JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp7,79 triliun.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan, total dana yang sudah disalurkan itu untuk membiayai sebanyak 76.914 unit rumah.
Sedangkan, total penyaluran dana FLPP terhitung sejak tahun 2010 hingga per 13 Juli 2020 mencapai Rp52,15 triliun untuk membiayai 732.436 unit rumah.
"Kami harus pastikan bahwa rumah yang disediakan adalah rumah yang layak, dan masyarakat yang menerima FLPP pun juga harus tepat sasaran, sehingga penyaluran FLPP kami tepat guna," kata Arief di Jakarta, Sabtu (18/7).
BACA JUGA: Ketua Alumni 212: Aneh Ada Kelompok yang Ngaku Paling Pancasila Tapi Ogah Protes RUU HIP
Arief menybutkan, dana FLPP ini disalurkan oleh 38 Bank pelaksana dari 42 yang bekerja sama dengan PPDPP untuk 2020. Bank pelaksana terdiri dari 10 bank nasional dan 32 bank pembangunan daerah."Namun, pada minggu ke-4 Juli ini PPDPP merencanakan akan melakukan evaluasi terhadap 42 pelaksana FLPP," ujarnya.
Menurut Arief, bank pelaksana yang masih bekerja di bawah target yang telah disepakati akan segera diperingatkan untuk segera merealisasikannya.
"Sejauh ini target penyaluran dana FLPP masih on the track dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kami berharap bank pelaksana yang masih bekerja di bawah target untuk segera menuntaskan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.
PPDPP mencatat, hingga saat ini Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi bank pelaksana penyalur tertinggi sebanyak 39.739 unit, disusul oleh BNI sebanyak 7.682 unit, BTN Syariah 6.591 unit.
Selanjutnya BRI Syariah sebanyak 5.275 unit, BJB sebanyak 2.557 unit dilanjutkan oleh BRI sebanyak 2.205 unit, Bank Mandiri 1.415 unit, NTB Syariah 1.077 unit dan Artha Graha 1.027 unit serta Bank Sumselbabel 989 unit, sisanya disalurkan oleh bank pelaksana lainnya.
BACA JUGA: Gibran Calon Walkot Solo, Rizal Ramli: Jokowi Kebablasan
Adapun, per 13 Juli 2020, sebanyak 191.298 masyarakat terdaftar sebagai pengguna calon debitur. Dari jumlah itu, 78.391 user telah lolos subsidy checking dan sebanyak 76.834 masyarakat telah menerima FLPP."Sedangkan melalui Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) , PPDPP menjembatani ketersediaan hunian (supply) untuk memenuhi kebutuhan hunian (demand) bagi masyarakat, terutama MBR," terangnya.
Sementara itu, untuk lebih mempercepat penyaluran, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk menandatangani kerja sama pinjaman untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi senilai Rp850 miliar.
Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, bahwa dana tersebut akan disalurkan BTN ke dalam bentuk KPR Subsidi baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB).
"Kerja sama ini diharapkan menjadi stimulus tambahan untuk mendukung PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui sektor properti agar 170 lebih industri turunannya ikut bergerak dalam masa pandemi covid-19," kata Pahala.
Selain kerja sama pinjaman atau refinancing, BTN juga bermitra dengan SMF untuk transaksi sekuritisasi. Tercatat nilai sekuritisasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sebanyak 12 kali dengan nominal total sebesar Rp11,65 triliun.
"Refinancing tersebut merupakan bentuk dukungan SMF kepada pemerintah melalui BTN agar dapat lebih memaksimalkan dalam pembiayaan rumah untuk rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah," kata Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo.
