JAKARTA – Lagi-lagi atensi ditujukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu yang mendapatkan warning dari publik terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal dana penanganan Virus Corona (Covid-19) baik Pusat, Provinsi maupun Daerah.

Aktivis 98 Mahendra Utama mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar gelontoran anggaran untuk masyarakat terdampak wabah benar-benar menjadi prioritas. Pernyataan ini dilatarbelakangi karena durasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dengan segala eksesnya menjadi bukti ketidakberdayaan komunitas global.

”Ketidakberdayaan itu semakin nyata. Wajar sehingga resesi ekonomi 2020 pun menjadi konsekuensi logis yang harus diterima apa adanya. Statmen Presiden bahwa semua harus punya perasaan yang sama, itu kode. Nah pada posisi ini KPK kami minta pun bekerja, karena sumbang suara sudah di mana-mana. Soal bansos sampai macetnya pendistribusian,” papar Mahe kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Selasa (7/7).

KPK, sambung dia, pasti tahu bagaimana fungsi pengawasan itu digerakan secara simultan. Agar mereka yang berupaya membobol ”uang sakit” ini tidak kelawatan dan makin merajalela. ”Pernyataan Presiden itu feeling, ada ketidakberesan. Waspada jangan sampai dibobol oleh penumpang gelap,” timpal Mahe lewat sambungan telepon.

Publik, sambung dia, sudah menunggu hasil kerja KPK atas pengawasan dana wabah ini. ”Kami soroti. Dan atensinya pasti sudah masuk. Dan mungkin ratusan laporan yang ada. Ada baiknya segera dijawab. Masyarakat ingin lihat siapa oknum yang berani menyimpangkan dana segar itu,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya tetap berkomitmen untuk mencegah penyimpangan penggunaan dana penanganan Covid-19 melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya termasuk di daerah.

”Bantuan sosial tetap harus berjalan. Tidak juga terhambat karena adanya Pilkada. Tentu semua dilakukan dengan akuntabilitas dan KPK bertindak tegas bila ada fenomena korupsi yang merugikan keuangan negara,” singkat Firli.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan penyaluran bansos jangan dipandang selalu terjadi tindak pidana korupsi. ”Jangan dipandang bansos ini selalu korupsi. Biasa itu kalau 10 dibagi satu salah, sudah pasti yang satu yang diributin yang sembilan kan tenang-tenang saja,” kata Pahala melalui diskusi daring “Jaga-in Bansos Bareng KPK” di Jakarta.

Ia menyatakan sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan pada Jumat (29/5), KPK telah menerima sekitar 600 aduan masyarakat. ”Ya kan datanya terangkum. Ada 600 tetapi sudah terseleksi sudah ditelepon orangnya, hampir 200-an itu aduannya sudah didata kok tidak dapat (bansos). Kami janji akan direspons semua bukan oleh KPK ya. KPK menerima pengaduan diverifikasi terus kami sampaikan ke inspektorat ke pemda masing-masing dan kami bilang 7 hari kasih tahu kami,” ungkapnya.

Tetap saja Pahala mengingatkan agar pemda dapat mengevaluasi kriteria penerima bansos. ”Beberapa pengaduan ada, misalnya, ini rumahnya sudah kosong kok masih ada didaftar itu tolong di-update ke pemda masing-masing, tolong kasih tahu ini orangnya sudah pindah, sudah meninggal atau apa atau ini orang sudah tidak miskin lagi,” urai Pahala.

Nah, isu menarik selama aplikasi JAGA Bansos diluncurkan, yakni soal faktor keamanan pengadu. ”Ya kan ternyata isu yang namanya dulu kan kalau saya lapor aman tidak, kami bilang tidak isu tetapi karena ada nomor handphone dan dilihat pemdanya mereka merasa faktor keamanan, tidak terbukti tuh,” timpal Pahala. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here