Aksi Meredup, PDIP Tegaskan Sikapnya

JAKARTA – Pasca pembakaran bendera PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu ini kian disorot. Ini tidak terlepas dari isu miring yang terus menyerang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Dalam posisi ini, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu kembali menegaskan sikapnya tetap berkomitmen menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila, bukan negara komunis, sekuler, liberal, ataupun fasis. Di sisi lain, tetap mempercayai proses hukum yang sedang berjalan.

Sementara kasus pembakaran bendera PDIP di polisi ternyata belum menunjukkan kabar memuaskan. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, para kader banteng nurut pada arahan Ketumnya, Megawati Soekarnoputri. ”Seluruh DPC melakukan langkah-langkah hukum yang bermartabat dan menjunjung tinggi hukum, ini sesuai dengan instruksi ketua umumm” terang Hendrawan, Minggu (5/7)/

Ia pun menegkan, PDIP mempercayai kepolisian untuk mengusut kasus pembakaran bendera yang dilakukan dalam aksi demo tolak RUU HIP di Gedung DPR pada Rabu 24 Juni lalu. Tetapi PDIP, juga terus memantau perkembangan pengusutan kasus ini di kepolisian. ”Kami tentu memantau proses dan progres yang ada. Dan kami mempercayai institusi kepolisian,” tutup dia.

BACA JUGA: Jalak Harupat Jadi Venue Piala Dunia, Kabupaten Bandung Siap Mendunia

Sementara itu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan Polda Metro Jaya, menegaskan menyelidiki kasus pembakaran bendera Partai PDIP saat aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) lalu sedang berjalan.

Penyidik sudah meminta keterangan lima orang dari pelapor dan saksi ahli. ”Sudah ada lima orang yang diklarifikasi karena sudah masuk penyelidikan, diantaranya dua saksi ahli dan tiga pelapor sendiri," ujar Yusri. Pasal yang dilaporkan, lanjutnya, adalah Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 156 KUHP terkait tindak pidana kekerasan, perusakan terhadap barang berupa pembakaran bendera PDI Perjuangan dan atau penghasutan untuk menyatakan pernyataan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap golongan partai politik PDI Perjuangan.

Sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tim hukum menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Diharapkan, pelakunya dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

”PDI Perjuangan bersama segenap komponen bangsa lainnya menolak berbagai upaya baik dari ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang mencoba mengganti Pancasila. Karena itulah dukungan terhadap Pancasila sebagaimana sering disuarakan akhir-akhir ini, termasuk oleh mereka yang sebelumnya memiliki pandangan ideologi berbeda, merupakan dialektika kemajuan yang semakin menunjukkan kebenaran terhadap Pancasila sebagai ideologi negara,” papar Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (5/7).

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok ekstrim kiri maupun ekstrim kanan yang mencoba mengganti Pancasila. Penegasan Hasto soal sikap PDIP itu terjadi di tengah upaya sekelompok massa yang memojokkan partai yang didirikan Proklamator RI Soekarno itu, sebagai partai komunis dan berusaha mengganti Pancasila.

BACA JUGA: Waduh! Ternyata Antivirus Kementan Belum Diuji Coba ke Covid-19

Padahal partai berlambang banteng yang diketuai putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri itu, justru yang selama ini dikenal publik sebagai partai berideologikan Pancasila. Bahkan pernyataan sikap politik dan kebijakannya selalu bertemakan Pancasila. Hasto menjelaskan bahwa proses kelahiran Indonesia melalui perjuangan panjang, hingga akhirnya merdeka karena kekuatan sendiri.

Indonesia, sambung Hasto, berdiri dengan landasan kokoh yang digali melalui pemikiran yang jernih, membumi, visioner, serta terus menggelorakan semangat pembebasan dari segala bentuk penjajahan, khususnya kapitalisme dan imperialisme.

Maka terbukti dengan Pancasila, Indonesia bersatu dan mampu menghadapi berbagai ujian sejarah seperti kemampuan memadamkan pemberontakan PKI, DI/TII, Permesta, Pemberontakan RMS, dan lain-lain. Terbukti pula dengan Pancasila, Indonesia bersatu untuk semua dan setiap warga negara setara.

”Dengan Pancasila kita selalu satu, berbeda dengan Yugoslavia, Uni Soviet yang terpecah belah, juga Yaman, Irak, Suriah dan lain-lain, yang terus dihadapkan pada krisis akibat perang yang tidak kunjung usai. Karena itulah adanya falsafah hidup, falsafah dasar, dan juga alat pemersatu seperti Pancasila selalu kita syukuri,” jelas Hasto.

Dengan ideologi yang menjadi pemersatu tersebut, ditegaskannya bahwa Pancasila jelas terbukti efektif menjadi dasar dan tujuan kehidupan berbangsa. ”Melalui Pancasila pula kita tegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara komunis, bukan negara teokrasi, bukan liberal, dan bukan fasisme. Indonesia adalah negara Pancasila, suatu konsepsi negara kebangsaan yang berdiri di atas paham individu atau golongan,” jelasnya.

Ditambahkan Hasto, dengan Pancasila pulalah maka Bangsa Indonesia mampu mengatasi berbagai paham yang antiketuhanan dan antikemanusiaan. ”Pancasila berbeda dengan paham ekstrimisme radikal. Berbagai bentuk bom bunuh diri sebagaimana terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018, adalah contoh paham yang buta terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan," tuturnya.

Kini saatnya seluruh bangsa Indonesia bersatu teguh dalam Pancasila di tengah ancaman isme (paham) yang tak sesuai dengan jalan hidup bangsa Indonesia. ”Saatnya kedepankan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa yang bertanah air satu, Indonesia,” pungkas Hasto. (fin/ful)