Pilkada, Daerah Rawan Dibedah

HomeHeadlinePilkada, Daerah Rawan Dibedah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi wasit yang objektif dan netral dalam helatan Pilkada Serentak 2020. Ini sejalan dengan hasil pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu yang merilis 50 kabupaten/kota memiliki kerawanan paling tinggi di tengah pandemi Covid-19.

”Yang berkaitan dengan masalah manajemen, kami berharap pada teman-teman Bawaslu, semua jajaran, karena posisi Bawaslu dalam kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa menjadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral,” kata Mendagri Tito dalam acara Launching Pengawasan dan Pemutakhiran Indeks Kerawanan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (23/6).

Mendagri juga berharap, pesta demokrasi pada 270 daerah ini menonjolkan isu penanganan Covid-19 bagi peserta Pilkada, sehingga mampu meredam konflik yang biasa terjadi pada sebuah elektoral, misalnya saja isu-isu primordial seperti menguatnya politisasi isu SARA.

”Saya kira jika isu sentral ini isu besarnya adalah masalah efektivitas daerah dalam menangani Covid dan dampak sosialnya, maka akan dapat menegasi atau mereduksi potensi isu-isu yang bisa menjadi primordial atau yang sering kali menjadi masalah atau konflik dalam Pilkada, masalah suku, ke-RAS-an, masalah keagamaan, isu ini bisa tertekan dengan adanya isu tentang penanganan Covid dan dampak sosialnya,” tuturnya.

BACA JUGA: Disdikbud Pastikan PPDB Online SMP Tetap Lalui Tahapan Verifikasi

Oleh karenanya ia meminta peserta Pilkada baik petahana maupun penantang untuk mengedepankan isu-isu yang berkenaan dengan penanganan Covid-19 untuk merebut hati masyarakat. Para peserta dapat beradu gagasan, ide, berlomba dalam inovasi penanganan Covid-19 serta dampaknya.”Ini adalah adu gagasan untuk menekan penyebaran Covid, nanti akan dinilai oleh masyarakatnya apakah mampu atau tidak menangani Covid,” ujar Mendagri Tito.

Di akhir sambutannya, ia kembali menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang puncak pemilihannya akan dilaksanakan pada 9 Desember. Ia pun berharap, semua tahapan berjalan dengan lancar, sukses, dan aman Covid-19.

”Kami dari Kemendagri akan terus mendukung upaya-upaya dari KPU, Bawaslu dan juga teman-teman yang menjadi stakeholder dalam menangani Pemilu, dan semoga Pilkada 9 Desember dalam semua tahapan ini dapat berjalan lancar, tidak terjadi konflik fisik, yang terjadi sekali lagi adalah adu gagasan intelektual dalam penanganan Covid dan dampaknya,” tutup Mendagri Tito.

Sementara itu Bawaslu RI telah memetakan empat konteks potensi kerawanan Pilkada serentak 2020 dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang baru saja dimutakhirkan. Anggota Bawaslu RI M. Afifuddin mengatakan empat konteks tersebut yakni konteks sosial, politik, infrastruktur daerah, dan pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Nani: Tidak Khawatir Jika Sakit Karena Ada Program JKN-KIS

Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.

Beberapa kabupaten kota yang terindikasi rawan tinggi konteks sosial adalah Kabupaten Kotabaru, Manokwari Selatan, Sleman, Kaimana, Nabire, Dharmasraya, Bandung, Pekalongan, Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.

”Dimensi yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara. Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN, dan penyalahgunaan anggaran,” urainya.

Nah kerawanan tinggi pada konteks politik yang terindikasi rawan tinggi adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Klaten, Sukoharjo, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.

Dalam konteks sosial, tujuh provinsi berada dalam kerawanan tinggi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Dua provinsi lain, berada dalam kerawanan sedang yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah.

Kemudian, konteks politik terdapat tujuh provinsi terindikasi rawan tinggi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Dua provinsi lain, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah dengan indeks kerawanan sedang.

BACA JUGA: Investasi Rp2 Miliar, Raffi Ahmad Serius Jadi YouTuber

Konteks selanjutnya yakni terkait infrastruktur daerah, Bawaslu mengukurnya dengan dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten kota yang rawan rendah. Sebanyak 117 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang.

Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah seperti Kabupaten Manokwari Selatan, Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Konteks keempat yakni soal pandemi, potensi kerawanannya pada anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat pandemi.

Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi, yakni Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa. Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Lamongan, Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Ternate, Depok, Tangerang Selatan, Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Ketua Bawaslu Abhan juga menegasakan dengan peluncuran data pemutakhiran indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2020 menjadi sinyal semua pihak mampu meminimalisir potensi kerawanan tersebut. Terlebih ini merupakan hasil penelitian yang sudah digelar oleh Bawaslu.

BACA JUGA: Laga Madrid vs Mallorca akan Tanpa Ramos?

”Mengenai indeks kerawanan pilkada ini mudah-mudahan data kami ini memang valid karena bukan sampel tapi laporan dari seluruh Bawaslu daerah dan diharapkan menjadi bagian deteksi dini. Dan pada akhirnya pilkada ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sesuai dengan yang kita harapkan,” terangnya.

Sebelumnya Kemendagri bersama Komisi II DPR RI menyetujui usulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada Serentak 2020 di masa Pandemi Covid-19. KPU juga diminta untuk terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 untuk menjamin kesehatan dan keselamatan, penyelenggara, peserta dan pemilih dalam setiap tahapan Pilkada tersebut.

”Persetujuan tersebut disepakati setelah mendengar penjelasan yang disampaikan KPU RI dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian situasi Pandemi Covid-19 oleh pemerintah,” ujar (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Kesepakatan tersebut juga tertuang pada kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Senin (22/06).

Bahtiar menambahkan, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi II DPR yang aktif mengawal persiapan Pilkada Serentak 2020. ”Kemendagri sangat respect terhadap Komisi II DPR yang secara detil memastikan seluruh persiapan dan dukungan pelaksanaan,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif serta ikut mengawasi jalannya tahapan Pilkada Serentak. ”Meski kita tengah menghadapi pandemi Covid-19, tapi kualitas Pilkada harus tetap dijaga. Oleh karena itu, para calon pemimpin ini harus bisa menghadirkan gagasan dan inovasi bagaimana daerah tersebut bisa bangkit dari dampak pandemi Covid-19,” ujar Bahtiar.

Selain itu, Bahtiar juga menyatakan bahwa Ditjen Politik dan PUM terus berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada. ”Jajaran Kesbangpol seluruh daerah terus bekerja dalam mendukung langkah-langkah KPU dan Bawaslu serta membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Pilkada Serentak dapat berjalan LUBER, JURDIL serta aman dari Covid-19,” tutupnya. (fin/ful)

Baca Juga

Berita Terbaru