Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

JAKARTA - Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu ditindaklanjuti dan dikuatkan melalui regulasi berupa Undang Undang. Langkah ini sangat tepat untuk menguatkan lembaga Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Rektor Universitas Widyatama, Prof. Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa Undang Undang dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa paska reformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara.

"Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," kata Obsatar kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).

Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia paska reformasi cukup memprihatinkan. Di mana banyak generasi muda yang tak mengetahui makna Pancasila. Untuk itu kedudukan BPIP yang diatur melalui Perpres No.7 Tahun 2018 harus diperkuat sehingga semua warga negara Indonesia memahami ideologinya sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa.

“Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan undang-undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," ucap Obsatar.

Obsatar mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara yang keberadaanya sangat diperlukan. Terlebih Indonesia memiliki masyarakat beragam. Karenanya, pembentukan Undang Undang harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan untuk mengubah isi sila dalam Pancasila.

“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," harap Obsatar. (dal/fin)