JAKARTA - Kehadiran kurikulum darurat dinilai sangat dibutuhkan di tengah pandemi virus corona (covid-19) saat ini. Karenanya, harus ada kepastian penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa pandemi virus covid-19 telah menyulitkan semua sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, perlu ada penyesuaian pola pendidikan agar siswa tetap belajar optimal di tengah pandemi.
"Saya sepakat tadi mestinya kurikulumnya juga dibedakan karena kondisi ini," ujar Ganjar dalam diskusi daring di yang digelar Lemhannas, Selasa, (21/7).
Untuk itu, Ganjar mengaku telah mengambil inisiatif untuk menyederhanakan pola pendidikan bagi siswa di Jateng. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hingga saat ini belum meluncurkan kurikulum darurat yang dibutuhkan ini.
"Saya ambil kebijakan saja izin yang di Jawa Tengah tidak usahlah pelajaran yang rutin-rutin itu, ajari saja budi pekerti dan karakter, udah itu saja," tuturnya.
Menurut ganjar, dalam menjalankan Pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) banyak siswa yang terbebani tugas sekolah. Belum lagi, kebutuhan internet untuk menunjang model pembelajaran daring menjadi beban tersendiri bagi orang tua.
"Pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama ini masih terlalu mengandalkan pemberian tugas kepada siswa. Alhasil, hal ini dinilai membebani siswa karena justru dijejali tugas yang menumpuk," terangnya.
Terkait beban internet, kata Ganjar, ini menjadi masalah baru dalam situasi belajar daring selama pademi. "Internet sebagai penunjang PJJ itu seolah menjadi kebutuha baru di tengah pandemi, namun belum semua masyarakat sanggup membeli atau menerima aksesnya," imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti juga mempertanyakan kabar kurikulum darurat pandemi virus covid-19. Pasalnya, hingga tahun ajaran baru dimulai, kurikulum itu tak kunjung rampung dan dipublikasi.
"Sampai tahun ajaran baru ini kurikulum yang dimaksud tidak selesai. Padahal tidak perlu buat kurikulum baru, cukup menyederhanakan," kata Retno.
Menurut Retno, kurikulum darurat itu dibutuhkan agar guru dan murid tidak terbebani dalam pembelajaran selama pandemi. "Capaian target kurikulum yang normal tidak mungkin dilakukan di tengah pandemi," ujarnya.
Retno juga meminta, isi kurikulum darurat tersebut agar memperhatikan proses pembelajaran. Utamanya bagi siswa bidang sains dan teknologi, vokasi, serta disabilitas.
"Kurikulum juga harus akomodasi SMA bidang IPA yang harus memakai laboratorium, termasuk disabilitas. Mulai dijadwalkan materi esensial yang mana saja yang anak harus praktik," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sempat menjanjikan kurikulum darurat bakal dipublikasi pekan kedua Juli. Namun, hingga saat ini, kurikulum itu belum juga diluncurkan.
"Terkait kurikulum masa covid-19, Kemendikbud sedang menyiapkan. Dalam satu sampai dua hari ini akan diluncurkan Mendikbud (Nadiem Makarim)," kata kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Kemendikbud dengan Komisi X DPR, Kamis 9 Juli 2020. (der/fin)
