PJJ Jangan Sampai Bikin Stres Siswa!

Beranda Headline PJJ Jangan Sampai Bikin Stres Siswa!

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta segera mengalokasikan anggaran POP (Program Organisasi Penggerak) sebesar Rp495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan dana ini digunakan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus Covid-19.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya menegaskan, dana tersebut bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh. Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

”Dan saya minta anggaran POP yang Rp494 miliar untuk mensubsidi PJJ yang sulit luar biasa saat ini. Khususnya di daerah-daerah terpencil. Seperti jaringan internet, paket data, bahkan ada yang tak punya HP, apalagi laptop dan sebagainya. Sedangkan untuk POP kalau dilanjutkan cukup Rp 100 miliar. Masak Tanoto dan Sampoerna yang harusnya membantu malah dapat anggaran,” papar Syaiful, Senin (3/8).

BACA JUGA: Said Didu hingga Rocky Gerung Deklarasi KAMI, Denny Siregar: Koalisi Sakit Hati

Syaiful juga mengungkapkan bahwa Komisi X awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal. Dia menyarankan agar Kemendikbud membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

”Karena POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal,” tandas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Syaiful juga mewanti-wanti sejak awal, bahwa Komisi X telah mengingatkan agar tidak terjadi gap, kontradiktif antara gagasan dan operasional terkait siapa dan organisasi apa saja yang lolos kriteria POP tersebut. Juga bagaimana POP itu memperlakukan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, itu tidak disamakan dengan yang tidak memiliki satuan pendidikan.

”Sayangnya tak ada jawaban dari Kemendikbud RI. Padahal, skema anggarannya full APBN. Tapi, setelah ada protes masyarakat pasca mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI, Pak Nadiem bilang ada dua skema tambahan; yaitu mandiri dan pendampingan plus APBN. Kalau jawaban skema anggarannya itu di luar APBN, karena terdesak protes dan itu salah, ya tetap salah,” imbuh Syaiful.

BACA JUGA: Kemenkop UKM Raih Opini WTP Dari BPK Enam Tahun Berturut-Turut

Ia juga minta Menkdikbud menunda POP karena sudah kehilangan legitimasi dengan tak terlibatnya NU, Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Sebaiknya Kemendikbud lebih fokus pada PJJ yang sulit saat ini. Komisi X pun akan mengundang Mendikbud Nadiem untuk mengevaluasi komprehensif masalah POP tersebut. ”Kami minta apapun keputusannya soal POP itu harus mendapat persetujuan DPR RI dan diterima publik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan jika surat terbuka yang mereka sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mendapat banyak dukungan dari para guru dan orang tua siswa.

”Ya tentu saja ada ada pro dan kontra,” timpalnya.

Ia mengatakan dirinya mendapat dukungan dari para orang tua dan guru terkait penyampaian surat terbuka tersebut dan bahwa mereka merasa telah dibantu untuk bersuara atas masalah yang mereka hadapi terkait dengan PJJ.

BACA JUGA: Operasi Kelamin, Alat Vital Ratu Kecantikan Ini Bau Busuk

PJJ yang dilaksanakan selama pandemi ini, katanya, tidak hanya membuat para siswa stres, tetapi juga orang tua mereka. Menurutnya, sudah menjadi tugas negara untuk melayani dan memenuhi hak rakyat untuk menerima pendidikan. Tetapi sebaliknya, selama pandemi ini, banyak di antara mereka tidak dilayani, bahkan banyak siswa tidak bisa naik kelas karena dianggap tidak mengumpulkan tugas.

Seeblumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku ada kendala terkait kuota internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

”Jadi kami benar-benar mengidentifikasi beberapa permasalahan utama,” ujar Menteri Nadiem dalam taklimat media setelah mengunjungi lima sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Ia mengatakan selama kunjungan tersebut, dirinya mendapat banyak pelajaran dan masukan. Dia dapat melihat dan mendengar secara langsung permasalahan yang diutarakan para guru dan kepala sekolah sehingga bisa mengerti dan mencoba menemukan solusi ke depannya. ”Tentu saja itu menjadi jauh lebih praktis untuk kami mengerti apa mungkin solusi-solusi ke depannya,” kata Nadiem.

Saat mencoba menjaring permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PJJ, ia menemukan bahwa kuota internet untuk dapat mengikuti PJJ daring merupakan salah satu masalah utama di lapangan. ”Jadi satu yang besar dan selalu kami dengar adalah terkait pembiayaan kuota. Ini yang memang menjadi beban ekonomi bagi banyak sekali orang tua murid,” katanya. (fin/ful)

Baca Juga

Telepon Dokter, Jokowi: Saya Bisa Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Medis

JAKARTA- Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...

