Pilkada Disarankan e-Voting

Beranda Politik Pilkada Disarankan e-Voting

JAKARTA – KPU RI disarankan bisa menggunakan sistem pemilihan elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“jika saja Pilkada bisa dilakukan melalui e-voting. Ini sebagai salah satu solusi dalam teknologi Pemilihan Umum. Karena faktor keamanan kesehatan adalah yang paling utama dalam pelaksanaan Pilkada. E-voting bisa dilakukan pada masa pendemi ini. Perbankan saja bisa memakai protokol keamanan untuk pengiriman uang. Kenapa coblosan tidak bisa dilakukan melalui digital,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar di Jakarta, Kamis (4/6).

Dia menilai KPU masih memiliki waktu menyiapkan infrastruktur digital di daerah yang menjadi zona merah. Hal ini dinilai lebih penting daripada memaksa membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tapi tidak ada partisipasi pemilih. “Baik pemilih maupun petugas KPPS di lapangan rentan terinfeksi COVID-19. Ini perlu menjadi perhatian serius,” ucapnya.

Yanuar menilai tahapan Pilkada tahun 2020 harus memenuhi standar protokol kesehatan. Karena penyebaran COVID-19 belum mereda di seluruh wilayah Indonesia. Dia menilai tahapan Pilkada 2020 harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga disarankan KPU dapat bersinergis dengan stake holder lainnya membahas penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan. “Ada tahapan Pilkada seperti rekap pemilih, pendaftaran, kampanye, pencoblosan hingga rekap suara yang bisa digunakan dengan digital,” paparnya.

Ketua DPP PKB itu menilai pelaksanaan Pilkada terutama masa kampanye dan pencoblosan harus mengikuti standar protokol COVID-19. “Jangan sampai Pilkada menjadi momentum baru penyebaran virus COVID-19,” tukasnya.

Dua menjelaskan tahapan Pilkada yang mengumpulkan banyak orang menjadi risiko penyebaran Corona. Sehingga KPU harus mengatur pola kegiatan yang dapat dilakukan pasangan peserta Pilkada. “Sedangkan bagi calon dan tim suksesnya dituntut agar kreatif dalam menciptakan acara atau pola kampanye kreatif. KPU diminta segera menciptakan aturan main kampanye di saat pendemi. Selain itu, calon dan tim suksesnya juga harus kreatif dalam membuat acara dan penyebaran informasi kepada warga,” ucapnya.

Menurutnya, para calon peserta Pilkada juga dapat melakukan kegiatan kampanye “door to door”. Dia menilai hal ini lebih efektif dibanding pengumpulan warga di lapangan. “KPU perlu segera menyiapkan pola kampanye yang efektif. Kampanye ‘door to door’ lebih efektif sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian unggah ke sosial media. Ini akan lebih efektif dibandingkan pertemuan dengan jumlah banyak orang,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah menyetujui penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI setuju. Hal ini dapat dipenuhi melalui sumber anggaran APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah,” kata Arwani.

Dia menjelaskan, sebagian anggota Komisi II DPR mengusulkan agar penyesuaian penambahan anggaran tersebut untuk memenuhi standar protokol COVID-19 diambil dari APBN. Namun pemerintah berpendapat bahwa dalam UU disebutkan anggaran penyelenggaraan Pilkada diambil dari APBD dan bisa melalui APBN.

Akhirnya disepakati titik temunya adalah penambahan anggaran tersebut harus memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah. “Daerah-daerah yang memang mampu, tetap mengggunakan APBD. Kalau ada yang tidak mampu, jangan dipaksa. Sehingga bisa dibantu APBN,” ucapnya.

Selain itu, disepakati penetapan jumlah pemilih di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal sebanyak 500 pemilih per-TPS. Komisi II DPR juga meminta KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk melakukan restrukturisasi terhadap anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Terkait protokol COVID-19, Komisi II DPR akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI. Rapat gabungan tersebut dijadwalkan sebelum tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 berjalan pada 15 Juni 2020. “Tanggalnya kapan nanti ditentukan. Karena harus ada izin pimpinan DPR RI dan komisi-komisi terkait,” urainya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid. Dia menyatakan keputusan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember sudah melalui pertimbangan yang cermat dan mendalam dari beberapa sisi.

“Pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dipertimbangkan sangat cermat dan mendalam dari beberapa segi oleh semua fraksi, KPU, Baswaslu, DKPP, Mendagri, dan konsultasi dengan Gugus Tugas COVID-19 bahkan Kemenkominfo,” terang Sodik di Jakarta, Kamis (4/6).

Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 bukan dilaksanakan tergesa-gesa di tengah pandemi COVID-19 seperti yang dikritisi banyak pihak. Pada tahun-tahun mendatang, pascapandemi COVID-19, masalah yang tidak kalah berat juga akan muncul. Yakni pemulihan ekonomi, lapangan kerja, dan pengangguran. “Persoalan itu hanya bisa diatasi oleh kepala daerah definitif bukan berstatus pelaksana tugas (Plt),” imbuhnya.

Sodik menjelaskan, beberapa langkah persiapan Pilkada Serentak 2020 sudah diselesaikan KPU sebelum pandemi COVID-19. KPU, lanjutnya, sudah menyusun langkah kerja dengan arahan dan kesepakatan Komisi II DPR dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. “Selain itu, juga bekerja sama dengan Gugus Tugas COVID-19, Kemenkominfo, dan dilaksanakan secara efisien,” pungkasnya.(rh/fin)

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Refly Harun: Demokrasi Kita jangan Cemen, Dikit-Dikit Lapor Polisi dan Main Tangkap

JAKARTA- Pakar hukum tata negara, Refly Harun berharap dengan hadirnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri baru menggantikan Idham Azis, bisa mewujudkan...

Pelaksanaan Asesmen Nasional Diundur

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) hingga September dan Oktober 2021. Sebelumnya, AN ditargetkan dapat dilakukan antara...

Perpres Terorisme Ambigu

JAKARTA – Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme yang telah diteken Presiden Joko Widodo menuai kritik. Aturan yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan...

DPR dan Pemerintah Tidak Siap

JAKARTA – Sikap pemerintah dan DPR yang tidak siap menjawab permohonan dalam sidang uji materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi sangat disayangkan.Ketua Tim...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News