PRABUMULIH – Belum jelas kapan pandemik Covid-19 ini berakhir, APBD di 2021 tidak akan jauh berbeda pada 2020 ini.
Informasi dihimpun koran ini, APBD akan tetap ada pemangkasan anggaran untuk pengalihan penanganan Covid-19 dilakukan Pemerintah Pusat sebesar 40-45 persen. Setidaknya, Prabumulih akan kembali kehilangan APBD sekitar Rp 400 miliar.
Walikota (Wako), Ir H Ridho Yahya MM dikonfirmasi awak media, Jumat lalu (3/7/2020) tidak menampik hal itu.
“Betul, makanya APBD Induk 2021 telah kita lakukan penyesuaian atau re-anggaran dengan APBD Induk sebesar Rp 700-800 miliar saja,” ujar orang nomor satu di kota ini seperti dikutip dari Prabumulih Pos (Fajar Indonesia Network Grup), belum lama ini.
Maka dari itu, sebut suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini mengatakan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus pintar menarik dana dari Provinsi dan juga Pemerintah Pusat.
“Prabumulih, tidak bisa menjalankan program dan membangun dengan dana APBD segitu. Makanya, Kepala OPD diharapkan berlomba-lomba melobi pusat, agar ada dana masuk ke Prabumulih lewat program pembangunan tentunya,” ujar ayah tiga anak ini.
Sambungnya, dana tersebut langsung dipotong lewat Dana Alokasi Umum (DAU), untuk penanggulangan Covid-19 di seluruh Indonesia.
“Langsung dipotong dari pusat, bukan untuk penanggulangan Covid-19. Tetapi, seluruh Indonesia,” tukasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), H Jauhar Pahri SE Ak CA terpisah dikonfirmasi, tidak menampik hal itu.
“Kita tidak berani menjalankan APBD dengan Rp 1,1 triliun dengan adanya pandemik Covid-19 dan pemangkasan terjadi. Makanya, kita sesuaikan dengan APBD tahun ini hanya Rp 700 miliar saja,” ujarnya.
Kata Jauhar, hal itu diatur PP No 72/2020 mengatur PP No 54/2020 tentang perubahan poster anggaran APBD.
“DBH kita juga, bakal ada pemangkasan dari pusat terkait kondisi Covid-19. Makanya, Pak Wako ini meminta kita menyusun anggaran dengan realitas dengan keadaan dengan pandemik Covid-19,” bebernya.
Sebutnya, meski dengan dana yang ada Prabumulih harus tetap membangun. Makanya, ada seruan dari Wako harus bisa ke Provinsi dan Pusat menjadi dana bagi Prabumulih.
“Pembangunan harus tetap berjalan, meski dengan kondisi ini,” tukasnya. (03)
