Tiga Bawaslu di Lampung Ketar-ketir Terkait Anggaran Pengawasan

HomePolitikTiga Bawaslu di Lampung Ketar-ketir Terkait Anggaran Pengawasan

BANDARLAMPUNG – Bawaslu Provinsi Lampung melakukan monitoring anggaran pengawasan di delapan daerah pelaksana pilkada serentak di Lampung. Hasilnya, ada tiga daerah yang belum 100 persen anggaran yang ditransfer pemdanya, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, sesuai data monitoring per Rabu (15/7), tiga daerah yang masih belum 100 persen anggaran pengawasannya adalah Bandarlampung, Waykanan, dan Pesisir Barat. Untuk Bandarlampung, kata Khoir, baru 31 persen di mana ada tambahan Rp1 miliar dari total per Juli.

Kemudian, untuk Waykanan, realisasi anggaran dari pemkab baru 41 persen. Di mana, akan dilakukan secara mencicil per bulan. Artinya, ada sisa anggaran 59 persen. Berdasarkan surat dari Pemkab, akan ditransfer untuk bulan Juli sebesar 22 persen, kemudian Agustus 22 persen, dan September 15 persen.

“Sementara Pesisisr Barat baru 60 persen, Di mana, maish menunggu pertemuan dengan Bdan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) nya, terkait penyaluran tahapan anggaran tahap kedua,” paparnya seperti dikutip dari Radar Lampung (Fajar Indonesia Network), Jumat (17/7).

Beberapa waktu lalu, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro melakukan monitoring ke Lampung dan meminta Pemda memenuhi anggaran pengawasan 100 persen ke masing-masing Bawaslu Daerah maksimal tanggal 9 Juli 2020.

Hal tersebut merujuk apda peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Jika melihat realisasinya yang belum 100 persen, diperkirakan masing-masing Bawaslu yang kekurangan anggaran hanya bisa mencukupi tahapan pengawasan hingga habis bulan Juli saja.

Terkait hal ini, khoir bilang mendorong masing-masing pemkab agar melakukan pemenuhan anggaran pengawasan yang ada di Bawaslu. Sebab, sudah tercantum dalam permendagri tersebut. “Tentunya kami juga akan memfasilitasi dan mendorong, agar pemenuhan anggaran pengawasan bisa 100 persen,” tegasnya. (abd)

Realisasi Anggaran Pengawasan dari Pemda ke Bawaslu per 15 Juli 2020

1. Lampung Selatan 100%

2. Lampung Timur 100%

3. Pesawaran 100%

4. Lampung Tengah100%

5. Waykanan 41%

6. Metro 100%

7. Bandarlampung 31%

8. Pesisir Barat 60%

Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung

Baca Juga

Berita Terbaru