Sidang Vonis, Imam Nahrawi Berharap Bebas

Beranda Hukum dan Kriminal Sidang Vonis, Imam Nahrawi Berharap Bebas

JAKARTA – Sidang vonis kasus suap dana hibah KONI dengan terdakwa eks Menpora Imam Nahrawi digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6). Imam dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa KPK.

Melalui kuasa hukumnya Samsul Huda, Imam berharap divonis bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

“Kami berharap majelis hakim memutuskan bebas atau lepas dari tuntutan, karena saudara mantan Menpora Imam Nahrawi tidak tahu menahu perkara yang didakwakan kepada yang bersangkutan,” kata Samsul Huda, Senin (29/6).

Baca Juga: Imam Nahrawi Dituntut 10 Tahun Penjara Plus Cabut Hak Politik

Pembacaan vonis terhadap Imam akan dibacakan majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai Rosmina.

Imam dituntut penjara 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sebab menurut jaksa, Imam dinilai terbukti menerima suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

JPU KPK juga mewajibkan Imam Nahrawi membayar uang pengganti sebesar Rp19.154.203.882 yaitu sejumlah suap dan gratifikasi yang dinikmati Imam.

“Memang semua tuduhan tidak terbukti. Dia hanya menjadi korban persekongkolan jahat pihak-pihak lain yang justru menjadi pelaku tindak pidana korupsi,” tambah Samsul.

Menurutnya, Imam pun tidak punya persiapan khusus menjelang vonis tersebut. Imam rencananya akan mengikuti pembacaan vonis secara “online” dari gedung KPK.

“Kami sudah bantah semua tuduhan sebagaimana dijelaskan dalam pledoi pribadi dan pledoi tim penasihat hukum,” ungkapnya.(gw/fin)

Baca Juga

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Penegak Hukum Harus Kooperatif, Perpres Supervisi Jadi Pengingat

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang supervisi tindak pidana korupsi (tipikor) dapat menjadi pengingat...

Buronan Hiendra Soenjoto Akhirnya Ditangkap

JAKARTA - Buronan Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditangkap karena terjerat kasus dugaan suap...

Narkoba Dominasi Perkara

BUNGURSARI – Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi dari sejumlah perkara yang ada. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik mencatat hingga kini sebanyak...

Tunggu Laporan Sepeda Lipat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ke Direktorat Gratifikasi KPK....

Berita Terbaru

Infografis: 20 Provinsi Tak Naikan UMP

JAKARTA - Sebanyak 20 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut...

KPK Ingatkan KSP, Sepeda Sumpah Pemuda Barang milik Negara

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mencatatkan penerimaan sepeda edisi Sumpah Pemuda dari CEO PT Roda Maju Bahagia...

Muslim Harus Marah Jika Nabi Muhammad Dihina? Begini Penjelasan Ustad Syafiq

JAKARTA- Ummat Islam dunia marah dengan sikap pemerintah Prancis yang membiarkan karikatur Nabi yang diterbitkan oleh majalah Charlie Hebdo. Oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron,...

Charlie Hebdo Buat Karikatur Cabul Erdogan

PARIS - Majalah satir Prancis, Charlie Hebdo, ikut memanaskan perseteruan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dengan memasang karikatur di majalah terbarunya. Majalah itu...

Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit

JAKARTA – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap perhelatan pesta demokrasi harus terus dikumandangkan. Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama...

Nusantara

Libur Panjang, Bupati Azwar Anas Imbau Warga Taati Prokes di Tempat Wisata

JAKARTA- Libur panjang pada pekan ini berjalan sejak 28 Oktober hingga 1 November 2020. Sejumlah tempat wisata dipastikan ramai dengan pengunjung. Bupati Banyuwangi Abdullah...

Antisipasi Munculnya Klaster Baru

MAROS - Polres Maros menyiagakan 90 personel mengawasi tempat wisata. Antisipasi munculnya klaster baru Covid-19. Kapolres Maros, AKBP Musa Tampubolon, mengatakan, masa liburan panjang ini membuat...

News

Angkasa Pura I Layani 103.506 Penumpang pada Hari Pertama Libur Panjang Maulid Nabi

JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat trafik penumpang sebesar 103.506 orang di 15 bandara pada 28 Oktober di masa arus mudik libur...

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup Di Sumbawa

JAKARTA - Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota menentukan mutu pendidikan di suatu daerah. Terlebih, pimpinan di pemerintah kabupaten atau kota bertanggung...

Ceramah Felix Siauw Dibatalkan, Denny Siregar: Gak Pantas UGM Dapat Ceramah dari Orang Model Ini

JAKARTA- Ustaz Felix Siauw rencananya akan mengisi kajian di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM)....

Narkoba Dominasi Perkara

BUNGURSARI – Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya terbilang tinggi dari sejumlah perkara yang ada. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik mencatat hingga kini sebanyak...

Tunggu Laporan Sepeda Lipat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ke Direktorat Gratifikasi KPK....

Hukum Dinomor-duakan, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Banding

JAKARTA - Dua terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru...

Pelajar Tetap Dipidana

JAKARTA - Polda metro Jaya menangkap 11 pelajar penyebar hasutan melalui media sosial serta terlibat bentrokan dengan petugas dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law...