JAKARTA - KPK telah menerbitkan tujuh rekomendasi perbaikan kartu prakerja. Program tersebut terindikasi ada penyimpangan. Pemerintah diminta menjalakan rekomendasi tersebut. Hingga kini, DPR RI belum menggelar rapat membahas program kartu prakerja.
"Terkait rekomendasi KPK tentang kartu prakerja, Komisi IX belum ada agenda rapat membahas hal itu. Yang kami tahu, ada pendampingan dan rekomendasi dari berbagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya program tersebut. Ada perbaikan terkait aturan dan tata kelola. Itu sedang dan terus dilakukan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Senin (22/6).
Menurutnya, pimpinan dan ketua kelompok komisi Komisi IX DPR RI berencana melakukan konsultasi ke pimpinan DPR RI. Karena program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. "Nah, di DPR RI ini kan melibatkan beberapa komisi. Ada komisi II, VI, IX, X dan XI yang mitranya masuk dalam komite cipta kerja," terangnya.(rh/fin)
