Copot Rieke Pitaloka dari Baleg DPR, Natalius Pigai Nilai PDIP Hanya Beralibi

JAKARTA- Partai PDI-Perjuangan mencopot Rieke Diah Pitaloka dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pemberhentian ini dikaitkan dengan kontroversi RUU HIP yang dibahas Baleg di DPR RI.

Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai menilai pencopotan Rieke hanya alibi dari PDIP. "Pencopotan Rieke Diah Pitaloka itu hanya alibi PDIP." Ujar Pigai dikutip dari akun twiternya, Kamis (9/7).

Dia menganggap bahwa, tidak ada guna PDI mencopot kader dari Baleg tanpa mengubah visi-misi. Sebab Pigai menilai, visi-misi PDIP mengancam ideologi pancasila.

"PDIP Partai tidak gentelmen. Tidak ada gunanya korbankan kader tanpa mencopot Visi, Misi PDIP yang isinya trisila, eka sila dan membunuh kreatifitas Individu. Visi Misi lah yang mengancam ideologi negara bukan Rieke." Kata Pigai.

RUU HIP jadi kontroversi sebab dikaitkan dengan upaya kebangkitan komunis. Aksi unjuk rasa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang dilakukan oleh organisasi keagamaan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunisme pada Rabu (24/6/2020) berbuntut panjang.

Sehingga terjadi aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa aksi di tengah unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR RI.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP menolak berbagai macam upayauntuk menggantikan ideologi pancasila.

"Karena itulah dukungan terhadap Pancasila sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara" ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7).

Ia berujar Pancasila telah terbukti efektif menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa. Dengan ideologi ini, kata dia, Indonesia dapat berdiri kokoh dan mampu menghadapi berbagai macam ujian sejarah.

"Melalui Pancasila pula kita tegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara teokrasi, bukan liberal, dan bukan fasisme," katanya. (dal/fin).