Beranda Nusantara Denda Memberatkan, Cukup Sanksi Sosial

Denda Memberatkan, Cukup Sanksi Sosial

BATANG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang memberlakukan sanksi sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan mendapat dukungan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mengingat situasi ekonomi sulit selama pandemi ini, sanksi sosial dinilai lebih relevan dibanding pengenaan denda yang bisa memberatkan warga.

Hal itu seperti ditegaskan Ketua DPRD Batang, Maulana Yusuf. Ia menyatakan sangat mendukung langkah Bupati Batang yang akan menerbitkan aturan terkait pemberian sanksi sosial kepada masyarakat yang kedapatan tak menggunakan masker.

Politisi muda PKB itu juga meminta petugas Satpol PP nantinya bertindak humanis saat menindak pelanggaran protokol kesehatan. “Kalau sanksi sosial, saya rasa bisa seperti membersihkan jalan atau mushola. Pokoknya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya seperti dikutip dari Radar Pekalongan (Fajar Indonesia Network Grup), belum lama ini.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet menolak penerapan sanksi denda untuk pelanggar protokol kesehatan. Ia beralasan, kondisi ekonomi masyarakat yang menurun tajam di masa pandemi Covid-19 menjadi sebab penolakannya.

“Denda Rp 10 ribu pun saya kira tetap berat, karena itu saya setuju dengan sanksi sosial saja,” kata Ketua DPD Golkar Kabupaten Batang itu.

Untung menyebut, masyarakat yang paham betul soal Covid-19 masih sedikit. Dari pada membahas sanksi, ia lebih meminta semua jajaran tetap mensosialisasikan tentang Covid-19.

“Lebih baik jika petugas (Satpol PP) bertemu dengan warga yang tak pakai masker untuk mengingatkan. Sembari dikasih pengetahuan soal Covid-19, dan diberi masker,” ucapnya.

Siapkan Perbup
Sebelumnya, Bupati Batang, Wihaji, mengatakan tengah menyiapkan regulasi yang mengatur pemberian sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

“Kami sedang membuat peraturan bupati untuk mengatur sanksi sosial itu. Adapun aturan itu termasuk dalam program zero Covid-19,” katanya.

Adapun, kata Bupati, produk hukum untuk mengatur pemberian sanksi itu saat ini masih terus digodok oleh instansi terkait. Di mana ditargetkan produk hukum itu akan selesai dalam waktu tujuh hari kedepan.

“Kita targetkan minggu depan akan selesai dan bisa langsung dilaksanakan. Nanti kita minta Satpol PP untuk mengawal aturan ini,” ungkap Bupati Wihaji.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, bahwa aturan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan itu untuk mempertegas aturan yang sudah ada. “Ya, nanti kita bikin sanksi sosial yang inovatif, entah menyapu jalan atau membersihkan mushala,” ucapnya. (fel)

Baca Juga

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

Realisasi PBB P2 Terus Meningkat

CILACAP - Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) Kabupaten Cilacap sudah mencapai 90 persen. Dari 269 desa di Kabupaten Cilacap, ada 151...

Bangkitkan Semangat Lawan Covid-19

CIHIDEUNG – Dinas Kesehatan beserta puskesmas se-Kota Tasikmalaya melaksanakan Gerakan Bersama (Gema) lawan Covid-19 secara serentak ke sejumlah titik keramaian. Mereka mengingatkan pentingnya memakai...

Penerapan Protokol Kesehatan Para Pengguna Jalan

WONOSOBO - Perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Wonosobo telah memasuki minggu ke 39, dengan angka terakhir secara kumulatif mencapai 487 pasien terkonfirmasi...

Berita Terbaru

Penyerapan PEN Rp254 Triliun

JAKARTA - Hingga Minggu keempat september 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp254 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun. "Program PEN sudah...

Ketua KPK Firli Bahuri Diminta Hentikan Kontroversi

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menghentikan segala tindakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi...

90 Persen Penduduk Miskin Terjangkau Bantuan

JAKARTA - Pemerintah menyebut 90 persen penduduk miskin telah terjangkau bantuan. Walaupun realisasi serapan anggaran perlindungan sosial baru mencapai 58 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal...

Denny Siregar: Males Counter Isu PKI, Itu Narasi Pamungkas Gatot untuk 2024

JAKARTA- Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali ramai dibahas setelah mantan Panglim TNI Gatot Nurmantyo mengaku dicopo dari jabatanya sebelum masa pensiunnya karena memutar...

2 Faktor Pegawai KPK Mundur

JAKARTA - Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah diketahui bukan pegawai pertama yang mengundurkan diri pasca UU KPK direvisi. KPK mengungkapkan...

Mahfud MD Minta Polri Proses Hukum Pihak yang Gelar Konser Dangdut di Kota Tegal

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya telah meminta kepolisian agar memproses hukum pihak-pihak yang melakukan konser...

Kemenag Gandeng Lima Provider

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng lima operator telekomunikasi untuk memberikan paket data internet secara gratis untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) siswa...

Infografis: Mekanisme Pelaporan Pengajuan Subsidi Internet

JAKARTA - Bagi orang tua peserta didik, pendidik, mahasiswa atau dosen yang belum menerima bantuan subsidi data Internet segera melapor ke pimpinan satuan pendidikan...

Bergabung bersama kami

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dengan mudah

Nusantara

Ujian Daring Tercoreng Video Porno, Oknum Guru Sebut Tak Sengaja

WATAMPONE - Banyak orang tua siswa keberatan. Video tak senonoh dikirim oknum guru di grup WhatsApp siswanya saat sementara ujian. Dari informasi yang dihimpun, video...

Ini Kronologis Munculnya Klaster Ponpes

BANYUMAS - Dua pondok pesantren (ponpes) di Banyumas menjadi klaster baru penyebaran virus corona (Covid-19). Angkanya fantastis, hingga ratusan santri yang terkonfirmasi positif Covid-19. Secara...

News

Denny Siregar: Males Counter Isu PKI, Itu Narasi Pamungkas Gatot untuk 2024

JAKARTA- Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali ramai dibahas setelah mantan Panglim TNI Gatot Nurmantyo mengaku dicopo dari jabatanya sebelum masa pensiunnya karena memutar...

Mahfud MD Minta Polri Proses Hukum Pihak yang Gelar Konser Dangdut di Kota Tegal

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya telah meminta kepolisian agar memproses hukum pihak-pihak yang melakukan konser...

Telkom Dukung Pertamina Genjot Digitalisasi SPBU di Seluruh Indonesia

JAKARTA– Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengimplementasikan program digitalisasi SPBU di seluruh...