Wabah Kian Menggila, Pilkada Sulit Ditawar

Beranda Headline Wabah Kian Menggila, Pilkada Sulit Ditawar

JAKARTA – Pandemi Covid-19 hingga bulan Agustus masih belum menunjukkan kata aman bagi seluruh penduduk di dunia secara umum, khususnya Indonesia. Meski demikian rasanya sulit menghentikan syahwat Pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Analis Kebijakan Publik dari Institute for Development and Governance Studies Fahmi Prayoga mengatakan, dengan persoalan kesehatan yang belum sepenuhnya terkendali, ditambah upaya pemulihan sektor ekonomi ini bukan persoalan yang main-main. Sementara pemerintah terus ngotot untuk melangsungkan pesta demokrasi.

Nah, mencermati data International Foundation for Electoral Systems (IFES), maka ada sekitar 47 negara yang akan melakukan pemilu di tahun 2020 ini. Beberapa negara yang sudah melaksanakan pemilu di antaranya adalah Polandia pada 12 Juli 2020, Singapura pada 10 Juli 2020, dan Kroasia pada 5 Juli 2020.

BACA JUGA: Bamsoet Usul Kapolri Agar Masyarakat Bisa Pegang Senjata Api untuk Bela Diri

”Negara-negara tersebut memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi covid-19. Indonesia harus belajar dan benar-benar mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi,” terang Fahmi, Minggu (2/8).

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan upaya maksimal untuk semaksimal mungkin mengurangi kerumunan serta interaksi yang ada di TPS. Hal tersebut dapat ditambah dengan semua petugas sepatutnya menggunakan alat pelindung diri.

Serta, para pemilih wajib menggunakan masker, face shield apabila diperlukan, serta sarung tangan. Pemilih lansia yang rentan tertular covid-19 dapat diprioritaskan untuk memberikan hak suaranya di pagi hari.

”Orang-orang yang sudah menjalani rapid test dan dinyatakan reaktif harus dilayani door to door. Begitu pula dengan kondisi yang sudah terkonfirmasi positif covid-19. Karena perlu kita sadari bahwa pemilu di Singapura hanya berjumlah sekitar 2,65 juta pemilih. Sementara di Indonesia ada sekitar lebih dari 100 juta pemilih yang memiliki hak suara,” timpalnya.

Lalu apakah kita sudah benar-benar siap melaksanakan pilkada di tengah pandemi? Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafik penyebaran Covid-19 meningkat, kemungkinan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur sangat kecil kecuali memang ada sesuatu keadaan yang luar biasa terjadi.

BACA JUGA: Menkopolhukam Sebut Pelindung Joko Tjandra Harus Dipidana

”Sudah ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Dan ini sudah final. Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil,” terangnya.

Terkecuali sambung Guspari memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi. Kalaupun terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada 2020 diundur tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.

Menurut dia, secara konstitusi, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang awalnya ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, karena ada wabah Covid-19 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 sudah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait pilkada.

”Dan awalnya memang kami di Komisi II DPR mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021. Setelah dilakukan pembicaraan yang intensif antara pemerintah dan DPR berdasarkan analisa dan kajian-kajian maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujarnya.

Politikus PAN itu menjelaskan penetapan tanggal pelaksanaan pilkada melalui beberapa pertimbangan misalnya Mendagri mengatakan ada 49 negara yang menjadwalkan pelaksanaan pemilu.

Mendagri juga penjelasannya tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia adalah negara yang terakhir melaksanakan pilkada pada tahun 2020 ini.

”Pertimbangan lainnya juga karena tidak ada yang bisa menjamin kapan kepastian pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” jelasnya.

Berdasarkan pertimbangan itu dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan akhirnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020 sesuai usulan yang diminta pemerintah.

Oleh karena itu, Guspardi mengingatkan agar KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pilkada di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota harus tetap berpedoman dan berkomitmen penuh terhadap protokoler kesehatan yang ketat dalam setiap tahap pelaksanaan Pilkada 2020.

