Bawaslu Dinilai Lebay

Beranda Politik Bawaslu Dinilai Lebay

JAKARTA –  Pernyataan Ketua Bawaslu RI Abhan agar masyarakat melaporkan kepihak Bawaslu jika menemukan politisasi bantuan sosial (Bansos) terkesan berlebihan. Apalagi hal ini ditunjukan bagi incumbent, termasuk bakal calon kepala daerah yang berniat bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ini ditegaskan Aktivis Perempuan Novellia Yulistin. ”Persoalan kepala daerah menggunakan foto, atribut, fasilitas semasa kepemerintahannya ya sah-sah saja, tidak ada yang dilanggar,” terang Ketua Inaker Lampung itu kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Sabtu (16/5).

Ditambahkannya, kreativitas sampai akrobatik kepala daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu di tengah mewabahnya Virus Corona (Covid-19) juga hal positif.

”Silahkan saja kalau ini dijadikan momentum mencari citra. Meningkatkan kepedulian kepada sesama. Sah-sah saja kok. Ditempel label dengan slogan pro rakyat, atau tagline lainnya pun tidak masalah. Rakyat butuh sembakonya bos, bukan tag line-nya,” timpal wanita yang biasa disapa Novel Sanggem itu.

”Nah terkecuali kepala daerah sudah mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Pilkada. Dengan tahapan yang sudah ada. Atau kedapatan korupsi bansos. Itu yang jelas melanggar.Urusannyajuga ke penegak hukum, bukan di ranah Bawaslu,” terang pendiri Laskar Perempuan Berdikari itu.

Kalau pun tahapan Pilkada sudah dimulai dengan ditandai pendaftaran calon perseorangan atau independent. Maka, lanjut Novel, bakal calon itu sudah ada dan sah untuk diberikan sanksi.

”Pertanyaannya, Pilkadanya memang jadi? Sudah pasti Desember?. Kalau benar memang ada bantuan sosial yang dipolitisasi oleh kepala daerah dengan merayu pemilih, ya buktikan. Beberkan saja ke publik. Berikan peringatan, kasih sanksi. Jangan ngomong doang!” timpalnya.

Novel menduga, bansos yang dimaksud Bawaslu yang diperuntukkan oleh kepala daerah mungkin adalah soal money politik berupa sembako, uang, dll.

”Tetapi belum ada kewenangan dari Bawaslu untuk menindaklanjuti. Dikarenakan penundaan tahapan Pilkada dan belum ada tahapan masa kampanye,” imbuh Novel, yang dipertegas dalam pesan via WhatsApp.

”Kesimpulan saya, kewenangan penyimpangan bansos untuk kepala daerah bukan diranah Bawaslu, tapi penegak hukum. Soal etika, dipolitisasi coba dijelaskan saja. Yang mana etikanya yang dilanggar sesuai UU dan aturan, jadi biar enggak sumir. Apalagi pakai perasan, nanti malah baper” tandasnya.

Novel juga mengingatkan kepada Bawaslu, bahwa Presiden sudah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan satu pasal, untuk Pasal 122A yang pada Pasal 122A ayat (1) berbunyi, ”Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan’’.

”Jadi jelas ya. Bawaslu sendiri jangan pakai kaca mata kuda. Ini wabah sudah kemana-mana. Presiden turun tangan, gubernur, wali kota sampai perangkat terbawah sedang bergerak. Jangan ributin hal-hal yang dianggap dipolitisasi. Nanti kalau waktunya sudah jelas. Tahapannya sudah digong, ada calonnya, awas kalau pelanggaran ada money politics, yang bagi-bagi sembako tidak diproses. Kita hanya mengingatkan!” timpal Novel.

Untuk diketahui beberapa perubahan yang ada dalam Perpu tersebut yakni Perubahan Pasal 120 serta penambahan Pasal 122A dan 201A, secara lengkap sebagai berikut: Perubahan pada Pasal 120 ayat (1) yang bunyinya menjadi.

”Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan’’.

”Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti,’’ bunyi Pasal 120 ayat (2) Perpu tersebut.

Di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 122A yang pada Pasal 122A ayat (1) berbunyi, ”Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan’’.

Menurut Pasal 122 A ayat (2), Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU,” bunyi Pasal 122 A ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi, ”Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)’’.

”Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,” bunyi Pasal 122 ayat (2).

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

”Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 4 Mei 2020.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada para menteri, kepala daerah serta kepala lembaga bahwa fokus kerja yang paling utama sekarang ini tetap pada mengendalikan dan menurunkan Covid-19 secepat-cepatnya.

”Saya melihat negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi Covid-19,” ujar Presiden saat memberikan arahan kepada para peserta Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/5).

Untuk itu, Presiden minta semua Menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri mengerahkan semua tenaga, energi, dan kekuatan untuk mengendalikan Covid-19 ini dan menangani dampak-dampak yang menyertainya.

”Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai sesuai target yang kita berikan, yaitu kurvanya juga harus turun, dan masuk pada posisi sedang di bulan Juni, di bulan Juli masuk pada posisi ringan dengan cara apapun,” imbuh Presiden.

Presiden juga mengingatkan untuk penanganan Covid-19, semua jajaran pemerintahan harus betul-betul berpegang pada prinsip-prinsip good governance, memegang teguh transparansi, memegang akuntabilitas.

”Tujuan kita hanya satu, keselamatan seluruh rakyat, baik di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi, dan dalam mencapai tujuan itu, sekali lagi kita semuanya pemerintah harus bergerak dengan cepat karena betul-betul situasinya bersifat extraordinary dan memerlukan kecepatan, memerlukan ketepatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya tidak pernah melarang kepala daerah untuk memberikan bantuan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19. Namun, Bawaslu meminta supaya kepala daerah yang hendak maju kembali di Pilkada tak mencampurkan perihal bansos dengan kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Abhan menyusul adanya sejumlah kepala daerah yang diduga memanfaatkan penyaluran bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi jelang Pilkada 2020. ”Jadi prinsip Bawaslu tidak akan melarang siapapun untuk membantu kemanusiaan, tetapi jangan mencampuradukan antara kemanusiaan dan politik Pilkada,” kata Abhan.

Setidaknya, ada tiga modus yang digunakan kepala daerah calon petahana. Modus pertama, bansos yang disalurkan dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Bansos tersebut disertai gambar kepala daerah yang mengenakan seragam putih dan logo pemda. Modus ini, kata Abhan, digunakan oleh Bupati Klaten dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Semarang yang memang berencana maju kembali dalam Pilkada 2020. (ful) 

Baca Juga

Rekomendasi Lainnya

Kasus Suap RSU Kasih Bunda, KPK Limpahkan Berkas Penyuap Wali Kota Cimahi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan perizinan proyek pembangunan RSU Kasih Bunda di Kota...

Infografis: Statistik Covid-19 di Indonesia Senin, 25 Januari 2021

JAKARTA - Update Infografis percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia per tanggal 25 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

KPK Tetapkan Satu Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pengadaaan CSRT

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) Lissa Rukmi Utari (LRS) sebagai tersangka.Lissa ditetapkan sebagai tersangka kasus...

Erick Thohir Jadi Ketua MES, Tengkuzul: Orang yang Bisnis Pakai Riba Kok Dianggap Dukung Ekonomi Syariah?

JAKARTA - Ustaz Tengku Zulkarnain menanggapi sinis terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).Ia mempertanyakan bagaimana bisa sosok yang...

Baca Juga

Berita Terbaru

Foto-Foto

News