PALEMBANG - Meski Pandemi Covid-19 masih mewabah, pelayanan publik tetap harus berjalan karena menyangkut hak masyarakat. Tapi tentu, penerapan standar protokol kesehatan menjadi acuan, salah satunya layanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang.
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof Dr Diah Natalisa mengatakan semua layanan publik harus produktif sesuai tupoksi masing-masing. "Kita harap Dukcapil Kota Palembang juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat," jelasnya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Disdukcapil Kota Palembang seperti dikutip dari Sumatera Ekspress (Fajar Indonesia Network Grup), kemarin.
Untuk memastikan itu, pihaknya pun melakukan kunjungan dan evaluasi layanan publik setiap tahun. “Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, perlu penerapan yang standar agar pelayanan tetap berjalan dan Covid-19 tetap bisa dicegah,” imbuhnya.
Dukcapil Kota sendiri sejauh ini sudah melakukan upaya memecah kerumunan dengan pelayanan online dan penerapan sosial distancing. "Petugas sebaiknya juga menggunakan sarung tangan. Apresiasi kami berikan karena Dukcapil telah memasang sekat-sekat pemisah," cetusnya lagi.
Sekda Kota Palembang, Drs Ratu Dewa MSi menjelaskan penerapan sistem online pelayanan kependudukan sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri bahwa pengurusan adminstrasi kependuduka juga bisa via online (dari rumah, red). “Ini sebagai upaya memaksimalkan pelayanan publik dengan mengurangi pertemuan antar orang di tengah pandemi Covid-19, serta menghindari percaloaan,” bebernya.
Pihaknya menyadari masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, integritas para pegawainya, mengurangi percaloan, dan mengikis pungli yang ada di Disdukcapil. “Tapi ini butuh proses dan waktu," sebutnya
Kepala Dinas Dukcapil, Ir Dewi Isnaini, MSi mengatakan untuk menimalisir dan menekan percaloan, Pemkot sangat intens memperhatikan Dukcapil. “Untuk layanan pembuatan e-KTP, kita buka via WhatsApp dan aplikasi. Tiga petugas bisa menerima sekitar 500 permohonan perhari. Saat ada pendaftaran dan penerimaan TNI, pernah sampai 800 orang perhari,” bebernya.
Kalau sudah daftar via online, pemohon akan diberitahu untuk datang ke Dukcapil. Pelayanana KK juga dilakukan online, tata caranya juga bisa dilihat di aplikasi. “Permintaan e-KTP bisa 1.500 per hari. Untuk akte kelahiran hingga Juni 2020, yang mengajukan sudah mencapai 13.916 pemohon,” pungkasnya. (nni/fad)
