Sesuaikan Anggaran Pilkada

Anggaran Pilkada
Ilustrasi: Dhimas/Fajar Indonesia Network

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah sepakat Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah persiapan sedang dilakukan. KPU di daerah diminta melakukan penyesuaian anggaran. Terlebih, setelah ada keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 pada Pilkada 2020.

“Terkait hal itu, memang akan ada penyesuaian kebutuhan barang atau anggaran. Begitu juga dengan penetapan jumlah pemilih di TPS. Maksimal 500 pemilih per-TPS dan harus diatur secara baik,” kata Anggota Komisi II DPR RI Cornelis, Jumat (5/6).

Menurutnya, untuk penyesuaian kebutuhan tambahan anggaran penyelenggaraan pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI, Kemendagri , KPU , Bawaslu dan DKPP setuju dapat dipenuhi. Yakni melalui anggaran APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah.

Mantan Gubernur Kalbar ini menambahkan hal tersebut diperlukan agar terjadi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran pilkada serentak. “Komisi II DPR RI meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk restrukturisasi anggaran yang dialokasikan bagi setiap tahapan. Pelaksanaan pilkada ini harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri sebelum pelaksanaan kerja gabungan rapat kerja gabungan,” papar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Dia menekankan KPU agar bekerja sama dengan tim kesehatan di setiap kabupaten/kota. Hal ini terkait alat pelindung kesehatan. “Sebaiknya KPU bekerja dengan kesehatan gugus tugas penanganan COVID-19 di setiap kabupaten/kota. Sehingga KPU atau Bawaslu tidak repot mengurusi masalah yang memang bukan urusannya,” jelas Cornelis.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar meminta jajaran kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) di seluruh Indonesia berperan mempersiapkan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. “Sebanyak 270 daerah akan turut serta pada pelaksanaan PIlkada 2020. Sesuai keputusan, pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan yang ketat pada tiap tahapannya,” terang Bahtiar di Jakarta, Jumat (5/6).

Dengan ketentuan tatanan normal baru, akan ada banyak yang harus dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dia memberikan contoh yang perlu dipersiapkan seperti penyesuaian jumlah TPS. “Awalnya maksimal 800 pemilih per TPS. Namun, kali ini menjadi menjadi 300—500 orang per TPS,” imbuhnya.

Hal itu, lanjutnya, membutuhkan penyesuaian dibandingkan pemilihan umum yang pernah diselenggarakan. Alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD) juga wajib disediakan pada penyelenggaraan pilkada serentak. Perubahan tersebut harus secara masif disosialisasikan baik kepada perangkat pemerintah di daerah maupun kepada masyarakat yang terlibat langsung pada pesta demokrasi Pilkada. “Segera diinventarisasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pilkada nanti,” tukasnya.

Daerah pun diimbau segera memulai persiapan, dan menggelar koordinasi. Termasuk memeriksa anggaran yang tersedia. “Apakah masih dimungkinkan adanya perubahan kegiatan untuk menyesuaikan protokol kesehatan COVID-19. Ini perlu koordinasi yang matang,” ucapnya.

Pilkada serentak 2020 akan melibatkan dinas kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing daerah. Hal ini dilalukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan. Sehingga penyelenggaraan pilkada aman bagi masyarakat dan penyelenggara Pilkada.

Terpisah, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 wilayah segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan. Berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun bawaslu daerah. Ini penting untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan pada 15 Juni 2020,” ujar Tito di Jakarta, Jumat (5/6).

Dia meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Meski berskala kontestasi lokal, pilkada menjadi pesta demokrasi terbesar. Karena diselenggarakan di 270 daerah. Hal itu tentunya berimbas pada stabilitas politik nasional. “Jangan sampai terjadi transaksional atau politik kepentingan penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah,” tegas mantan Kapolri ini.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here