Pasar Tradisional Dapat Anggaran

    Pemasangan Tirai Plastik Saat Pandemi Covid-19
    FOTO: FASIAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETOWRK.

    JAKARTA – Era New Normal alias tatanan normal baru akan segera diterapkan di sejumlah wilayah. Hal ini bertujuan agar perekonomian rakyat dapat kembali bergerak. Meski begitu, protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Salah satu yang jadi sorotan pemerintah adalah pasar tradisional.

    “Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk membuat pasar tradisional tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 di era New Normal. Ini sebagai dampak ekonomi dari adanya pandemi,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian di Jakata, Sabtu (6/6).

    Menurutnya, ada anggaran untuk drainase. Selanjutnya, membuka lahan baru supaya ada pengaturan jarak antar pedagang. Kemudian, penyediaan tempat cuci tangan bagi konsumen yang datang. “Hal semacam itu tentu menjadi perhatian. Karena yang paling penting saat ini tempat-tempat publik harus melaksanakan protokol kesehatan dengan infrastruktur yang siap,” imbuhnya.

    Dikatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan protokol kesehatan lebih diperhatikan. Persiapan agar pasar tradisional tidak menjadi kluster baru harus dilakukan. “Terkait pasar tradisional memang karena tempat itu paling ramai. Masyarakat yang berbelanja merupakan kelas menengah ke bawah. Pemerintah akan memfokuskan perhatian pada pasar tradisional yang jumlahnya cukup banyak,” jelasnya.

    Donny menambahkan pasar tradisional ini harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Karena kalau protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan disiplin seperti tidak pakai masker atau rajin mencuci tangan, percuma saja. Saya kira nanti ada suatu sistem yang dibuat supaya hal-hal semacam itu bisa dihindari,” tukasnya.

    Sementara itu, peneliti Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Wahyudi Askar meminta pemerintah fokus terlebih dahulu menurunkan angka kasus COVID-19. Tujuannya agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lancar. “Jika ekonomi ingin tumbuh, maka pandemi harus diatasi lebih dahulu,” ujar Wahyudi.

    Menurutnya, dalam upaya menurunkan angka kasus COVID-19, dibutuhkan kolaborasi yang kuat lintas profesi hingga sektor. Pekerjaan tersebut bukan hanya tugas ahli kesehatan. Tetapi harus melibatkan kebijakan publik, politik bahkan pengusaha. Dia berharap pemerintah daerah diberikan kewenangan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan indikator epidemiologis dan sains.

    “Memperpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada daerah dengan tingkat penyebaran yang masih tinggi. Kemudian, tidak membuka sekolah sebelum ada penurunan kasus secara konsisten. Berlakukan new normal pada di daerah area hijau atau aman saja,” ucapnya.

    Selain itu, pemerintah juga harus lebih memperkuat sistem bantuan sosial. Sebab, masih banyak kendala di lapangan. Sementara untuk jangka panjang, diharapkan pemerintah fokus melindungi masyarakat rentan. Baik dari segi usia, profesi hingga finansial. “Kita semua terdampak COVID-19. Tetapi, yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Yakni yang rentan terkena virus. Sseperti pekerja pelayanan publik. Sopir taksi, ojek, pedagang tradisional hingga perawat. Inilah yang perlu diselamatkan lebih awal,” tuturnya.

    Di pasar tradisional, lanjutnya, pergerakan masyarakat cukup sulit dibatasi. Kebanyakan dari mereka merupakan pekerja informal yang tidak memiliki banyak alternatif pekerjaan. “Jadi pasar tradisional harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Pasar tradisional juga cukup menentukan geliat ekonomi para petani. Diharapkan ada pemanfaatan teknologi di pasar tradisional untuk mengurangi kontak fisik,” pungkasnya.(rh/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here