JAKARTA - Lagi-lagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menagih janji kepala daerah yang berdasarkan data, ternyata belum memiliki itikat baik untuk mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020.
Padahal, tahapan Pilkada telah dimulai sejak 15 Juni lalu, dan untuk kelancarannya, penyelenggara Pemilu di tingkat daerah, baik KPUD, Bawaslu Daerah, maupun aparat keamanan, membutuhkan anggaran operasional yang bersumber dari NPHD.
”Tunggu saja saya akan mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya,” kata Mendagri, dalam Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, Kamis (9/7) di Royal Resto and Function Hall.
BACA JUGA: Nunggu Adzan dan Salat di Masjid, Baim Wong Bisa Bayar Utang Rp1,5 M
Tito juga menyatakan keprihatinannya atas pencairan NPHD yang belum tuntas di sejumlah daerah. Padahal, tahapan Pilkada telah berlangsung dan terus berlanjut, sementara penyelenggara membutuhkan anggaran yang cukup.”Begitu saya melihat data-data di Maluku Utara saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat keamanannya baru 35 persen, okelah tapi ada hijau-hijaunyanya, satu saja yaitu Kota Tidore Kepulauan, terima kasih banyak Bapak Walikota,” terangnya.
Meski telah memberikan kelonggaran waktu untuk mencairkan anggaran hingga 15 Juli, namun tak lantas pencairan dilakukan dengan alot. Mendagri sungguh berharap, pecairan dilakukan secepatnya. ”Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi tolong 100 persen,” pintanya.
BACA JUGA: Manfaat Cincin Pen*s dan Aturan Pakainya
Nah untuk memastikan persiapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik, Mendagri secara maraton berkunjung ke daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan.Menteri Tito juga mengungkapkan, setelah dari Ternate, rencananya ia akan langsung terbang ke Jayapura, Papua. Agenda kerja di Jayapura juga sama, mengecek persiapan Pilkada dan juga memberi pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 setempat. Sebelumnya, Mendagri juga berkunjung ke Makassar, Gowa, Medan dan daerah lainnya yang akan menggelar Pilkada.
”Setelah ini kami akan melanjutkan ke Jayapura. Saya sengaja mengadakan roadshow cepat karena masalah Pilkada ini adalah salah satu agenda nasional yang memang harus kita sukseskan dan kita laksanakan dan sebagai leading sektornya adalah dari Kemendagri, selain dari KPU, Bawaslu,” katanya.
Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga mendorong pemerintah memastikan anggaran dan penyediaan alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggara serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 agar berjalan sesuai protokol kesehatan.
Bamsoet juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tetap mengutamakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.
”Jaga prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Sebelumnya, KPU juga telah memaparkan kebutuhan APD dalam pelaksanaan Pilkada 2020, di antaranya masker kain sebanyak 13 juta lembar, masker sekali pakai untuk petugas KPPS sebanyak 304.927 boks. Selain itu, masker sekali pakai cadangan untuk pemilih di TPS sebanyak 609.854 boks, pembersih tangan, dan disinfektan. (fin/ful)
