Beranda Politik Awas, Cakada Mantan Pecandu

Awas, Cakada Mantan Pecandu

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Pilkada Serentak bakal dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang. Partai politik harus memperhatikan secara serius rekam jejak calon yang hendak diusung. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti figur bakal calon kepala daerah (Cakada) yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Calon yang diusung oleh parpol harus clear. Jangan ada yang pernah berurusan dengan narkoba. Atau mantan pecandu. Tes bebas narkoba sangat diperlukan untuk calon kepala daerah,” tegas Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardi di Jakarta, Senin (6/7).

Apabila, ada calon kepala daerah mantan pecandu, pengedar, dan bandar narkoba, maka hal ini akan menjadi tantangan terhadap kualitas demokrasi Pilkada.

“Ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengguna, pengedar dan bandar narkoba maju Pilkada. Harusnya parpol sebagai tempat lahirnya sumber daya manusia pada wilayah politik mendukung putusan MK dengan melakukan screening. Karena ini berkaitan dengan integritas dan kualitas parpol. Karena itu, kita semua harus mengawasinya,” paparnya.

Arya menegaskan persoalan narkoba di Indonesia harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Seperti diketahui, MK telah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak pada 2020 ini jangan memanfaatkan bansos selama pandemi COVID-19 ini.

“Pilkada di masa pandemi COVID-19 ini berpotensi terjadinya pelanggaran bagi petahana yang memanfaatkan kondisi bagi-bagi bantuan. Dalam Gugus Tugas COVID-19 itu, kepala daerah sebagai ketuanya. Kalau ini tidak didasari etika dan moral yang baik, maka penyalahgunaan Bansos COVID-19 untuk kepentingan pribadinya atau politiknya bisa muncul,” ujar Abhan.

Dia berharap, hal ini jangan sampai dilakukan petahana. Sebab, dapat menciderai demokrasi dalam pilkada, bahkan berpotensi pelanggaran. “Sebagai Gugus Tugas COVID-19, semestinya bukan dicampuradukkan dengan kepentingan politik,” imbuhnya.(rh/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

[300x250]