Jokowi: Pemerintah Utamakan Kesehatan dan Keselamatan Rakyat

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa bagi Pemerintah kesehatan rakyat dan keselamatan umat adalah prioritas yang utama. “Bagi yang sehat kita jaga, kita lindungi...

COVID-19 Bukan Aib

Kasus Positif 271.339, Meninggal Dunia 10.308 Orang JAKARTA - Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Pada Sabtu (26/9) ada tambahan 4.494 kasus. Total...

Investasi BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rawan

JAKARTA - Dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau biasa disebut BP Jamsostek di tahun 2020 dialokasikan begitu besar. Pada instrumen fixed...

Berita Terbaru

UAS Dikawal TNI Saat Ceramah, Dewi Tanjung: Ustad Kadrun Ketakutan, Lebay!

JAKARTA- Ustad Abdul Somad (UAS) dikawal ketat oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat mengisi kajian di Masjid Addua, Wayhalim, Bandar Lampung. Foto-foto pengawalan itu...

Ditjen PSP Kementan Benahi Saluran Irigasi di Banjaran dengan RJIT

KABUPATEN BANDUNG – Pengelolaan air melalui saluran irigasi di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, semakin efisien. Sebab, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian...

Menu Sarapan Populer yang Tidak Dianjurkan

JAKARTA — Tidak semua apa yang Anda lihat di televisi, dapat Anda tiru di kehidupan nyata, salah satunya adalah kebiasaan orang menyantap sarapan mereka....

Tertahan di Barca, Messi Tetap All Out

BARCELONA - Meski masih harus tertahan di Barcelona untuk satu musim ke depan, Lionel Messi mengaku akan memberikan yang terbaik dari dirinya.  “Saya akan memberikan...

Telepon Dokter, Jokowi: Saya Bisa Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Medis

JAKARTA- Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja...

Biar ga Dibilang Pengecut, Teddy Gusnaidi Tantang Gatot Sebut Gus Dur PKI

JAKARTA- Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan tantangan ke mantan panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tantangan terbuka itu berupa...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...

Ferdinand Duga Isu PKI Dimainkan oleh Kaum Intoleran Radikal, HTI dan ISIS

JAKARTA- Politikus Partai Demokrat mengaku heran masih ada yang mengangkat isu PKI setiap tahunnya. Padahal, sejarah kelam PKI telah lama berlalu yang mustahil kembali...

Nusantara

Puluhan Santri di Kuningan Terpapar Covid-19

KUNINGAN – Puluhan santri di salah satu Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Kuningan, diduga terpapar Covid-19. Pihak ponpes pun dengan sigap langsung berkoordinasi dengan Gugus...

Hari Pertama, Penyaluran Beras Bermasalah

SLAWI – Hari pertama penyaluran bantuan sosial beras (BSB) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Tegal bermasalah. Mestinya, tiga...

News

UAS Dikawal TNI Saat Ceramah, Dewi Tanjung: Ustad Kadrun Ketakutan, Lebay!

JAKARTA- Ustad Abdul Somad (UAS) dikawal ketat oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat mengisi kajian di Masjid Addua, Wayhalim, Bandar Lampung. Foto-foto pengawalan itu...

Ditjen PSP Kementan Benahi Saluran Irigasi di Banjaran dengan RJIT

KABUPATEN BANDUNG – Pengelolaan air melalui saluran irigasi di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, semakin efisien. Sebab, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian...

Biar ga Dibilang Pengecut, Teddy Gusnaidi Tantang Gatot Sebut Gus Dur PKI

JAKARTA- Dewan pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi memberikan tantangan ke mantan panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Tantangan terbuka itu berupa...

Dokter Pelaku Pelecehan Ditangkap

JAKARTA - Pelaku pelecehan terhadap wanita berinisial LHI di Bandara Soekarno Hatta,  berhasil ditangkap. Pelaku mempunyai gelar dokter.  Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes...

Sabu-sabu 13,8 Kg Disembunyikan di Mobil

MAKASSAR - Sabu-sabu seberat 13,8 kilogram (kg) dan 2.994 pil ekstasi diamankan dari empat pelaku. Narkotika ini masuk Makassar dari jalur Tiongkok-Malaysia. Direktorat Reserse Narkoba...

Asisten II Sekda Lamsel Tersangka Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka. Dia dijadikan tersangka kasus dugaan...

Ketua KPK Dijatuhi Sanksi Etik

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menjatuhkan sanksi etik ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Sanksi...