UNESCO Diminta Prioritaskan Pendidikan Hadapi Covid-19

JAKARTA - Duta Besar Indonesia/Delegasi Tetap Indonesia untuk UNESCO, Arrmanatha Nasir pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis meminta, UNESCO sebagai organisasi pendidikan, keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memprioritaskan sektor pendidikan dalam penanganan krisis virus corona (covid-19).

Menurut Arrmanatha, pandemi covid-19 telah menyebabkan sekolah di lebih dari 165 negara ditutup, sehingga akses pendidikan bagi 1,5 miliar pelajar di seluruh dunia menjadi terganggu.

"Makanya, UNESCO dipandang perlu melakukan penyesuaian program dan anggaran dengan memprioritaskan dukungan kepada negara anggota, khususnya negara berkembang di sektor pendidikan," kata Arrmanatha melalui siaran pers, Senin (6/7)

Arrmanatha mengatakan, berbagai langkah konkrit yang telah diambil pemerintah Indonesia dalam upaya mitigasi dampak covid-19 terhadap sektor pendidikan, seperti memperkuat pembelajaran jarak jauh khususnya melalui kemitraan swasta dengan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara lain di UNESCO.

"Di Indonesia, berbagai initiative telah diambil Pemerintah untuk memastikan berlanjutan pendidikan saat covid-19, seperti program antara lain Rumah Belajar SPADA, guru berbagi, dan program pembelajaran melalui siaran televisi" tuturnya.

Arrmanatha juga menyampaikan, rencana Indonesia untuk mengaplikasikan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu fitur tetap kurikulum pendidikan di Indonesia.

"Pemerintah pun berencana meningkatkan training bagi para guru agar dapat menerapakan pembelajaran jarak jauh, serta mendorong akses digital yang lebih luas untuk semua pelajar." ujarnya.

Arrmanatha menegaskan, pandemi covid-19 menunjukkan pentingnya kerja sama dan solidaritas internasional. Sebagai negara promotor kerja sama multilateral, Indonesia mendorong agar UNESCO sebagai organisasi multilateral berkontribusi secara konkrit pada upaya migitasi dan adaptasi covid-19.

"UNESCO perlu mendorong langkah bersama dan memperkuat kerja sama multilateral melalui isu-isu yang menjadi tanggung jawabnya seperti pendidikan, sains, kebudayaan, akses dan penyebaran informasi dan komunikasi," pungkasnya. (der/fin)