Ngomong Pancasila Dibelokkan ke Komunis, Arief Poyuono: Ini Keliru!

JAKARTA - Perdebatan soal Pancasila sebagai ideologi bangsa ternyata belum juga selesai. Padahal, pelaksanaan Pancasila yang sebenar-benarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan bagi republik ini.

Jelas sudah, dibutuhkan lembaga yang kuat untuk operasionalisasi Pancasila. Terlebih selama ini, tidak ada lembaga yang benar-benar kuat untuk memastikan Pancasila menjadi pedoman bersama dalam bernegara.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, selama ini Pancasila hanya ada dalam pembukaan UUD 1945, tidak ada dalam pasal-pasal UUD 1945.

Maka ini yang menyebabkan, nilai Pancasila tidak dapat dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Sebenarnya setiap warga negara harus dipaksa untuk mematuhi Pancasila, karena itu merupakan ideologi negara. Tapi, kan hanya ada dalam pembukaan, tidak ada dalam pasal-pasal, jadi memang tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya,” papar Arief, dalam webinar yang membahas RUU Pelaksanaan Ideologi Pancasila bersama Rich & Famous Institute di Jakarta, Rabu (8/7).

Ditambahkannya, keinginan untuk memperkuat pelaksanaan Pancasila memang sangat wajar, kalau memang konsisten Pancasila sebagai ideologi negara.

Baca juga: Para Aktivis ”Tua” Nongol, Mereka Bicara Pancasila

”Kita membutuhkan UU yang memperkuat pelaksanaan Pancasila. Ini tidak berarti Pancasila berada di bawah UU, tapi butuh UU untuk mengatur pelaksanaan Pancasila. Butuh lembaga yang kuat. Harus ada UU yang khusus harus dijalankan setiap warga negara,” katanya.

Menurutnya, perdebatan yang terjadi belakangan ini di masyarakat sudah keliru. ”Karena bagaimana mungkin orang bicara Pancasila tapi justru isu dibelokkan ke komunis yang muncul,” ujarnya.

Dalam praktik selama ini, katanya, hanya organisasi politik atau organisasi masyarakat yang mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi, tapi tidak ada UU yang tegas menyatakan Pancasila sebagai dasar negara.

”Menurut saya sangat penting adanya UU yang memperkuat pelaksanaan Pancasila. UU itu harus wajib ditaati dan dilaksanakan setiap warga negara,” tegas Arief.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Unila Lampung, Maruly Hendra Utama, juga senada dengan Arief Poyuono. Menurutnya, Pancasila sebagai ideologi diterima semua pihak.

Namun, dalam praktik bernegara seringkali ditemukan berbagai kenyataan yang justru tidak menunjukkan nilai Pancasila.

Baca juga : Edhy Prabowo Mulai Pasang Badan