Pemda Harus Bantu KPU Persiapkan Pilkada

Anggaran Pilkada
Ilustrasi: Dhimas/Fajar Indonesia Network

JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta membantu Komisi Pemilih Umum (KPU) untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Pelaksanaan pilkada serentak 2020 menjadi tantangan tersendiri karena akan dilaksanakan saat pandemi COVID-19.

“Kami minta pemda membantu KPU dan Bawaslu daerah dalam mempersiapkan dan mensosialisasikan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020. Tentu dengan protokol COVID-19,” tegas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (28/5).

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada akan berjalan dengan lancar jika ada dukungan dan sinergi yang baik. Begitu pula, sosialisasi tentang protokol kesehatan juga menjadi kunci pelaksanaan pesta demokrasi di masa sulit ini.

“Pesta demokrasi dengan protokol kesehatan, juga bagian dari salah bentuk kehidupan normal baru termasuk di bidang politik dalam negeri. Karena itu, semua pihak harus saling bersinergi. Pemda harus mendukung sepenuhnya penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Bahtiar mengatakan, protokol kesehatan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat tidak bisa tawar-menawar lagi. Terlebih di era normal baru. Termasuk pada penyelenggaraan pilkada 2020. Tindakan itu, lanjutnya, untuk mencegah penyebaran virus secara lebih luas.

Sebelumnya, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP pada Rabu (27/5), menyetujui pemungutan suara pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyarankan agar KPU segera memastikan apakah penyelenggara di tingkat bawah yakni tenaga ad hoc siap dan mau bertugas. Menurutnya hal itu penting karena pemerintah, DPR dan penyelenggara telah sepakat untuk menggelar hari pemilihan pilkada pada 9 Desember 2020.

“Artinya pertengahan Juni ini tahapan sudah dimulai. Apakah penyelenggara seperti tingkat KPPS yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih mau menjadi penyelenggara atau tidak. Mengingat saat ini COVID-19 dan masih bertambah kasusnya,” ujar Abhan di Jakarta, Kamis (28/5).

Jika sudah mendapatkan kepastian, sesegera mungkin KPU bisa merekrut ulang sebelum tahapan dimulai. “Jika ada penyelenggara tingkat bawah tidak lagi bersedia menjadi penyelenggara Ad-Hoc, ya harus rekrut ulang,” imbuhnya.

Tidak hanya itu. Kesiapan protokol kesehatan untuk para penyelenggara dari KPU dan Bawaslu untuk menjamin keamanan saat bertugas. “Bagaimana dengan pengadaan APD dan protokol kesehatan lainnya. Ketika tahapan dimulai peralatan itu harusnya sudah ada. Bagi kami lebih baik disediakan dalam bentuk barang. Sehingga tidak perlu terkendala soal pengadaan lagi,” ucapnya.

Perlengkapan pelindung diri tersebut juga demi memastikan masyarakat merasa aman dari potensi penularan. Sehingga setiap kegiatan tahapan yang melibatkan interaksi langsung bisa diminimalkan potensi penyebaran COVID-19.

Terpisah, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyarankan pemerintah mengkaji ulang keputusan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. “Saat ini masih dalam masa pandemik COVID-19. Ini penting dikaji secara mendalam. Termasuk apa mendesaknya harus dipaksakan tahun ini,” ujar La Nyalla, Kamis (28/5).

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak provinsi maupun kota atau kabupaten berada dalam zona merah. Bahkan kurva pasien terpapar Corona belum menurun. Di sebagian daerah menunjukkan tren naik. “Belum lafgi dari sisi kualitas Pilkada. Apabila diselenggarakan dalam situasi pandemik yang belum dinyatakan berakhir,” ucapnya.

Ia mencontohkan Jawa Timur, yang penyebarannya dan tercatat 65 persen angka kasus COVID-19. Terbesar berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. “Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik juga akan menggelar Pilkada,” papar mantan Ketua Kadin Jatim tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here