Jumlah:...

Kasus Surat Jalan P21 Dinyatakan Lengkap

JAKARTA - Berkas perkara kasus pemalsuan surat jalan terkait Joko Soegiarto Tjandra telah dinyatakan lengkap alias atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan...

Kampanye Dimulai, Seluruh Pihak Harus Dorong Sosialisasi 3M

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Pilkada merupakan momentum perang total melawan COVID -19. Seluruh pihak harus mendorong sosialisasi 3M (memakai...

Bergabung bersama kami

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dengan mudah

Nusantara

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

News

Telkom Dukung Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU di Seluruh Indonesia

JAKARTA– Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengimplementasikan program digitalisasi SPBU di seluruh...

Kegiatan RJIT Ditjen PSP Kementan Bantu Petani di Cirebon

CIREBON – Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dilakukan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, sangat dirasakan manfaatnya oleh petani di...

Brantas Abipraya Percantik Labuan Bajo, Bakal Jadi Waterfront City

JAKARTA– PT Brantas Abipraya (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi milik negara ini menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang selalu berkarya untuk negeri. Kali...