MAKASSAR — Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyoroti tingginya jumlah guru yang akan pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini dinilai akan berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga pendidik.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril akan menghadapi masalah besar terkait kekurangan guru. Pasalnya, saat ini lebih dari 60 persen guru berstatus non-ASN.
Bahkan, Ramli memprediksikan kekurangan guru akan semakin besar dalam lima tahun ke depan. Lantaran jumlah guru pensiun juga membesar.
Dia menyebutkan, tahun 2020, ada 72.976 guru pensiun. Lalu tahun 2021 ada 69.757 guru pensiun. Selanjutnya tahun 2022 ada 86.650, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 ada 78.420 guru berstatus ASN yang pensiun.
Gelombang guru pensiun yang semakin besar dari tahun ke tahun akan menjadi ancaman serius akan ketersediaan tenaga pendidik Indonesia, kata Ramli, Kamis, 14 Mei.
Ramli menyatakan, meskipun ada penerimaan ASN guru, tapi tidak mampu megakomodasi kebutuhan terhadap guru yang semestinya berstatus ASN.
Dampak lebih lanjut terhadap kondisi tersebut, guru non-ASN atau honorer menjadi semakin banyak. Malah akan mendominasi pengajar di sekolah.
''Coba bayangkan kalau mayoritas guru honorer mengajar. Mereka tidak mengajar penuh sebagai guru, sebab gaji tidak seberapa. Maka kualitas pendidikan akan dipertaruhkan,'' bebernya.
Selama ini, kata Ramli, memang selalu mendorong agar ketersediaan guru ASN diperhatikan. Hanya saja, jatah yang diberikan selalu tidak sesuai permintaan.
''Anggaran 20 persen dari APBN seperti tidak terasa. Sementara yang dibutuhkan terutama guru jadi ASN. Jangan sampai pemerintah memang sengaja guru dibayar murah dengan mempertahankan banyak honorer,'' tegasnya.
Kabid MGTK Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pantja Nurwahidin mengungkapkan, jumlah guru yang pensiun pada jenjang pendidikan SD dan SMP pada tahun 2020 sebanyak 270 orang, sedangkan tahun 2021 sebanyak 243 orang.
Dia mengakui angka ideal guru ASN memang selalu menjadi atensi. Selama ini, banyak sekolah mengandalkan guru honorer sebagai tenaga pengajar.
''Setiap penerimaan ASN memang kita harap agar jatah guru yang diprioritaskan sehingga punya beban lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan,'' tegasnya.
Hanya saja, menurutnya, keputusan pengangkatan ASN merupakan keputusan Pusat, sehingga dinas pendidikan di tingkat daerah sekadar mengusulkan. (abd/rif)
