JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan penambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp10 triliun. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menilai, pagu indikatif anggaran Kementan yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. SYL menilai bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan usai masa pandemi. Sedianya, anggaran Kementan tahun 2020 sebesar Rp21,05 triliun dipangkas menjadi Rp14 triliun akibat dampak pandemi Covid-19. Efisiensi anggaran itu guna mendukung ketersediaan pangan di masa pandemi melanda tanah air.
"Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun sampai Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai empat lima bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan," kata Mentan SYL dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (22/6).
Syahrul pun memaparkan bahwa dengan alokasi pagu indikatif tahun 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun itu, akan dimanfaatkan melalui lima program, yakni dukungan manajemen; ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi.
BACA JUGA: Rapsel Ali: BUMN Jangan Bergantung pada Dana Talangan
Ada pun alokasi terbesar diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementerian Pertanian ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2021, di antaranya padi sebesar 63,5 juta ton; jagung sebesar 26 juta ton, kedelai 480.000 ton dan daging sapi/kerbau sebesar 463.000 ton.Pada kesempatan tersebut, mentan juga memaparkan realisasi anggaran tahun 2019 mencapai Rp19,42 triliun atau sekitar 88,97 persen dari pagu yang dialokasikan Rp21,83 triliun. Dijelaskan Mentan, realisasi anggaran tertinggi berasal dari Badan Karantina Pertanian mencapai 99,18 persen, Sekretariat Jenderal 98,37 persen dan Badan Ketahanan Pangan 97,05 persen. Dari sisi capaian, SYL menilai kinerja pengembangan komoditas pangan, khususnya padi cukup bagus. Sesuai data BPS, produksi padi sampai akhir Desember 2019 sebesar 54,6 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Produksi padi sampai akhir Desember 2019 sebesar 54,6 juta ton GKG, atau setara 31,31 juta ton beras dan ada surplus sebesar 1,53 juta ton, serta stok beras akhir tahun 2019 sebesar 5,9 juta ton," ujar SYL.
Selain itu, BPS juga memperkirakan bahwa produksi beras Januari-Agustus 2020 sebesar 23,05 juta ton, sehingga diprediksi stok beras pada Agustus 2020 sebesar 8,84 juta ton. Produksi jagung pada 2020 juga diperkirakan sebesar 22,58 juta ton.
BACA JUGA: Zona Merah COVID-19, Darurat DBD
Capaian pada sektor lain juga tak kalah menggembirakan. Yakni pengembangan pengembangan komoditas tebu mencapai 15.100 ha (99,04 persen dari target), kelapa 14.130 hektare (100 persen dari target) dan pala 27.640 ha (100 persen dari target). Pengembangan komoditas hortikultura, yakni cabai mencapai 10.005 ha (99,5 persen dari target) dan bawang merah mencapai 5.140 ha (98,87 persen dari target).Anggota komisi IV DPR RI dari partai PKB, Luluk Nur Hamidah, mengatakan sepaham dengan Mentan SYL yang menekankan harus ada koordinasi dengan seluruh pihak termasuk kementerian lainnya dalam penanganan ketahanan pangan. "Semangat luar biasa diperlihatkan Pak Mentan saat merumuskan kebijakan pertanian. Kita harapkan bisa dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Kementan," kata Luluk.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPR RI Komisi IV dari Partai Gerindra, Endang Setiawati Thohari, yang menyatakan meski mengalami pemotongan anggaran, Kementan masih terus berupaya memaksimalkan produksi pertanian. "Sedikit memberikan masukan, diperlukan grand strategi untuk political will yang kuat sehingga mendorong kedaulatan pangan ini. Litbang dan SDM pertanian juga sangat penting dengan bioteknologi yang dihasilkan meskipun dalam kondisi anggaran kurang," ucapnya.
Diketahui, rapat kerja bersama ini merupakan rapat tatap muka perdana antara Kementan dengan Komisi IV DPR RI, setelah hampir 3 bulan menggelar rapat virtual akibat pandemi Covid 19. (dal/fin)
