Penduduk Miskin Meningkat 2,1 Persen

JAKARTA - Penduduk miskin Indonesia diperkirakan meningkat 2,1 persen sampai 3,6 persen atau bertambah 5,6 juta hingga 9,6 juta orang pada tahun ini akibat dampak pandemi wabah Virus Corona (Covid-19). Potensi tersebut seiring dengan prediksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun ini berada di level nol persen sampai terkontraksi 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

”Diperkirakan ada perlambatan ekonomi menyebabkan tingkat kemiskinan naik sekitar 2,1-3,6 persen atau 5,6-9,6 juta orang miskin baru relatif pada skenario jika pada 2020 tidak terjadi pandemi,” terang Senior Economist The World Bank Ralph Van Doorn dalam proyeksinya yang disampaikan dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (2/6).

Ralph menambahkan pemerintah perlu mendukung penduduk miskin dan rentan miskin seperti melalui penyiapan jaring pengaman sosial yang memadai serta dukungan terhadap industri dan kesehatan.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat dan Daerah Siap Bersinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

”Ya, jika terjadi PSBB diimplementasikan selama empat bulan maka akan menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 3,5 persen dari PDB. Kami kira ada beberapa inisiatif yang bagus tetapi kami khawatir nilai dari dukungan paket tersebut terhadap setiap rumah tangga tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah ini,” paparnya.

Pada posisi ini, paket stimulus fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan adanya pergeseran belanja seperti dari infrastruktur menuju jaring pengaman sosial dan dukungan industri.

”Kami setuju ini merupakan langkah yang perlu diambil, namun mungkin tidak cukup. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada 2020 ini untuk bersiap dalam pemulihan,” terangnya.

Ralph mengingatkan pemerintah Indonesia masih memiliki banyak tugas dalam rangka mengupayakan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus dalam perbaikan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penguatan sektor keuangan dan perekonomian. ”Itu menjadi sebuah strategi yang didasarkan pada langkah-langkah kredibel untuk membangkitkan kembali peningkatan pendapatan,” jelasnya.

BACA JUGA: Oknum Ketua RT Pungut Uang dari Penerima BLT

Faktor kemiskinan tentu dampak dari PHK massal, dan implikasi lain terhadap tutupnya sejumlah perusahaan dan industri. Namun tingkat kemiskinan bisa diretas dengan membangkitkan UMKM sebagai penyangga ekonomi nasional.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui UMKM pada saat pandemi Covid-19 memang terimbas, tapi kondisinya berbeda dengan UMKM pada saat krisis moneter tahun 1998. Peluang UMKM pun begitu terbuka untuk bangkit dengan energi yang lebih besar bagi penopang ekonomi bangsa.

Teten menjelaskan, pada 1998, UMKM betul-betul menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika banyak usaha besar yang kolaps. Bahkan, nilai ekspor UMKM saat itu mampu meningkat hingga 350%.

”Saat ini, justru UMKM yang sangat terdampak,” terang Teten dalam Diskusi Online tentang Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM di Era Tatanan New Normal Pendemi Covid-19, yang diselenggarakan Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU).

BACA JUGA: Mangkir dari Panggilan Polisi, Abu Janda: Barisan Sakit Hati Move On Woi..!

Lebih dari itu, lanjut MenKopUKM, pelaku UMKM terkena dampak baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Data dari Call Center KemenkopUKM menyebutkan bahwa yang paling terpukul adalah sisi permintaan dan pemasaran. ”Dari sisi pasokan juga menyangkut SDM yang turun. Juga, harga bahan baku meningkat,” jelas Teten.

Oleh karena itu, Teten mengatakan, pemerintah sudah merumuskan lima langkah untuk menjawab masalah-masalah tersebut, yaitu program Bansos untuk usaha ultra mikro, insentif pajak, stimulus pembiayaan, pinjaman baru yang dipermudah, serta BUMN sebagai penyangga bagi produk-produk sektor pertanian dan perikanan.

Lima skema tersebut berlaku hingga September 2020. Jika lewat dari itu, maka beban APBN akan sangat berat. ”Saat ini pun kita sudah defisit, maka pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencari pinjaman baru, menerbitkan surat utang. Dan itu bukan hal yang mudah,” papar Teten seraya mengajak seluruh masyarakat untuk berperilaku disiplin, jangan meremehkan wabah Covid-19.

Sementara itu, mengenai peluang di market online, Teten melihat selama PSBB ada perilaku konsumen yang berubah. Penjualan di e-commerce mulai Maret 2020 terus meningkat hingga 18%.

BACA JUGA: Abu Janda Diduga Mengejek Habib Bahar: Habib Abal-abal Tidak Jelas

”Ini luar biasa. Kebijakan ‘di rumah saja’ mendorong penjualan kebutuhan primer, di mana kebutuhan masyarakat akan makan dan minum selama PSBB paling banyak dari UMKM naik 52,6%, keperluan sekolah naik 34%. Kebutuhan personal seperti masker dan hand sanitizer, juga tumbuh 29%,” papar Menteri Koperasi dan UKM itu.

”Saya melihat banyak pelaku UMKM melakukan adaptasi dan bisnis terhadap permintaan baru. Saya optimis, UMKM selalu fleksibel dan dinamis untuk melihat peluang usaha baru,” kata Teten.

Hanya saja, Teten mengakui bahwa UMKM yang terhubung dengan market online ini baru sekitar 13% atau sekitar delapan juta pelaku usaha. Sementara yang 70% lebihnya belum terhubung, karena tidak memiliki infrastruktur dasar, termasuk minim literasi.