JAKARTA- Pengurus Besar Nahdatul Ulama Indonesia (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama soal ditiadakan keberangkatan haji pada tahun 2020. Haji pada tahun ini vakum, padahal, pemerintah Arab Saudi belum memutuskan akan dibuka Ibadah Haji 2020 atau tidak.
"Perlu dicatat di sini kenapa mendahului keputusan pemerintah Saudi Arabia," kata Said Aqil dalam video yang dilihat FIN di akun Instagram @saidaqilsiroj53, Jumat (5/6).
"Menurut saya tunggu dulu keputusan dari Saudia Arabia. Kalau memang Saudi Arabia sudah menutup acara haji atau ibadah haji, baru kita putuskan tidak ada haji," sambungnya.
Said Aqil juga menilai, pemerintah tidak berkoordinasi dengan DPR terkait keputusan ditiadakan ibadah haji tahun ini. Dia menganggap pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Kita tahu juga tidak adanya koordinasi dengan DPR. Ada keputusan sepihak, DPR tidak diajak ngomong bahwa haji ditiadakan. Hal seperti itu yang kita anggap terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan." Ujar dia.
Dia mengatakan, Indonesia dari tahun ke tahun telah menggelar haji dengan lancar. Sehingga masalah kesiapan bukan jadi alasan.
"Setiap tahun (Indonesia) melaksanakan haji. Seharusnya, selayaknya harus semakin cerdas, semakin pintar, semakin sempurna dan semakin ada antisipasi-antisipasi." Kata Said.
"Tidak hanya dengan alasan bahwa kesiapan tidak siap atau tidak sempurna. Padahal pemerintah setiap tahun adakan haji, kok ngga semakin pintar itu loh, ngga semakin cerdas," demikian pungkas Sadi Aqil. (dal/fin).
