JAKARTA – Pencairan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak bisa 100 persen hingga akhir 2020. Meski demikian ada kemajuan setiap bulan karena sebagian bantuan yang disalurkan sesuai tugas Kementerian Sosial (Kemensos).

”Awalnya, bansos yang diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni 2020. Namun, pemerintah kemudian memperpanjang penyaluran bansos hingga akhir tahun ini dengan nilai yang dikurangi dari Rp600.000 per bulan menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020 (Selengkapnya lihat grafis),” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam jumpa pers virtual BNPB di Jakarta, Selasa (30/6).

Untuk wilayah Jabodetabek, bansos itu diberikan dalam bentuk paket sembako. Sedangkan, bansos di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran yang sama dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli-Desember 2020. ”Total jumlah bansos Jabodetabek mencapai Rp6,8 triliun dan bansos tunai di luar Jabodetabek mencapai Rp32,4 triliun,” jelanya.

BACA JUGA: India Blokir Puluhan Aplikasi Ponsel dari Cina

Bansos Jabodetabek terjadi penambahan karena episentrum Covid di Jabodetabek. Kondisi ini juga diimbangi dengan percepatan dari sisi pendataan dan pembayarannya atau pembelian manfaatnya. Nah dari data yang terakumulasi total belanja perlindungan sosial dampak Covid-19 mencapai Rp203,9 triliun atau sudah terealisasi sekitar 28,63 persen per 16 Juni 2020 berdasarkan data Kementerian Keuangan.

Selain anggaran bansos itu, juga program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp37,40 triliun, sembako Rp43,60 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik pangan sembako Rp25 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp31,8 triliun.

Untuk diskon listrik, lanjut dia, diberikan langsung kepada 27 juta rumah tangga yakni gratis untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk daya listrik 900 VA. Sedangkan kartu prakerja, kata dia, sudah berjalan meski saat ini sedang dievaluasi mekanismenya mencermati masukan yang diberikan kepada pemerintah.

BACA JUGA: Gerakkan Sektor Riil, Uang Negara Parkir Rp30 T ke Bank BUMN

Sementara untuk belanja kesehatan, Menkeu menegaskan, tidak hanya berada di Kemenkes, tetapi juga di Gugus Tugas dan BPJS Kesehatan. ”Dalam hal ini ada yang berpersepsi bahwa anggaran kesehatan baru cair sedikit, seolah-olah itu hanya tanggung jawabnya Kemenkes, sebenarnya tidak juga, karena memang banyak jalurnya,” terangnya.

Menkeu menjelaskan pemerintah menganggarkan Rp87,55 triliun untuk belanja bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Sebagian dari anggaran itu, kata dia, merupakan belanja tambahan yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 seperti pembelian alat pelindung diri (APD) dan peningkatan kapasitas rumah sakit yang merupakan belanja Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, juga diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk membayar biaya perawatan kepada rumah sakit. Pemerintah juga memberikan insentif pajak yang diberikan langsung kepada rumah sakit untuk jasa kesehatan. ”Pemerintah akan terus memantau perkembangan semua pos belanja Covid-19 agar mempercepat penanganan bidang kesehatan sekaligus mendorong perekonomian dan menekan masalah sosial,” jelasnya.

BACA JUGA: Barcelona vs Atletico Madrid: Berharap El Real Terpeleset

Adapun rincian belanja bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun itu yakni belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp65,80 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp3 triliun.

Kemudian, Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun dan insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 triliun. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna menegur sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara karena dinilai kinerjanya belum optimal di tengah pandemi. Kepala Negara juga menyinggung serapan anggaran penanganan Covid-19 yang masih rendah, salah satunya untuk pos kesehatan yang baru mencapai 1,53 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here