Korupsi Rp100 Miliar Dipidana Seumur Hidup

Beranda Headline Korupsi Rp100 Miliar Dipidana Seumur Hidup

JAKARTA – Ada yang baru dari Mahkamah Agung (MA). Yakni munculnya penetapan peraturan pedoman pemidanaan (Perma) Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara yang terdiri dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan atau meringankan, penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

BACA JUGA: Bamsoet Usul Kapolri Agar Masyarakat Bisa Pegang Senjata Api untuk Bela Diri

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta (selengkapnya lihat grafis).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Terlebih dalam Perma 1/2020 disebut bahwa terdakwa perkara tipikor yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

”Tentu saja KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain serta tindak pidana korupsi lainnya,” terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8).

BACA JUGA: Ditunggu Klarifikasinya, Ike Muti akan Dipolisikan Pemprov DKI Jakarta

Adapun Perma yang ditandatangani Ketua MA M Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 tersebut bertujuan untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa. ”Tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan tipikor,” jelasnya.

Sedangkan, untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, lembaganya saat ini juga masih dalam tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan tipikor untuk seluruh pasal-pasal tipikor. ”Baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan, dan tindak pidana korupsi lainnya,” imbuhnya.

Pedoman pemidanaan itu bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

BACA JUGA: Menkopolhukam Sebut Pelindung Joko Tjandra Harus Dipidana

Ketua Mahkamah Agung Dr. Syarifudin dalam penjelasan menyebut peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

”Ini meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020,” singkaynya. (fin/ful)

//INFOGRAFIS//

KORUPSI DIPIDANA

SEUMUR HIDUP

MAHKAMAH Agung menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup. Berikut rinciannya:

•Perma Nomor 1 Tahun 2020:

-Kerugian Negara: meliputi tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

-Rentang Pidana: Keadaan yang memberatkan atau meringankan.

•Pasal 2:

Meliputi kerugian negara dengan kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

•Pasal 3:

Kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta.

BACA JUGA: Berhasil Tangkap Djoko Tjandra, Isu Faksionalisasi Di Tubuh Polri Terbantahkan

•Kategori Berat:

Meliputi kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

•Kategori Paling Berat:

Paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

•Paling Ringan:

Kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

•Pertimbangan:

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

•Resmi Diundangkan:

Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.

Sumber: Mahkamah Agung

Baca Juga

123 Medis di Ujung Maut

JAKARTA - Indonesia melaporkan 3.509 kasus baru Covid-19 pada Senin (28/9). Parahnya, tim medis yang terpapar virus mematikan asal Wuhan, Cina ini terus meluas....

Cendana-Istana Makin Panas

JAKARTA - Baru sepekan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap bertindak tegas dalam mengatur keuangan negara digugat oleh Bambang Trihatmodjo ke Pengadilan Tata Usaha...

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar pemerintah daerah melakukan intervensi berbasis lokal terkait penanganan Covid-19. "Pembatasan berskala mikro, baik di tingkat desa, kampung, RW/RT,...

Perkada Terganjal, NPHD Tak Tuntas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dari data sebaran...

Makin Hari Makin Cemas Menunggu Vaksin

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 sudah memastikan gelombang pertama penyebaran Covid-19 dengan rata-rata pertambahan kasus mingguan 8,4 persen belum usai. Kondisi ini hampir setengah...

Berita Terbaru

Viral, Foto Maruf Amien Disandingkan dengan ‘Kakek Sugiono’

JAKARTA- Foto Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amien disandingkan dengan foto bintang porno asal Jepang, Shigeo Tokuda alias Kakek Sugiono viral di jagat maya pada...

Kemitraan Pendidikan Tinggi Vokasi Diperluas

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) aka memperluas kemitraan pendidikan tinggi vokasi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika sebelumnya, kemitraan fokus...

6 Anggota Tim Persebaya Positif Corona

JAKARTA- Sebanyak 6 anggota tim Persebaya dinyatakan positif Corona setelah melakukan tes swab PCR pada Sabtu (27/9) lalu. Mereka yang terkonfirmasi Covid-19 di antaranya 4 pemain...

Lindungi Petani Tembakau, Tidak Naikkan Cukai Rokok 2021

JAKARTA - Jika pemerintah memang benar-benar ingin melindungi petani tembakau, maka pada 2021 nanti tidak menaikkan cukai rokok. Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Mindaugas...

Pertumbuhan Kredit Agustus 2020 Hanya 1,04 Persen

JAKARTA - Pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 tercatat hanya sebesar 1,04 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran kredit pada Juli 2020 yang...

Menkes tak Pernah Muncul, Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong

JAKARTA- Presenter Najwa Shihab mengundang Menteri Kesehatan (Menks) Terawan Agus Putranto di program Mata Najwa. Namun Menkes tak kunjung hadir. Padahal, di saat seperti...

Saudi Akan Umumkan Negara yang Diizinkan Umrah

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Benten mengatakan, bahwa akan mengumumkan negara-negara mana saja yang diizinkan mengirim jemaah umrah. Pengumuman tersebut...

Infografis: Poin-poin Gugatan Tommy Soeharto ke Menkumham

JAKARTA - Baru sepekan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap bertindak tegas dalam mengatur keuangan negara digugat oleh Bambang Trihatmodjo ke Pengadilan Tata Usaha...

Nusantara

Teliti Tikus, Lacak Penyebaran Leptospirosis di Desa Tasikmadu

PURWOREJO - Seorang warga di Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo dilaporkan telah terpapar penyakit Leptospirosis. Laporan itu ditindaklanjuti petugas Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan...

Pilkada, Ganjar Larang Kampanye Terbuka

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada gelaran kampanye terbuka dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah. Jika ada pasangan...

News

Deklarasi KAMI Dibubarkan, Fadli Zon: Persekusi Terhadap Demokrasi

JAKARTA- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dihadiri oleh Gatot Nurmantyo di Surabaya, diwarnai dengan aksi demonstrasi. Massa menolak acara itu digelar karena sarat...

Tengku Zul Nyindir Denny Siregar: Ente Pernah Jadi Apa Selain Buzzer?

JAKARTA- Pegiat media sosial, Denny Siregar dan Ustad Tengku Zulkarnai 'perang' komentar di twitter. Keduanya mengomentari deklarasi Koalis Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibubarkan...

Tengku Zulkarnain ke Denny Siregar: KAMI Itu HTI? Cekak Banget

JAKARTA- Ustaz Tengku Zulkarnain angkat bicara terkait batalnya acara deklarasi KAMI Jawa Timur di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020). Menurutnya sebagai warga negara Indonesia,...

Perkada Terganjal, NPHD Tak Tuntas

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Dari data sebaran...

Makin Hari Makin Cemas Menunggu Vaksin

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 sudah memastikan gelombang pertama penyebaran Covid-19 dengan rata-rata pertambahan kasus mingguan 8,4 persen belum usai. Kondisi ini hampir setengah...

Telepon Dokter, Jokowi: Saya Bisa Bayangkan Betapa Beratnya Tugas Medis

JAKARTA- Sejenak berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, Sp.P, seorang dokter spesialis paru, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasakan betul perjuangan, dedikasi, dan kerja...

Catet! Pemerintah Tidak Melarang atau Mewajibkan Nonton Film G30S/PKI

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak melarang memutar film Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Masyarakat bisa menonton...