Kursi Menteri untuk PAN Sedang Disiapkan?

SMSI: Sutrisno Bachir Cukup Relevan Masuk Kabinet

Ilustrasi: Syaiful Amri/Fajar Indonesia Network

JAKARTA – Rumor reshuffle di kabinet Indonesia Kerja jilid ke dua Joko Widodo-Ma’ruf Amin makin santer terdengar. Ini seiring dengan dinamika yang muncul dan ternyata disambut beragam tanggapan sejumlah kalangan.

Beragam posisi strategis hingga sosok calon menteri pun silih berganti datang. Ini pun tidak terlepas dari kedekatan sosok tersebut dengan Presiden Joko Widodo sebagai pengambil kebijakan penuh atas waktu dan reshuffle yang digulirkan.

Dari sumber yang didapat Fajar Indonesia Network (FIN) reshuffle tetap akan bergulir. Ini pun tidak terlepas konstruksi politik yang terbentuk. Merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang digawangi Zulkifli Hasan, dan beberapa tokoh beken, menandakan ada kursi yang kiranya ditempati sejumlah tokoh PAN yang memang pantas.

Apalagi kehadiran Bang Zul-saapaan akrab pria kelahiran Lampung itu, membawa sejumlah tokoh sentral seperti Hatta Rajasa (Ketua Majelis Penasehat PAN) dan Sutrisno Bachir (Ketua Dewan Kehormatan PAN).

Dari keterangan Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, pertemuan itu memang tidak membahas soal arah koalisi. Apalagi minta jatah menteri.

PAN hadir menyambangi Istana Negara pada Senin (20/7) untuk berdiskusi. Memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo dalam penanganan wabah Virus Corona (Covid) baik dalam sektor pencegahan, kesehatan terutama sosial dan ekonomi.

”Bagi PAN, saatnya kita sebagai bangsa bahu membahu menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak Covid-19,” terang Eddy.

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal tersebut disampaikan Jokowi di hadapan para menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana. Ancaman itu dilontarkan karena Presiden Jokowi merasa tak puas dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19.

Di tengah perkembangan politik yang mencuat, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pun mendorong adanya perubahan signifikan terhadap gaya kerja menteri-menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

”Sejauh ini biasa saja. Hanya Pak Presiden yang begitu luar biasa mendorong skema kerja di luar kebiasaan. Beliau minta kerja kabinet tidak linier, yang itu-itu saja. Presiden menekankan adanya perasaan yang sama. Penekanan itulah yang memantik spekulasi bahwa, harus ada orang baru di Kabinet, yang mampu bekerja cepat dalam penanganan perbaikan ekonomi,” terang Ketua SMSI Pusat Firdaus kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Sejalan dengan itu, secara mengejutkan Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan komite itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang telah diteken Jokowi, Senin (20/7).

”Ini begitu jernih, kita melihat ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Presiden. Persoalan ancaman (reshuffle, Red) itu benar atau tidak. Hanya Presiden yang tahu. Tapi kode-kode itu sudah ditandai dengan statmen yang cukup menghujam. Hingga pembubaran Gugus Tugas. Nah, kode itu pun akan lebih singkron dengan sowannya petinggi PAN ke Istana. Ini hanya skenario mentah saya, soal siapa dan kapan rolling jajaran menteri itu bergulir kita bisa cermati bersama,” papar Firdaus.

SMSI juga melihat, kecenderungan Presiden Jokowi untuk menggunakan jasa kader-kader PAN sangat rasional. ”Coba tengok, beberapa kali Bang Zulhas bertemu dengan Presiden. Dalam kurun satu tahun ini saja. Lalu bagaimana kedekatan Presiden dengan Sutrinsno Bachir yang sejak 2014 menjadi sosok pendukung Jokowi. Lalu kedekatannya dengan Hatta Rajasa yang notabene mantan rivalnya. Semua cukup relevan,” imbuhnya.

Yang paling dominan, sambung Firdaus dua nama yang cukup menjadi perhatian dan kemungkinan masuk pada struktur ekonomi yakni Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. ”Ini bukan berpegan dari sekadar kedekatan. Tapi profesionalitas, pengamalam dan kemampuan men-direct pesan-pesan Presiden Joko Widodo,” imbuhnya.

FOTO: ANTARA

 

Kalau pun Presiden Joko Wododo menginginkan nama lain, seperti Sandiaga Uno, itu pun menjadi lumrah. ”Sandiaga Uno pernah di PAN meski singkat. Toh Sandiaga juga sosok yang cukup konsen dengan ekonomi kerakyatan. Sandiaga lebih cenderung pada sisi usaha, dibandingkan bermain pada ranah politik. Ini padanangan saja,” ungkap Firdaus.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi yakni PAN akan bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

”Poinnya jelas PAN akan bersama pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara gotong royong,” kata Viva Yoga.

 

Seluruh partai politik dan eksponen bangsa, kata dia, harus bekerja bersama untuk membangun peradaban. Kendati demikian, proses check and balances tetap harus ada.
Hal itu, menurut dia, ada di lembaga legislatif dan kekuatan masyarakat sipil yang sudah tumbuh berkembang. Hal itu yang dibutuhkan pemerintah dalam membangun demokrasi di Indonesia yang berkualitas dan bertanggung jawab.

 

Menurut dia, PAN akan terus bersama pemerintah dalam menggerakkan pembangunan nasional dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menciptakan masyarakat adil makmur, memakmurkan masyarakat Indonesia, dan membangun peradaban Indonesia.

Viva mengatakan bahwa silaturahmi antara Presiden Jokowi dan Zulkifli merupakan menyambung rasa kekeluargaan setelah Kongres V PAN di Kendari, Februari 2020.
Setelah kongres, kata dia, ada kesediaan waktu Presiden Jokowi untuk berkenan hadir pada saat pelantikan pengurus baru DPP PAN 2020—2025.

 

Namun, karena pandemi Covid-19, pelantikan dalam pertemuan fisik secara masif tidak memungkinkan. ”Lalu diganti dengan pelantikan sederhana sesuai dengan prosedur kesehatan pencegahan pandemi COVID-19,” ujarnya. (fin/ful)

INFOGRAFIS: Transfer Dana Pilkada Masih Tersendat