JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa akan tetap berlanjut dan akan ada peningkatan dari tahun ke tahun.
"Saya pastikan dana desa ini akan tetap ada dan akan selalu meningkat, kecuali tahun 2021 mendatang jumlahnya sama dengan tahun ini, itu disebabkan Covid-19," kata Mendes di sela kunjungannya ke Kota Pariaman, Jumat (24/7) kemarin.
Mendes mengatakan, besaran dana desa pada tahun 2021 nantinya belum ada penambahan, jumlahnya masih sama dengan tahun 2020. Hal itu sebab ekonomi Indonesia yang sedang mengalami gejolak akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Fadli Zon: Presiden Jokowi Seharusnya Respon Kontroversi Nadiem Makarim
Abdul Halim mengatakan, pihaknya akan selalu berkomitmen pada pembangunan desa. Sebab menurutnya, jika desa-desa di Indonesia bisa makmur dan mandiri, maka angka kemiskinan di Indonesia juga dipastikan menurun. "Kalau di semua desa ini sudah tidak ada lagi yang miskin, maka tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Karena Indonesia adalah desa dan desa adalah Indonesia," katanya.Untuk itu, Mendes berencana, ke depan akan meluncurkan suatu sistem yang bisa memantau desa-desa di Indonesia dengan hanya menggunakan aplikasi. "Aplikasi ini nanti akan dirampungkan dalam 2020 ini, dan saya tinggal klik saja semua desa bisa terpantau. Nanti dengan ini kita akan bisa memantau semua yang ada di desa, pontensi-potensi termasuk dengan hasil yang ada di desa itu," ucap dia.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan agar tidak ada penyelewengan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) oleh Kemendesa PDTT. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berharap ada transparansi dalama penyaluran dana desa. "Besok lusa kita berharap tidak ada efek yang tidak baik dari pelaksanaan kegiatan," ujar Nawawi saat diskusi daring "Transparansi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi", di Jakarta, belum lama ini.
Nawawi mengatakan, KPK akan senantiasa mengecek sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT soal penyaluran dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran BLT Dana Desa. "Kami hanya memang datang untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dilakukan oleh Pak Menteri dan jajaran berkenaan dengan soal tugas BLT Dana Desa ini. Kami juga tentu ingin mendengar kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini," ujar Nawawi.
Kemendes PDTT telah menyalurkan Rp8,3 triliun untuk BLT Dana Desa guna menangani dampak COVID-19 di tingkat desa. Angka tersebut terdiri dari Rp4,63 triliun untuk BLT Dana Desa tahap pertama, sedangkan sisanya merupakan gabungan dari Dana Desa untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua dan ketiga. (dal/fin)
