PPK dan PPS Pilkada Diaktifkan lagi

Beranda Politik PPK dan PPS Pilkada Diaktifkan lagi

JAKARTA – KPU kabupaten/kota diinstruksikan mengeluarkan surat keputusan pengaktifan kembali anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) serta sekretariat PPK dan PPS Pilkada 2020.

Instruksi itu tercantum melalui Surat KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Dalam surat itu juga mengatur agar SK pengaktifan kembali PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020.

“KPU kabupaten/kota dapat melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan SK KPU kabupaten/kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK, PPS serta sekretariat PPK dan PPS,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (13/6).

Sebelum mengaktifkan kembali, KPU kabupaten/kota wajib memastikan anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS masih memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arief meminta KPU provinsi melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS. Selanjutnya melaporkannya ke KPU melalui surat elektronik paling lambat pada 30 Juni 2020. “Apabila ada yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU kabupaten/kota harus melakukan pergantian antarwaktu (PAW) anggota PPK dan PPS,” jelasnya.

BACA JUGA: 7,49 Juta Ton, Stok Beras Aman Hingga Akhir 2020

Batasan tahapan pelantikan anggota PPK dan PPS yang belum dilantik atau anggota PPK dan PPS PAW ditetapkan paling lambat 15 Juni 2020. “Pelantikan anggota PPK dan PPS dapat dilaksanakan secara online atau tatap muka. Tentu dengan mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Selain itu, anggota PPK, PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang telah ditetapkan, diwajibkan mengisi surat pernyataan sehat khusus terkait COVID-19 yang sudah disediakan KPU RI.

Tak hanya itu. KPU juga akan mengelar simulasi model penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 pada Juli mendatang. Menurutnya, selama Juni ini, KPU akan mempersiapkan beberapa tahapan. Kemudian pada awal Juli mengelar simulasi yang merujuk Peraturan KPU tentang Penyelenggaraan Pilkada di Masa Bencana. “Mudah-mudahan ini memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa COVID-19,” bebernya. Simulasi tersebut, lanjutnya, salah satu bentuk kesiapan KPU melaksanakan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Sementara itu, Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta penyelenggara memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berjalan lancar. Hal ini pasca penambahan anggaran Pilkada disetujui. Khususnya untuk tahapan awal yang dijadwalkan mulai pada 15 juni 2020.

Menteri Keuangan menyetujui penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp1,02 triliun dari APBN. Ini merupakan permohonan tahapan pertama yang diajukan KPU untuk pemenuhan protokol kesehatan COVID -19 di Pilkada 2020.

“KPU harus segera mengajukan berbagai kelengkapan dokumen untuk memastikan tambahan anggaran tahap kedua dan ketiga kepada pemerintah. Dengan begitu, Kementerian Keuangan bisa segera merealisasikan,” kata Bamsoet.

Selain itu, Kemendagri bersama KPU dan Bawaslu juga diminta terus melakukan verifikasi dan koreksi anggaran tiap daerah. Sehingga dapat dipetakan daerah mana saja yang memerlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. “Ini penting agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar meski di tengah pandemi COVID-19” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Vaksinasi Tumbuhkan Kekebalan 

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Vaksinasi adalah upaya menumbuhkan kekebalan tubuh dari virus. Disiplin 3M (Memakai Masker,...

Vaksin COVID Aman, Jangan Ragu Disuntik

JAKARTA - Vaksin COVID-19 yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi nasional aman. Sebab telah melewati fase pengujian keamanan."Kalau ditanya apakah vaksin aman, saya katakan...

Pascagempa Majene, Atlet Sepak Takraw Sulbar PON 2021 Dipulangkan ke Keluarga

MAKASSAR - Atlet tim sepak takraw Sulawesi Barat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 dipulangkan ke keluarga masing-masing pasca gempa yang mengguncang wilayah Mamuju...

Hari Ke-9 Operasi SAR SJ 182, Tim Terkendala Jarak Pandang dan Arus Bawah

JAKARTA - Hari kesembilan operasi SAR jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu terkendala jarak pandang dan arus bawah yang deras."Berdasarkan...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News