Wamenag Tegaskan Pembatalan Haji Tak Terkait Penguatan Rupiah

Beranda Nasional Wamenag Tegaskan Pembatalan Haji Tak Terkait Penguatan Rupiah

JAKARTA – Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2020, masih jadi gunjingan publik. Ada yang menuduh, pembatalan terkait upaya penguatan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diketahui melakukan investasi syariah.

“Tidak benar jika ada tuduhan pembatalan keberangkatan jamaah haji karena ada motif-motif lain. Ada yang bilang akan menggunakan uang jamaah untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Semua itu tidak benar. Tuduhan itu tidak berdasar. Tidak ada kaitan antara pembatalan haji dan nilai tukar rupiah. Kami menghormati kritik. Sepanjang kritik tersebut dilandasi niat yang baik, obyektif dan argumentatif. Bukan kritik subyektif, asumtif dan hanya mencari sensasi semata,” tegas Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Jumat (5/6).

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu juga menegaskan dana haji yang terkumpul bertujuan untuk keperluan jamaah. Menurutnya, 80 persen portofolio dana haji di BPKH berupa valas.

“Anda tahu kalau haji itu valasnya riyal. Lalu apakah dana di BPKH untuk memperkuat rupiah. Beda. Tujuannya untuk keperluan jamaah haji. Uang kita rupiah keluar dalam bentuk riyal. Kalau tidak di mix macth bisa rugi terus,” ,” ujar Anggito, Jumat (5/6).

Dia menyatakan BPKH tidak berinvestasi pada proyek infrastruktur manapun. Sebab, berisiko tinggi. Investasi yang dilakukan BPKH, lanjutnya, berkaitan dengan kehajian yang memiliki profil risiko rendah hingga menengah. “Jamaah dapat melihat investasi yang dilakukan BPKH. Dana haji tidak ditempatkan di lembaga nonsyariah. Mereka juga memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas pengawal pengelolaan dana tersebut secara syariah. Selain itu, juga berpegang pada Dewan Syariah Nasional,” papar mantan Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama itu.

Anggito menambahkan BPKH tidak melakukan investasi valuta asing. Yang dilakukan hanya untuk melindungi nilai dana haji dan keperluan haji. “Tidak ada trading. Tidak ada beli valas untuk investasi. Karena itu termasuk riba. Memanfaatkan situasi buruk dan dapat marjin itu tidak boleh, riba,” ucapnya.

BPKH, menurut Anggito, hanya melakukan investasi syariah. BPKH memang membeli sukuk global. Dia menjelaskan, sebenarnya sudah melakukan nota kesepahaman due diligence katering dan hotel di Arab Saudi. Namun terhenti karena pandemi COVID-19. “Rencana investasi tersebut, memperhitungkan nilai manfaat, nilai valas dan untuk pelayanan jamaah haji,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pemerintah harus mengantisipasi dampak pembatalan keberangkatan jamaah haji maupun perusahaan penyelenggara. Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut dapat dipahami. Mengingat pandemi COVID-19 di seluruh dunia belum berakhir.

“Perlu ada langkah yang diambil. Jangan sampai justru menimbulkan permasalahan baru. Baik terhadap calon jamaah maupun perusahaan penyelenggara haji dan umrah. Kementerian Agama harus duduk bersama mencari jalan keluar atas permasalahan teknis yang timbul akibat kebijakan tidak memberangkatkan haji Indonesia. Sebab, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah menerima jamaah haji atau tidak,” terang mantan Ketua DPR RI tersebut.

Menurutnya, jika nanti pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tidak menerima jamaah haji, maka perusahaan penyelenggara haji Indonesia bisa mudah mengajukan refund hotel dan biaya lain yang telah dikeluarkan untuk para jamaah. Sebaliknya, jika Arab Saudi memutuskan tetap menerima jamaah haji, tentu akan menyulitkan proses pengajuan pengembalian dana. “Saya akan sampaikan ke pimpinan DPR RI agar Komisi VIII DPR RI bisa memfasilitasi pertemuan tersebut,” ucap Bamsoet.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah membuka kemungkinan memberikan stimulus kepada perusahaan penyelenggara haji dan umrah. Paling tidak berupa keringanan pajak. Sejak Februari 2020, lanjut Bamsoet, perusahaan penyelenggara haji dan umrah tidak memberangkatkan jamaah umrah. Sebab, pemerintah Arab Saudi menutup layanan umrah akibat pandemi COVID-19. “Kondisi ini tentu memberatkan cash flow perusahaan. Pemerintah perlu hadir agar tak terjadi penutupan perusahaan atau pemutusan hubungan kerja,” paparnya.(rh/fin)

Baca Juga

Refly Harun: Penguasa Suka Tebar Ancaman, Kasus HRS Terlalu di-Blow Up

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan dan juga mensejahterakan rakyatnya sebagaimana...

Covid Bertambah, Pariwisata Terpukul

JAKARTA - Pemerintah memutuskan memangkas cuti bersama libur akhir tahun 2020. Tujuannya agar tak terjadi ledakan kasus COVID-19 seperti pada libur panjang akhir Oktober...

Pakar: Deklarasi Kemerdekaan Papua ULMWP Tidak Berdasar, Tak Usah Dihiraukan

JAKARTA - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintahan sementara yang dibentuk oleh pemrakarsa Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sekaligus tokoh pembebasan Papua...