”Karena salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (fin/ful)

Baca Juga

123 Medis di Ujung Maut

JAKARTA - Indonesia melaporkan 3.509 kasus baru Covid-19 pada Senin (28/9). Parahnya, tim medis yang terpapar virus mematikan asal Wuhan, Cina ini terus meluas....

Cendana-Istana Makin Panas

JAKARTA - Baru sepekan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap bertindak tegas dalam mengatur keuangan negara digugat oleh Bambang Trihatmodjo ke Pengadilan Tata Usaha...

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar pemerintah daerah melakukan intervensi berbasis lokal terkait penanganan Covid-19. "Pembatasan berskala mikro, baik di tingkat desa, kampung, RW/RT,...

Perkada Terganjal, NPHD Tak Tuntas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dari data sebaran...

Makin Hari Makin Cemas Menunggu Vaksin

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 sudah memastikan gelombang pertama penyebaran Covid-19 dengan rata-rata pertambahan kasus mingguan 8,4 persen belum usai. Kondisi ini hampir setengah...

Berita Terbaru

6 Anggota Tim Persebaya Positif Corona

JAKARTA- Sebanyak 6 anggota tim Persebaya dinyatakan positif Corona setelah melakukan tes swab PCR pada Sabtu (27/9) lalu. Mereka yang terkonfirmasi Covid-19 di antaranya 4 pemain...

Lindungi Petani Tembakau, Tidak Naikkan Cukai Rokok 2021

JAKARTA - Jika pemerintah memang benar-benar ingin melindungi petani tembakau, maka pada 2021 nanti tidak menaikkan cukai rokok. Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas...

Pertumbuhan Kredit Agustus 2020 Hanya 1,04 Persen

JAKARTA - Pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat hanya sebesar 1,04 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit pada Juli 2020 yang...

Menkes tak Pernah Muncul, Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong

JAKARTA- Presenter Najwa Shihab mengundang Menteri Kesehatan (Menks) Terawan Agus Putranto di program Mata Najwa. Namun Menkes tak kunjung hadir. Padahal, di saat seperti...

Saudi Akan Umumkan Negara yang Diizinkan Umrah

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Benten mengatakan, bahwa akan mengumumkan negara-negara mana saja yang diizinkan mengirim jemaah umrah. Pengumuman tersebut...

Infografis: Poin-poin Gugatan Tommy Soeharto ke Menkumham

JAKARTA - Baru sepekan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap bertindak tegas dalam mengatur keuangan negara digugat oleh Bambang Trihatmodjo ke Pengadilan Tata Usaha...

Tottenham vs Chelsea: Murid Bandel

LONDON — Derbi London antara Tottenham Hotspur dan Chelsea menjadi pembuka laga babak 16 besar Carabao Cup, dini hari nanti. Sama-sama menelan hasil buruk...

Beacukai dan Kepolisian Gagalkan Penyelundupan Narkotika dari Malaysia

Bengkalis- Petugas gabungan Bea Cukai dan Kepolisian Resort Bengkalis berhasil gagalkan penyelundupan narkotika yang dibawa dari Malaysia pada Jumat (18/09). Dari penindakan tersebut, petugas...

Nusantara

Teliti Tikus, Lacak Penyebaran Leptospirosis di Desa Tasikmadu

PURWOREJO - Seorang warga di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dilaporkan telah terpapar penyakit Leptospirosis. Laporan itu ditindaklanjuti petugas Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan...

Pilkada, Ganjar Larang Kampanye Terbuka

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan...

News

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

Perkada Terganjal, NPHD Tak Tuntas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dari data sebaran...

Makin Hari Makin Cemas Menunggu Vaksin

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 sudah memastikan gelombang pertama penyebaran Covid-19 dengan rata-rata pertambahan kasus mingguan 8,4 persen belum usai. Kondisi ini hampir setengah...

Telepon Dokter, Jokowi: Saya Bisa Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Medis

JAKARTA- Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...