Indonesia Stop Uji Medis Hidroksiklorokuin

JAKARTA - Badan kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) bersama sejumlah negara memutuskan menangguhkan uji medis (solidarity trial) penggunaan hidroksiklorokuin (hydroxychloroquine) dalam pengobatan COVID-19. Indonesia pun mengikuti keputusan tersebut.

“Indonesia adalah bagian dari penerapan solidarity trial. Karena itu Indonesia ikuti instruksi WHO untuk klorokuin,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (28/5).

Dia menjelaskan WHO memang telah mengumumkan mengenai penangguhan sementara (temporarily suspended) penggunaan hidroksiklorokuin dalam solidarity trial tersebut. Dalam dua pekan, WHO akan memberikan hasil penilaian final mengenai penggunaan obat malaria tersebut untuk penanganan COVID-19.

Solidarity Trial merupakan inisiasi WHO yang melibatkan lebih dari 30 negara di dunia untuk melakukan riset dan uji klinis bersama. Tujuannya, guna menemukan obat dan terapi dalam penanganan pasien COVID-19. “Untuk trial, WHO menghentikan. Kalau bukan untuk trial, kami belum mengetahui. Yang jelas, penghentian sementara hidroksiklorokuin untuk lingkup uji coba medis,” ucapnya.

Adapun inisiasi bersama uji medis (solidarity trial) memaparkan perbandingan antara penanganan standar dengan penanganan yang menggunakan empat jenis obat yang sedang diujicoba. Yaitu remdesivir, liponavir/ritonavir, liponavir/ritonavir dikombinasikan dengan interferon beta 1-a, dan klorokuin. Seperti diketahui, WHO telah menghentikan sementara pengujian obat malaria hidroksiklorokuin pada pasien virus COVID-19. Alasannya masalah keamanan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-i) Tom Pasaribu, mendorong agar pemerintah membuktikan khasiat obat herbal Nusantara anticorona, Jamu Pancasila, yang diperkenalkan oleh dokter Suradi. Dia meminya Presiden Joko Widodo membuktikannya sendiri kepada pasien Corona. "Dengan begitu, pemerintah bisa menilai obat herbal itu secara langsung. Bila khasiatnya tidak terbukti, maka sebaiknya herbal itu diabaikan. Bahkan bila perlu dilarang peredarannya," kata Tom di Jakarta, Kamis (27/5).

Sebaliknya, bila terbukti ampuh, maka Presiden Jokowi tidak punya alasan untuk tidak segera memanfaatkannya demi membantu menyembuhkan masyarakat yang terpapar COVID-19. Dikatakan, seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju era normal baru, sebaiknya herbal tersebut diberi kesempatan.

Tom menerangkan, herbal itu berpotensi meningkatkan kesehatan masyarakat. Sehingga pemerintah sebaiknya mendukung dan memanfaatkannya secara nasional. "Kita harus mandiri dengan sumber obat-obatan. Seperti rempah dan jamu. Dulu Indonesia dijajah karena kekayaan alam, seperti rempah-rempah. Masa saat ini kita juga mau dijajah dengan obat-obatan buatan luar negeri?" paparnya.

Dokter Suradi sendiri mengatakan ramuan Jamu Pancasila itu selain mampu memberi kesembuhan terhadap orang yang positif COVID-19, juga bisa digunakan untuk pencegahan. Yakni dengan cara diminum dan disemprotkan ke udara. "Saya sudah ketemu orang positif Corona. Bukan hanya sepuluh kali. Sudah ratusan kali. Saya datangi. Orang takut kena Corona, saya sibuk nyari orang yang terpapar Corona. Saya temui orang yang kena Corona sampai di luar Jawa. Saya obati pakai herbal ini dan sembuh semua. Satu pun belum ada yang nggak sembuh," ucap Suradi.

Terpisah, Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan proses pembuatan prototipe vaksin COVID-19 saat ini masih tahap awal. Yakni mengembangkan protein rekombinan dari virus SARS-CoV-2. "Saat ini sedang dalam tahap mengembangkan protein rekombinan," kata Bambang di Jakarta, Kamis (28/5).

Dari perkiraan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, prototipe vaksin bisa dihasilkan dalam waktu setahun sejak Maret 2020. Sehingga diperkirakan sekitar Maret atau April 2021 prototipe vaksin COID-19 sudah ada.

Prototipe vaksin itu diujikan ke manusia pada tahap uji klinis. Setelah lolos tahap uji klinis, vaksin akan diproduksi secara massal oleh industri yang dalam hal ini PT Biofarma. Pengadaan vaksin COVID-19 akan ditangani Kementerian Kesehatan. Sehingga vaksin bisa digunakan masyarakat Indonesia.

Pengembangan vaksin COVID-19 salah satu target Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Riset dan pengembangan vaksin dipimpin Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang beranggotakan beberapa perguruan tinggi, lembaga penelitian, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta industri yakni PT Biofarma.

Protein rekombinan yang dikembangkan di Indonesia adalah protein yang bisa mewakili protein S atau spike dan protein N atau nukleokapsid dari virus SARS-CoV-2 yang bersirkulasi di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan protein rekombinan yang sesuai, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mulai memperbanyak pengurutan genom (whole genom sequencing) dari virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Selain Lembaga Eijkman, Universitas Airlangga turut melakukan whole genom sequencing.

Sejauh ini, Lembaga Eijkman telah mengumpulkan tujuh hasil pengurutan genom virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia. Sedangkan Universitas Airlangga mengumpulkan dua hasil whole genom sequencing ke GISAID. "GISAID mengelola bank data untuk hasil whole genom sequencing virus SARS-CoV-2 dari seluruh dunia," pungkasnya.(rh/fin)