Polda Metro Jaya sudah Terima Kasus OTT Pejabat UNJ oleh KPK

Ilustrasi

JAKARTA – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Negeri Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Yusri, Polisi menerima pelimpahan kasus itu, Jumat (22/5) hari ini.

“Iya benar kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro dalam hal ini Krimsus (Kriminal Khusus). Kasus ini masih dalam bentuk lidik, sehingga polda sudah terima, sekarang masih proses pendalaman,” kata Yusri Yunus, Jumat.

Namun, Yusri belum bisa menjelaskan secara detil kasus tersebut. Karena, kata dia, hingga saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah pihak yang terlibat kasus tersebut. “Masih didalami, penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa,” ujar Yusri.

Pelimpahan kasus OTT pejabat UNJ dan Kemendikbud ke Polda Metro Jaya ini mendapat kritik tajam dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

“OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR dan lebih parah lagi kemudian penanganannya diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).

Boyamin menilai, pelimpahan kasus ini ke polisi karena tidak adanya unsur penyelenggara negara juga sangat janggal karena apapun rektor merupakan jabatan tinggi di Kemendikbud.

“Mestinya KPK tetap lanjut tangani sendiri dan tidak serahkan kepada polisi. Rektor adalah penyelenggara Negara, karena ada kewajiban laporkan hartanya. Kalau KPK bilang tidak ada penyelenggara negara, bagaimana polisi memrosesnya, apa dengan pasal pungutan liar? Ini yang akan menyulitkan polisi menerima limpahan dari KPK,” tuturnya.

Ia pun menilai kegiatan OTT di Kemendikbud tersebut terlihat jelas tidak adanya perencanaan dan pendalaman informasi yang masuk oleh KPK. ”Setiap info biasanya oleh KPK dibahas dan didalami sangat detil mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk OTT (baik menyangkut siapa penyelenggara negara, apa modusnya sampai apakah suap atau gratifikasi) sehingga ketika sudah OTT maka tidak ada istilah tidak ditemukan penyelenggara negaranya,” ucapnya.

MAKI akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT di Kemendikbud tersebut.

Diketahui, OTT itu berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin kepada pejabat di Kemendikbud.

Tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor beserta barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar AS dan Rp 27,5 juta.

Komarudin pada 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor.

THR tersebut rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Pada 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari delapan fakultas, dua lembaga penelitian, dan pascasarjana.

Kemudian pada 20 Mei 2020, Dwi Achmad Noor membawa uang Rp 37 juta ke kantor Kemendikbud selanjutnya diserahkan kepada Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing Rp 1 juta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here