Pengelolaan Pajak Parkir Belum Maksimal

MAMUJU - Pemkab Mamuju harus berpikir kembali dalam melakukan peningkatan pajak parkir. Lantaran pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah.

Kepala Bappeda Mamuju, Irwan Wahid, mengatakan sampai saat ini pihaknya masih berusaha melakukan peningkatan terkait pajak parkir.

"Kita berharap bagaimana menggenjot sumber itu, termasuk pajak tersebut, target secara pasti ada. Tidak bisa kita gambarkan secara pasti, tetapi kita berupaya untuk meningkatkan sumber itu," kata Irwan Wahid saat diwawancarai seperti dikutip dari Sulbar Ekspres (Fajar Indonesia Network Grup), Kamis 9 Juli.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan PAD, Muhammad Tasrif menuturkan, pajak parkir saat ini hanya dilakukan pada dua objek yakni Hotel Grand Maleo dan Mall Matos. Untuk tahun 2020 pihaknya sudah menerima hasil pajak yang dibayarkan berdasarkan pungutan pajak.

"Januari masuk Rp120,094,280, Februari masuk Rp11,095,800, Maret masuk Rp9,734,690dan April masuk Rp1,468,180," terang Tasrif.

Ia menambahkan pihaknya juga masih bingung melakukan pungutan lantaran Perda Parkir sudah jadi tetapi belum disahkan.

"Kalau kami harapanya Perda segera disahkan supaya semuanya jelas. Karena kalau masih seperti ini, kami juga bingung dan bimbang mau di apa ini," tambahnya.

Sementara itu Bupati Mamuju Habsi Wahid, mengatakan bahwa Perda parkir sudah ada. Namun masih terbatas pada pelaku ekonomi konfesional.

"Hanya sekarang pelaku ekonomi di parkir ini masih terbatas di konfesional. Seperti Maleo dan Matos serta lainya itu ada retribusi seperti di pasar," tuturnya.

Namun, Ketua Bapemperda DPRD Mamuju Mervie Parasan, mengatakan bahwa Perda parkir belum ditetapkan lantaran harus terhenti akibat covid-19.

"Kemarin masih dalam pembahasan, tiba-tiba dana dipotong semua karena covid-19 sehingga penetapan terhenti," tandasnya. (idr)