Dari Kasus Lampung, Diah Pitaloka Desak RUU PKS Dilanjutkan

Pecat, Bintang Minta Zaiful Bokhari Segera Nonaktifkan Pelaku

Anggota DPR Komisi VIII Diah Pitaloka. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Sangat relevan jika dari kasus Lampung, DPR segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penegasan ini disampaikan politisi PDI Perjuangan Diah Pitaloka.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menegaskan, kasus pemerkosaan yang dilakukan Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) di Lampung Timur adalah bagi terkecil dari sederet kasus yang terjadi di Indonesia.

”Jelas ya, kasus pelecehan di Lampung Timur itu menjadi bukti nyata bahwa UU PKS tetap harus dilanjutkan. Tanpa adanya payung hukum, tetap mungkin terjadi penyelewengan juga, lihat saja kasus PPTPPA di Lampung Timur ini buktinya,” beber Diah Pitaloka, Senin (6/7).

Parahnya lagi, sambung dia, keluarga sengaja menitipkan korban ke lembaga pemerintah itu untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan.

”Ini menunjukkan pentingnya landasan hukum bagi korban kekerasan seksual,” imbuhnya.

Pelaku pelecehan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang seharusnya melindungi korban.

”Ingat lho, kekerasan seksual itu bisa dari mana saja. Dalam kasus di Lampung Timur, orang yang memiliki otoritas juga bisa melakukan pelecehan,” tegasnya.

Tidak adanya landasan hukum membuat perlindungan, membuat korban pelecehan semakin sulit karena mereka tidak mendapat jaminan perlindungan sekalipun meminta kepada lembaga pemerintah.

”Sekali lagi saya dari PDI Perjuangan, mendesak RUU PKS tetap dibahas,” tegasnya.

Penegasan serupa disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmavati mendengarkan pertanyaan dari anggota Komisi VIII DPR RI. (Foto: Iwan Tri/ Fajar Indonesia Network)

 

Bintang dengan tegas meminta anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Lampung Timur yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada anak segera dipecat dan ditindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

”Kami meminta aparat penegak hukum setempat mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak segan-segan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” kata Bintang.

Bintang juga meminta Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari untuk segera menonaktifkan pelaku dari P2TP2A Lampung Timur karena diduga melakukan perkosaan kepada anak korban kekerasan seksual yang seharusnya dia lindungi.

Menurut Bintang, sebagai anggota P2TP2A Lampung Timur yang seharusnya melindungi korban, pelaku bisa diancam dengan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penjatuhan pidana sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum.

Pemberatan hukuman juga dapat berupa pidana tambahan dalam bentuk pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

”Saya sangat menyesalkan kasus ini terjadi dan dilakukan terlapor yang merupakan anggota lembaga masyarakat yang dipercaya dan sebagai mitra pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-Undang.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman hukuman pidana kepada pelaku kejahatan seksual anak diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman pidananya atau maksimal 20 tahun bila pelaku merupakan aparat yang menangani pelindungan anak. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here