Beranda Nasional Sebagian Besar wilayah Indonesia Memasuki Puncak Kemarau

Sebagian Besar wilayah Indonesia Memasuki Puncak Kemarau

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki puncak musim kemarau. Terutama wilayah-wilayah yang berada di bagian selatan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau mulai masuk di sebagian besar wilayah Indonesia di bagian selatan. Periode puncak kemarau tersebut ditandai dengan penguatan angin Monsun Australia.

“Angin Monsun Australia mengalirkan massa udara dingin dan kering dari Benua Australia menuju Asia melewati Samudera Indonesia dan wilayah benua maritim Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (31/7).

BACA JUGA: Siska: Tidak Perlu Bayar Mahal untuk Persalinan Berkat JKN-KIS

Dalam pemaparannya, BMKG menyebut musim kemarau kini terjadi pada 69 persen dari 342 daerah Zona Musim (ZOM) di Indonesia. Semakin menguatnya aliran angin Monsun Australia biasanya berkaitan dengan perkembangan sistem tekanan tinggi atmosfer di atas Benua Australia yang mendorong masa udara memiliki aliran yang lebih kuat dari biasanya.

“Adapun musim kemarau telah menimbulkan potensi kekeringan secara meteorologis pada 31 persen ZOM berdasarkan indikator Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut. Deret hari kering bervariasi dalam hitungan hari hingga bulan,” lanjut BMKG.

Berdasarkan data yang dimiliki, BMKG memprediksi Agustus sebagai puncak musim kemarau bagi sebagian besar wilayah yang telah mengalami kemarau.

BACA JUGA: MenKopUKM Optimis Rungkun Awi Cisarua Menjadi Titik Ekonomi Baru Masyarakat

“Sebanyak 65 persen ZOM akan mengalami puncak musim kemarau tersebut yaitu sebagian besar NTT, NTB, Bali, sebagian besar Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, sebagian Kalimantan bagian selatan, Sulawesi Selatan serta Papua bagian selatan,” ungkapnya.

Sedangkan 19 persen ZOM diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada September, yaitu meliputi sebagian besar Sumatera bagian tengah, Kalimantan bagian selatan, tengah dan timur, Sulawesi bagian barat dan Maluku.

Puncak musim kemarau didefinisikan sebagai bulan atau periode waktu terkering. Kondisi tersebut ditandai dengan dengan curah hujan yang turun di wilayah yang sedang mengalami kemarau berada pada tingkat paling rendah/minimum.

BMKG mengimbau pemerintah daerah, pengambil keputusan dan masyarakat luas untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak puncak musim kemarau terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan serta ketersediaan air bersih.

BACA JUGA: Skenario Malam Takbiran Akhiri Pelarian Djoko

Tidak itu saja, dikutip dari laman resminya, web.meteo.bmkg.go.id, BMKG juga memprediksi akan adanya cuaca ekstrem pada awal pekan ini di sejumlah wilayah.

Dalam laman tersebut dijelaskan adanya daerah perlambatan kecepatan angin/konvergensi terpantau memanjang dari Kalimantan Tengah bagian Utara hingga Kalimantan Utara bagian Utara, dan memanjang dari Papua bagian Tengah hingga Papua Barat bagian Tengah.

Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi. Potensi pertumbuhan awan hujan muncul di wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Malut, Papua Barat dan Papua.

Potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Maluku.

BACA JUGA: Pria Ini Masuk UGD dengan Kentang Tertanam di An*s

Terkait upaya mengantisipasi kekeringan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan membangun tujuh irigasi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dijelaskannya, Kementerian PUPR telah membangun banyak bendungan di berbagai daerah dan selanjutnya akan diikuti dengan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk menunjang produktivitas sentra-sentra pertanian.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata dimana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” katanya.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 500.000 hektare irigasi dan merehabilitasi 2,5 juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2020 hingga 2024 mendatang.

Target ini untuk mendukung salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Berkat Program PEN, Debitur Mikro Bank BRI Kembali Menggeliat

Dua dari tujuh PSN irigasi telah selesai yakni pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Umpu Sistem di Provinsi Lampung berupa saluran suplesi sepanjang 6 km dengan luas areal pelayanan 7.500 hektare, dan DI Leuwigoong berupa saluran irigasi primer sepanjang 86 km yang mengairi area potensial seluas 5.313 hektare.

Sementara lima jaringan irigasi PSN lainnya dalam tahap penyelesaian terdiri dari pembangunan jaringan irigasi DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur Provinsi Aceh, DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, DI Lematang di Kota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan, DI Gumbasa di Kabupaten Sigi dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi DI Baliase di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya Direktur Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian Sri Wijayanti Yusuf mengatakan pihaknya akan mengantisipasi dan mengamankan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting), khususnya cabe dan bawang merah dalam memenuhi kebutuhan 267 juta jiwa masyakat Indonesia akibat dampak perubahan iklim (kekeringan).

“Kami akan melakukan pengelolaan dampak perubahan iklim bertujuan untuk mengamankan produksi hortikultura melalui adaptasi dan mitigasi,” katanya.

Target lokasinya adalah sentra hortikultura yang rawan terkena kekeringan dan banjir. Direktorat Perlindungan Hortikultura juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka antisipasi dampak perubahan iklim terhadap komoditas hortikultura di seluruh Indonesia.

“Kekeringan merupakan situasi yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di daerah rawan. Bencana kekeringan cenderung terus meningkat, baik frekuensi, intensitas, maupun distribusi kejadiannya. Kejadian kekeringan tersebut sangat nyata berpengaruh terhadap sub-sektor hortikultura”, ungkapnya.(gw/fin)

- Advertisement -

Terbaru

[300x250]