JAKARTA – Dana desa yang baru masuk ke rekening kas desa menjadi permasalahan lain yang memperlambat pencairan bantuan bantuan langsung tunai (BLT). Bahkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menemukan fakta lain pada praktiknya di lapangan

”Ya, beberapa hal kita temukan di sana. Misalnya hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemkab atau camat. Ada yang didelegasikan ke camat,: kata Mendes Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers melalui Webinar di Kememdes PDTT, Jakarta, Selasa (2/6).

Ia mengakui keterlambatan penyaluran dana desa ke RKD itu, kata dia, disebabkan oleh keterlambatan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa dan surat kuasa bupati untuk pemindahbukuan dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

”Walau pun ini sudah diubah dengan PMK Nomor 50, tidak butuh lagi Pergub untuk tahap sekarang, supaya terjadi percepatan, cukup melaporkan bahwa siap, maka akan dikeluarkan dari KPPN. Namun baru beberapa yang cair, (misalnya) di wilayah Banten,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat dan Daerah Siap Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Sementara itu, banyaknya daerah yang meminta agar BLT dana desa disalurkan setelah penyaluran bantuan sosial (Bansos) lain juga menghambat penyaluran lebih lanjut. Untuk mengurai beberapa kendala tersebut, Kemendes menginstruksikan kepada desa-desa di Banten dan desa-desa lainnya untuk segera menyalurkan BLT dana desa sesuai dengan data yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus (Musdesus).

Langkah selanjutnya adalah dengan menyampaikan ke Pemkab bahwa BLT dana desa telah disalurkan, sehingga Pemkab yang harus menyesuaikan sinkronisasinya. ”Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT dana desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun,” katanya.

Perlunya mempercepat penyaluran dan penyampaian data ke Pemkab itu, kata Mendes Halim, adalah agar tidak terjadi tumpang tindih. ”Ya jadi dibalik, gantian. Jangan desa disuruh menunggu atau mengikuti alur di Pemkab, (tetapi) gantian Pemkab yang mengikuti alur di desa. Jadi bantuan-bantuan lain menyesuaikan dengan BLT dana desa yang sudah disalurkan,” katanya.

Mendes juga menyebut sejauh ini telah menyalurkan RKD di 69.443 desa untuk program BLT Dana Desa. ”Pada desa-desa inilah, yang 69.443 desa ini yang kita lakukan penghitungan terhadap persentase Dana Desa yang sudah digunakan untuk BLT dan disalurkan,” kata dia.

BACA JUGA: YLKI: Saat ini, Pungutan PNN untuk Netflik dkk Belum Tepat

Angka tersebut diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan hingga 1 Juni 2020. Jumlah desa yang RKD-nya sudah menerima Dana Desa tersebut sama dengan 93 persen dari 74.953 desa yang di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, ia mengatakan bahwa desa yang sudah Musdesus dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa telah ada sebanyak 67.640 desa, atau 90 persen dari total desa yang sudah mendapatkan penyaluran Dana Desa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 55.042 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa atau setara dengan 80 persen dari total desa yang sudah melakukan Musdesus dan menetapkan KPM. Sedangkan 12.598 desa lainnya, kata dia, telah melakukan Musdesus dan menetapkan calon KPM tetapi belum menyalurkan bantuan tersebut. ”Termasuk di daerah, misalnya Banten, kemudian di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku kemudian Nusa Tenggara Timur,” terangnya.

Lebih lanjut, Mendes Halim, atau yang lebih akrab disapa Gus Menteri, mengatakan bahwa total KPM BLT Dana Desa adalah sebanyak 5.806.900 keluarga. Total jumlah KPM tersebut terdiri dari 1.213.506 keluarga yang kehilangan mata pencaharian dan 247.283 keluarga yang anggotanya menderita penyakit kronis dan menahun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here