Kebiri Pelakunya! Kasus Pemerkosaan Anak di P2TP2A Lampung Timur

Beranda Hukum dan Kriminal Kebiri Pelakunya! Kasus Pemerkosaan Anak di P2TP2A Lampung Timur

JAKARTA – Kasus pemerkosaan anak korban kekerasan seksual oleh relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Lampung Timur, menjadi atensi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Selain dipecat, pelaku juga harus dihukum berat.

“Saya meminta aparat penegak hukum di Lampung Timur mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan segan-segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” tegas Ayu Bintang di Jakarta, Senin (6/7).

Dia meminta Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari segera menonaktifkan pelaku dari P2TP2A Lampung Timur. Menurut Ayu Bintang, sebagai anggota P2TP2A Lampung Timur, pelaku seharusnya melindungi korban.

“Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku bisa diancam dengan pemberatan hukuman. Namun, penjatuhan pidana sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum,” jelasnya.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman hukuman pidana kepada pelaku kejahatan seksual anak diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidananya. Atau maksimal 20 tahun bila pelaku merupakan aparat yang menangani perlindungan anak.

Pemberatan hukuman juga dapat berupa pidana tambahan dalam bentuk pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

“Saya sangat menyesalkan kasus ini terjadi. Apalagi pelakunya merupakan anggota lembaga masyarakat yang dipercaya dan sebagai mitra pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ucapnya.

P2TP2A merupakan lembaga yang dipercaya sebagai rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Sementara itu, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar mengatakan pelaku bukan ASN atau tenaga honorer. Dia adalah relawan P2TP2A Kabupaten Lampung Timur. “Pelaku ini relawan yang direkrut untuk menjadi pendamping bekerja sama dengan dinas di daerah,” kata Nahar di Jakarta, Senin (6/7).

Menurutnya, P2TP2A terdiri atas berbagai unsur yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. Pelaku termasuk sebagai anggota P2TP2A yang diputuskan melalui surat keputusan (SK) Bupati Lampung Timur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, sudah beberapa hari ini memantau kasus tersebut. “Prinsipnya, kalau ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, maka harus diproses secara hukum. Siapa pun pelakunya,” tegas Nahar.

Dia membenarkan pelaku dapat diancam hukuman lebih berat karena b berstatus relawan P2TP2A. Apalagi tugasnya melindungi anak korban. “Proses penyelidikan dan penyidikan harus benar. Kita serahkan ke polisi sambil tetap menghormati hak korban dan pelaku. Tidak ada kompromi dengan kejahatan seksual. Kepentingan terbaik anak harus dinomorsatukan,” paparnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur, lanjutnya, akan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pelindungan selama proses hukum kasus tersebut berjalan. “Sementara ini korban ada di tempat aman yang disepakati. Ada organisasi yang mau melindungi serta mendampingi proses hukumnya. Ini menjadi atensi kami dan terus dilakukan pemantauan,” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru