Beranda Nusantara DPRD Minta Data Kebocoran PAD

DPRD Minta Data Kebocoran PAD

CIREBON – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon direspons wakil rakyat. Mereka meminta, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda, Drs Abraham Mohamad MSi, memberi data lengkap ke DPRD. Itu sebagai acuan dibentuknya panitia khusus (pansus).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE mengatakan, dugaan kebocoran PAD di sejumlah sektor seperti di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), SKPD hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon, harus disertai data.

Kemudian, diserahkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Namun, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan dugaan kebocoran PAD seperti yang disampaikan Abraham Mohamad.

“Datanya harus lengkap, dan detil. Jangan asal!” kata Rudiana, kepada Radar Cirebon, kemarin (2/8). Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, ketika semua laporan dugaan kebocoran sudah terlampir, DPRD pun tak sungkan membentuk pansus, selagi untuk perbaikan.

“Yang penting, kita harus pegang data dulu. Selanjutnya, baru akan kita bahas secara serius. Kalau tidak by data, kan lucu,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu BUMD Perumda Tirta Jati yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ditanggapi Anggota DPRD lainnya, Yoga Setiawan SE. Dia mengkritisi, sanggahan Dirut Perumda Tirta Jati melalui Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 690/477/SJ-2009 perlu dievaluasi agar cakupan layanannya bisa mencapai 80 persen.

Harus ada transparansi untuk membenahi kekurangan ke depannya. Para wakil rakyat yang berada di parlemen perlu mengetahui. “Artinya, sektor mana yang perlu digenjot supaya cakupan layanan PDAM ini bisa mencapai 80 persen. Jangan didiamkan tidak ada perubahan. Sehingga, dalih untuk tidak setor PAD itu terus dipakai. Hal seperti ini perlu dievaluasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, jangan sampai SE Mendagri menjadi pelindung diri bagi seluruh BUMD yang ada. Dan, Perumda Air Minum Tirta Jati jangan berlindung di SE Mendagri.

Selain itu, kata Yoga, jelas dalam PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, bahwasannya, dalam BUMD itu ada pengawas. “Di dalamnya juga, harus ada audit dari akuntan publik. Termasuk, ketika ada suatu BUMD dalam kurun waktu lima tahun selalu mengalami kerugian, maka wajib dievaluasi,” imbuhnya.

Terpisah, salah satu pegawai di PDAM Tirta jati yang enggan disebutkan namanya membeberkan, sebenarnya pada 2017 lalu, Dirut PDAM Tirta Jati, Suharyadi, sudah berjanji akan memberikan laba keuntungan ke pemerintah daerah sebesar 55 persen.

Janji itu disampaikan melalui media elektronik yang sampai sekarang pun masih ada bukti. Beritanya masih ada di YouTube.

“Tapi sampai sekarang tidak pernah memberikan laba keuntungan itu ke pemda. Nah sekarang malah ngomongnya karena ada SE Mendagri,” singkatnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Suharyadi SE MH mengaku, selama ini PDAM belum bisa memberikan kontribusi PAD, bukan tanpa alasannya. Semuanya sudah tertuang dalam SE Mendagri No.690/477/SJ-2009.

Bunyinya, apabila cakupan layanan PDAM belum mencapai 80 persen, PDAM tidak wajib menyetorkan PAD. “PDAM Kabupaten Cirebon cakupan layanannya baru mencapai sekitar 35 persen. Jadi, perusahaan umum daerah tidak dapat membagikan deviden,” terangnya.

Selain itu, dasar yang dipakai Perumda adalah Perda Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 76 ayat 3. Ia juga menjelaskan, minimnya cakupan layanan Perumda Tirta Jati itu lantaran kontur di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon minim sumber air. Di mana, karakteristik kondisi alam Kabupaten Cirebon jika musim hujan banjir dan ketika musim kemarau kering. “Untuk mencapai cakupan luas layanan itu, tahun ini kami akan perluasan jaringan dengan menargetkan 2.300 pelanggan baru,” tandasnya.

Namun, untuk mencapai cakupan layanan sebesar 80 persen, harapan terbesarnya adalah dari sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Jatigede di Kabupaten Sumedang yang pembangunannya akan selesai pada tahun 2023 mendatang. (sam)

Baca Juga

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

Realisasi PBB P2 Terus Meningkat

CILACAP - Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Kabupaten Cilacap sudah mencapai 90 persen. Dari 269 desa di Kabupaten Cilacap, ada 151...

Bangkitkan Semangat Lawan Covid-19

CIHIDEUNG – Dinas Kesehatan beserta puskesmas se-Kota Tasikmalaya melaksanakan Gerakan Bersama (Gema) lawan Covid-19 secara serentak ke sejumlah titik keramaian. Mereka mengingatkan pentingnya memakai...

Penerapan Protokol Kesehatan Para Pengguna Jalan

WONOSOBO - Perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Wonosobo telah memasuki minggu ke 39, dengan angka terakhir secara kumulatif mencapai 487 pasien terkonfirmasi...

Berita Terbaru

2 Faktor Pegawai KPK Mundur

JAKARTA - Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah diketahui bukan pegawai pertama yang mengundurkan diri pasca UU KPK direvisi. KPK mengungkapkan...

Mahfud MD Minta Polri Proses Hukum Pihak yang Gelar Konser Dangdut di Kota Tegal

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya telah meminta kepolisian agar memproses hukum pihak-pihak yang melakukan konser...

Kemenag Gandeng Lima Provider

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng lima operator telekomunikasi untuk memberikan paket data internet secara gratis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa...

Infografis: Mekanisme Pelaporan Pengajuan Subsidi Internet

JAKARTA - Bagi orang tua peserta didik, pendidik, mahasiswa atau dosen yang belum menerima bantuan subsidi data Internet segera melapor ke pimpinan satuan pendidikan...

Jamaah Umrah Dibatasi 3 Jam

MAKKAH - Pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan bagi setiap gelombang jemaah hanya diberi waktu 3 jam untuk merampungkan seluruh proses ibadah umrah. Sebagaimana dikutip dari...

Potensi Tsunami Sumatera Hingga Nusa Tenggara

JAKARTA - Potensi tsunami di Indonesia bisa terjadi di sejumlah wilayah di jalur pertemuan lempengan gempa. Potensi itu memanjang dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Kepala...

PKPU Rawan Digugat ke Mahkamah Agung

JAKARTA - Pemerintah diminta menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait Pilkada. Terutama untuk mengatur penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini lebih baik dilakukan...

Infografis: Hotel Covid

JAKARTA - Pemerintah menyediakan 106 hotel berbintang untuk perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala. Hotel bintang 2 dan 3 tersebut tersebar di tujuh provinsi. Sumatera Utara Jumlah:...

Bergabung bersama kami

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dengan mudah

Nusantara

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

News

Mahfud MD Minta Polri Proses Hukum Pihak yang Gelar Konser Dangdut di Kota Tegal

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya telah meminta kepolisian agar memproses hukum pihak-pihak yang melakukan konser...

Telkom Dukung Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU di Seluruh Indonesia

JAKARTA– Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengimplementasikan program digitalisasi SPBU di seluruh...

Kegiatan RJIT Ditjen PSP Kementan Bantu Petani di Cirebon

CIREBON – Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dilakukan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, sangat dirasakan manfaatnya oleh petani di...