News . 30/05/2020, 01:33 WIB
JAKARTA - Data tenaga medis daerah penanganan Covid-19 ternyata belum lengkap. Padahal data tersebut begitu penting guna pencairan insentif. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengakui hal itu. Kondisi ini makin diperparah setelah 140 tim medis di sejumlah daerah terpapar wabah mematikan itu.
”Memang belum ada pencairan sedikit pun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah,” ungkap Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Kementerian Keuangan Putut Satyaka dalam webinar di Jakarta, Jumat (29/5).
DJPK sangang membutuhkan data tersebut agar proses pencairan insentif segera diterima oleh tenaga medis yang bertugas, termasuk waktu mereka bertugas. ”Ini yang sangat kami butuhkan, agar pencairannya juga tepat waktu,” terangnya.
Putut menambahkan tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan Covid-19, disesuaikan dengan golongan, keahlian dan zonasi.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan menambah alokasi bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp3,77 triliun sehingga total menjadi Rp13,40 triliun yang dianggarkan khusus untuk insentif tenaga medis dalam menangani pandemi virus corona.
Anggaran untuk kesehatan BOK menjadi salah satu pos dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang tidak dipangkas pemerintah dari seluruh alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memangkas total Rp94,2 triliun dana dalam TKDD yang digunakan untuk penanganan Covid-19, dari awalnya Rp856,94 triliun pada APBN 2020 menjadi Rp762,72 triliun sesuai Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020.
Ya, kerentanan tenaga medis terpapar virus mematikan itu menjadi hal paling mengkhawatirkan. Kasus terakhir terjadi di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, 135 medis terpapar Covid-19. Sejumlah lebaga pun langsung turun tangan. Baik TNI termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Panglima TNI Jenderal Marsekal Hadi Tjahjanto sampai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II Marsekal Muda Imran Baidirus untuk membantu menangani Covid-19 di wilayah tersebut.
”Saya ditunjuk khusus oleh Panglima TNI, untuk mengoordinasikan bagaimana membantu Pemerintah Daerah supaya lebih fokus menangani pandemik Covid-19 yang sekarang episentrumnya di Surabaya,” ujar Marsekal Muda Imran.
Jenderal TNI AU bintang dua itu dijadwalkan selama dua hari (Kamis-Jumat, 28-29 Mei 2020) berada di Surabaya untuk berkoordinasi sekaligus meninjau langsung penanganan Covid-19.
Sementaar BIN menyalurkan ribuan alat kesehatan untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya guna mempercepat penanganan penyebaran virus Covid-19 hingga membuat Wali Kota Tri Rismamaharini menangis.
Sekretaris Utama (Sestama) BIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo dalam rilisnya yang diterima mengatakan sebagaimana arahan dari Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu Pemkot Surabaya untuk memutus rantai penularan Covid-19.
”Kami berharap bantuan ini dapat mengurangi beban Pemkot Surabaya dan dapat mempercepat penanganan Covid-19 di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya sebagai episentrum penyebaran virus corona di Jawa Timur,” kata Komjen Pol Bambang Sunarwibowo.
”Saya terima kasih banyak. Alhamdulillah, ini sangat penting untuk kami. Terima kasih pak Kepala BIN Drs Budi Gunawan, terima kasih pak Sesma (Komjen Pol Bambang Sunarwibowo), terus terang bantuan ini sangat penting,” ucap Risma.
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com