Jokowi Serahkan 18 Nama Kandidat Anggota Ombudsman RI ke DPR

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026 kepada DPR. Sebanyak 18 calon tersebut telah dinyatakan...

Rekomendasi Lainnya

PBB Sahkan Resolusi Gagasan RI Soal...

JAKARTA - Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (1/12) mengesahkan secara konsensus resolusi tentang kerja sama antar-negara dalam melindungi pelaut (seafarers) di...

Pilkada dan Libur Akhir Tahun Jangan...

JAKARTA - Kasus konfirmasi Covid-19 kembali melonjak. Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya mengungkapkan keheranan dan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Air. Anggota Komisi...

BSU Guru Honorer Pendidikan Islam Dibayar...

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui keputusan Dirjen Pendidikan Islam No 6574 tahun 2020, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru Bukan PNS pada...

Covid Bertambah, Pariwisata Terpukul

JAKARTA - Pemerintah memutuskan memangkas cuti bersama libur akhir tahun 2020. Tujuannya agar tak terjadi ledakan kasus COVID-19 seperti pada libur panjang akhir Oktober...

Ayu Ting Ting Bantah Fitting Baju...

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali diisukan sudah menjalani fitting baju pengantin. Pasalnya, ibu satu anak itu mendatangi butik desainer Anne Avantie. Anne Avantie...

Ariel Tatum-Gading Pamer Foto Mesra

JAKARTA - Publik dikejutkan dengan kemesraan yang ditunjukkan Ariel Tatum dan Gading Marten. Netizen menduga di antara saling memadu kasih. Foto bersama menjadi bahan pembicaraan...

MotoGP Kehilangan Iannone

PORTIMAO - Masa skorsing Andrea Iannone di ajang MotoGP diperpanjang menjadi 4 tahun. Itu artinya, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), secara otomatis...

Zidane Ogah Mundur

KIEV - Kalah atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions, nasib pelatih Real Madrid Zinedine Zidane tak menentu. Namun, Zidane yakin Madrid akan menemui jalan...

Baca Juga

Refly Harun: Penguasa Suka Tebar Ancaman, Kasus HRS Terlalu di-Blow Up

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan dan juga mensejahterakan rakyatnya sebagaimana...

Covid Bertambah, Pariwisata Terpukul

JAKARTA - Pemerintah memutuskan memangkas cuti bersama libur akhir tahun 2020. Tujuannya agar tak terjadi ledakan kasus COVID-19 seperti pada libur panjang akhir Oktober...

Pakar: Deklarasi Kemerdekaan Papua ULMWP Tidak Berdasar, Tak Usah Dihiraukan

JAKARTA - Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai pemerintahan sementara yang dibentuk oleh pemrakarsa Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) sekaligus tokoh pembebasan Papua...

Jokowi Serahkan 18 Nama Kandidat Anggota Ombudsman RI ke DPR

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026 kepada DPR. Sebanyak 18 calon tersebut telah dinyatakan...

Hasil Tes RT-PCR Positif Diduga Milik Rizieq Shihab Beredar, Begini Kata MER-C

JAKARTA - Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) membantah telah mengeluarkan surat hasil tes RT-PCR atas nama Muhammad R Shihab yang sempat beredar. Ketua Presidium MER-C...

Berita Terbaru

Ustad Maaher At-Thuwailibi Ditangkap Polisi, Nikita Mirzani: Biar Busuk di Penjara, Takbir!

JAKARTA- Artis sensasional, Nikita Mirzani merespon kabar penangkapan Soni Ernesta alias Ustad Maaher At-Thuwailibi. Seperti diketahui, Maaher ditangkap kepolisian di kediamannya di Bogor, Jawa...

Habib Rizieq Minta Maaf, Diminta Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA - Habib Rizieq Shihab (HRS) meminta kepada semua pihak terkait kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat. Dia pun berjanji tak akan mengulanginya. Pada acara...

Ustad Maaher At-Thuwailibi Ditangkap Polisi

JAKARTA-- Soni Eranata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi ditangkap kepolisian terkait ujaran kebencian bernuansa suku ras dan agama di media sosialnya. Maaher ditangkap di kediamannya di...

Bantuan Data Internet Siswa Pendis Disalurkan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) tengah memulai menyalurkan bantuan paket data internet untuk Mahasiswa/Siswa Pendidikan Islam (Pendis) jenjang Perguruan Tinggi dan Madrasah...

Refly Harun: Penguasa Suka Tebar Ancaman, Kasus HRS Terlalu di-Blow Up

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan, tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan dan juga mensejahterakan rakyatnya sebagaimana...

Foto-Foto

News

Data Ekonomi Global membaik, Kurs Rupiah Ditutup Menguat

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (2/12) sore ditutup menguat seiring membaiknya data ekonomi global di tengah...

Benny Wenda Jadi Presiden Papua Barat, Tengku Zul: Pak Jokowi Anda Punya Saingan Tuh

JAKARTA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) membentuk pemerintahan sementera Republik Papua Barat. Benny Wenda memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Republik Papua Barat....

Banser akan Jaga Rumah Ibunda Mahfud MD, Denny Siregar: Negara Hilang Kredibilitas

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan anggota Banser untuk menjaga kediaman rumah...